Ambang Batas Anggota DPR

0
75

TANPA bermaksud membandingkan secara apple to apple, tapi harus dikatakan wajah DPR periode sekarang mungkin yang paling buruk dalam 72 tahun sejarah lembaga tersebut. Ukuran paling mudah adalah kinerja legislasi. Untuk tahun sidang 2016-1017, Baleg menyepakati 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU, tapi sampai hari ini baru 17 UU yang disahkan. Tahun lalu lebih buruk lagi. Dari target 50 RUU, hanya 9 UU saja yang bisa diselesaikan.

Itu baru dari sisi kuantitatif. Belum kualitasnya. Pengajuan pengujian UU ke MK adalah salah satu indikator kualitas itu. Tahun 2016 saja ada 72 UU yang diuji MK.

Belum lagi kinerja fungsi DPR lain, seperti anggaran dan pengawasan. Memang sukar mengukur dua fungsi ini. Anggota DPR yang berteriak-teriak marah kepada pemerintah bisa saja dianggap sebagai pengawasan, meski terkadang tak jelas apa yang mereka teriakkan.

Soal disiplin anggota DPR tak usah ditanya lagi. Kemarin, dalam sidang paripurna HUT DPR ke 72, hanya 112 anggota yang hadir dari 560 jumlah anggota DPR. Apa kata yang tepat menyebut gejala itu? Tidak disiplin? Pemalas? Pemakan gaji buta? Semua kata-kata buruk tampaknya bisa dikenakan.

Belum lagi soal indeks persepsi masyarakat yang menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Sementara fasilitas yang mereka minta juga sudah melampaui akal sehat. LSM Fitra mencatat ada 11 mata anggaran konyol yang diminta DPR dalam APBN tahun lalu. Mulai perlengkapan kamar anak di rumah dinas, sampai ambulan seharga Rp1,7 miliar. Semua menjengkelkan.

Yang lebih menjengkelkan lagi, rakyat tak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun rakyat marah, dan memutuskan tak memilih anggota DPR yang sekarang dalam pemilu mendatang, toh kursi DPR tak mungkin dibiarkan kosong. Jumlah kursi pun harus tetap seperti yang diatur dalam UU. Sebab, sistem kenegaraan kita menghendaki adanya DPR. Katakanlah, ekstremnya, tak ada seorang pun rakyat yang ikut pemilu, toh calon anggota DPR yang tercantum dalam daftar calon tetap itu akan melenggang juga ke legislatif.

Karena itu, meski hanya dengan sejumput kecil suara saja, tetap saja mereka terpilih. Jika ada parliamentary threshold untuk menentukan partai yang lolos ke legislatif, sistem pemilu kita tak mengenal member of parliament threshold untuk menentukan calon anggota legislatif yang lolos. Itu sebabnya, dalam DPR sekarang, ada anggota yang terpilih hanya dengan suara 12 ribu. Entah apa yang dijadikan pembenaran moral untuk berani menyandang gelar wakil rakyat dengan modal suara segelintir itu.

Kalau saja ada ambang batas suara minimal itu, rakyat relatif masih bisa menentukan siapa saja yang bakal menghuni lembaga perwakilan itu.

Mungkinkah? Kalau didasarkan pada keharusan bahwa 560 kursi DPR tak boleh tak berpenghuni, pembatasan itu di atas kertas mustahil. Tapi apa yang tak mungkin bagi negara yang sistem politiknya selalu gagal dikonsolidasi ini?

Apapun, harus ada terobosan radikal untuk membenahi DPR ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here