Alun-Alun Demokrasi, Cermin Kedangkalan Berfikir

0
187

Nusantara.news, Jakarta – Rencana membangun alun-alun demokrasi di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta tidak hanya mengindikasikan DPR tidak sensitif terhadap kondisi keuangan yang dihadapi pemerintah, tetapi juga cermin kedangkalan berfikir anggota DPR.

Kedangkalan Berfikir

Sangat serius rencana DPR membangun alun-alun demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Betapa tidak, cukup luas lahan yang disiapkan untuk membangun alun-alun demokrasi, yakni di lahan seluas 20 hektar di sisi kiri Kompleks Parlemen, yang saat ini dijadikan sebagai Taman Rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir kendaraan.

Keseriusan rencana itu juga terlihat dari adanya acara peresmian yang berlangsung Kamis (21/5/2015). Tidak kurang peresmia rencana pembangunan alun-alun itu dihadiri oleh empat pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono.

Entah siapa yang memiliki gagasan membangun alu-alun demokrasi itu. Tetapi siapapun penggagasnya, rencana pembangunan alun-alun demokrasi itu mengindikasikan kedangkalan cara berfikir DPR.

Kita kutip pernyataan Wakul Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR tentang pembangunan alun-alun demokrtasi.

Dikatakan, pembangunan alun-alun ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini, masyarakat tidak memiliki ruang-ruang khusus untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi demo digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya akan mengganggu kenyamanan. “Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat,” kata Fahri saat peresmian rencana pembangunan alun-alun demokrasi itu.

Pertanyaannya, apa itu demonstrasi? Mengapa mesti dipersiapkan tempat masyarakat untuk berdemo?

Demonstrasi  atau demo atau unjuk rasa adalah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya.

Berdasarkan pengertian ini, maka DPR berarti sudah memprediksi bahwa masyarakat akan melakukan sejumlah aksi protes terhadap kebijakan pemerintah.

Prediksi adanya demo ini kontradiktif kodrat DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik di DPR. Kontradiktif, karena sesuai Pasal 67 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3 disebutkan bahwa, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Tugas anggota DPR sebagai perpanjangan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 atay (1) c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Dalam buku Ilmu politik, pasal ini disebut dengan istilah agregasi politik yakni menyatukan kepentingan yang beragam untuk dijadikan landasan kebijakan negara.

Ini berarti anggota DPR sebagai perpanjangan partai politik bertugas mengagregasi kepentingan masyaraat yang beragam.

Untuk apa diagregasi? Adalah agar kepentigan masyarakat terejawantahkan dalam kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu, anggota DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik wajib mengagregasi kepentingan masyaraat yang beragam tadi. Agregasi itu dilakukan melalui fungsi-fungsi legislasi, angaran dan pengawasan.

Demonstrasi memang merupakan hak masyarakat. Tetapi, apabila anggota DPR mampu menjalankan perannya sebagai pengagregasi kepentingan masyarakat, maka demo dengan sendirinya menjadi tidak ada.

Oleh sebab itu, mengapa DPR justru mempersiapkan arena khusus bagi masyarakat untuk berdemo yang disebut dengan alun-alun demokrasi tadi? Apakah ini indikasi anggota DPR tidak menganggap dirinya sebagai perpanjangan partai? Atau anggota DPR tidak mengerti atau lupa peranannya sebagai pengagregasi kepentigan masyarakat?

Apapun alasannya, pembangunan alun-alun demokrasi yang dipersiapkan sebagai arena khusus bagi masyarakat untuk melangsungkan demonstrasi, bertentangan dengan keberadaan anggota DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik.

Jika alun-alun demokrasi itu dibangun oleh mahasiswa atau buruh yang terbiasa melakukan demo, masih ada relevansinya. Tetapi ketika hal itu justru digagas oleh DPR, maka jelas tidak relevan, bahkan dapat disebut sebagai cermin kedangkalan berfikir para anggota DPR.

Sebegitu jauh, DPR memiliki sejumlah fasilitas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Antara lain, saat reses di mana para anggota DPR menemui konstituen masing-masing. Selain itu DPR juga memiliki fasilitas melakukan rapat dengar pendapat. Belum lagi laporan media massa yang setiap hari melaporkan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat di seluruh Indonesia yang juga sangat dapat diandalkan sebagai salah satu sumber untuk menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Aneka fasilitas ini, memperkuat argumen tidak adanya urgensi membangun alun-alun demokrasi sebagai tempat demo. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here