American Dream atau Mimpi Buruk Amerika?

0
238
Orang-orang memprotes kebijakan pelarangan imigrasi bagi 7 negara mayoritas muslim yang oleh Presiden Trump di luar Pengadilan Federal Brooklyn, 28 Januari 2017. (telegraph.co.uk)

Nusantara.news, Jakarta – Masyarakat Amerika mengenal ide American Dream (impian Amerika), sebuah etos nasional masyarakatnya. American Dream merupakan ide bahwa kebebasan di AS meliputi kesempatan untuk makmur dan sukses di negeri itu, melalui sebuah kerja keras.

James Truslow Adams (1931) mengatakan, “Kehidupan semua orang harus lebih baik dan kaya serta penuh dengan kesempatan menurut kemampuan atau prestasinya, tanpa mengenal kelas sosial atau kondisi lahir.

Namun, saat ini ide American Dream tengah diuji, di tengah dikeluarkannya perintah Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari 7 negara mayoritas muslim. Trump membatasi aliran imigran dari negara Timur Tengah dan Afrika yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Sudan, Somalia dan Yaman. Alasannya, mereka dicurigai memiliki hubungan kuat dengan terorisme.

Sebagian masyarakat AS yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, dan agama, terhenyak dan protes dengan perintah Trump yang dituangkan dalam nota eksekutif itu. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk bagi warga AS?

Ide America Dream berakar dari Deklarasi Kemerdekaan AS yang menyatakan bahwa ‘semua manusia diciptakan setara’ dan mereka ‘dikaruniai hak-hak mutlak tertentu oleh Penciptanya’, termasuk ‘hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan.’

Bagi Trump, nota eksekutif terkait imigran yang ditandatanganinya menunjukkan dia sungguh-sungguh ingin memproteksi AS dari berbagai macam ancaman, termasuk terorisme. Menurutnya sekarang, keamanan dan keselamatan warga AS adalah yang utama (America First).

Namun nota eksekutif terkait pelarangan masuknya imigran dari 7 negara mayoritas muslim yang ditandatangani Trump itu justru dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Meski akhirnya perintah pelarangan itu dianulir untuk sementara, tapi banyak pihak khawatir kebijakan presiden AS ke-45 ini akan memicu masalah SARA di negeri multi-ras itu.

Presiden Universitas California Janet Napolitano, sebuah universitas yang tergolong tua di AS mengeluarkan pernyataan resmi atas kebijakan Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari sejumlah negara.

“Kami sangat prihatin dengan perintah eksekutif baru-baru ini yang membatasi mahasiswa kami, staf fakultas, dan anggota lain dari komunitas University of California, yang berasal dari negara-negara tertentu untuk dapat masuk atau kembali ke Amerika Serikat,” kata Napolitano dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan situs resmi universitas tersebut.

Menurutnya, perintah eksekutif Trump dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dipertahankan di AS, termasuk di kampus bertaraf dunia itu.

“Mahasiswa, dosen, sarjana (di kampus tersebut) berasal dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara yang terkena dampak kebijakan,” katanya.

Muhammad Ali, pengajar asal Indonesia di Universitas California, Riverside menulis dalam laman media sosialnya, “Banyak kawan, teman, kolega, pendeta, rabi, dan bahkan mereka yang tanpa afiliasi agama, memprotes keras instruksi Trump untuk melarang pendatang dan imigran dari 7 negara mayoritas Muslim,” katanya.

Tidak saja kalangan kampus yang risau dengan kebijakan Trump yang over-protektif ini, hal sama juga dialami dunia usaha. Google misalnya, induk perusahaan itu, Alphabet menganggap kebijakan Trump bakal menghalangi banyak pegawainya untuk masuk ke AS.

CEO Google, Sundar Pichai memperkirakan lebih dari 100 orang pegawainya dipastikan bakal tidak bisa masuk AS jika aturan imigrasi baru tersebut diberlakukan.

“Rasanya menyakitkan saat melihat dampak kebijakan pemerintah itu pada kawan-kawan kami,” tulis Pichai sebagaimana dilansir Bloomberg.

Donald Trump mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial yang menuai protes dan kecaman dari banyak pihak, di luar maupun di dalam negeri. Diantaranya, soal membangun sistem registrasi khusus Muslim, baik bagi warga negara maupun calon warga negara atau imigran yang akan memasuki AS.

Sehari setelah pengumuman pembatasan imigrasi tersebut, sejumlah peristiwa terjadi, meskipun belum dapat dipastikan terkait dengan kebijakan Trump atau tidak. Pertama, kebakaran besar terjadi di Masjid Victoria di Texas Sabtu (28/1), diduga ada kesengajaan dalam kebakaran tersebut.

Kedua, aksi tiga orang bersenjata yang melakukan penembakan secara brutal di sebuah masjid di kota Quebec, Kanada. Insiden yang terjadi saat salat Isya pada Minggu malam (29/1) waktu setempat. 5 orang dilaporkan tewas, sebagaimana dilansir The Guardian, Senin (30/1). Meski belum jelas motif penembakan, tapi peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya ada pernyataan dari pihak Kanada yang akan menampung pengungsi Muslim yang tidak bisa masuk ke AS.

Pengadilan Federal keluarkan izin tinggal sementara

Nota eksekutif Trump yang membuat ratusan imigran tertahan di bandara-bandara AS, akhirnya dibatalkan sementara dengan adanya putusan Pengadilan Distrik AS. Hakim Ann M. Donnelly mengeluarkan keputusan darurat pada Sabtu malam (28/1) untuk melawan perintah Presiden Trump terkait deportasi bagi warga pendatang yang berasal dari 7 negara yang sudah ditetapkan.

Putusan pengadilan itu menindaklanjuti gugatan yang diajukan oleh para pengacara dari American Civil Liberties Union (ACLU) atas nama dua orang yang ditahan di Bandara Internasional John F. Kennedy New York City. Orang-orang itu kemudian dibebaskan saat itu juga.

Namun, izin tinggal sementara yang diberikan Hakim Ann M. Donnelly dari Pengadilan Distrik AS itu, hanya bersifat sementara, pengadilan harus memutuskan apakah akan membuatnya permanen di kemudian hari.

Diprotes UNHCR

Sementara itu, lembaga PBB untuk pengungsi, UNHCR juga mengingatkan Presiden Trump. Peringatan diberikan setelah Trump melakukan diskriminasi bagi pengungsi dan memprioritaskan pengungsi beragama Kristen.

Trump menyatakan memberi prioritas bagi pengungsi Kristen Suriah dalam sebuah wawancara dengan Christian Broadcasting Network (CBN). Ketika dia ditanya apakah orang Kristen akan diberikan status khusus, dia menjawab “ya”. “Mereka telah diperlakukan secara mengerikan …, dan saya pikir itu sangat, sangat tidak adil. Jadi kita akan membantu mereka,” lanjut Trump.

Apakah gejolak di ‘negeri impian’ ini akan terus berlanjut, dan mengubahnya menjadi mimpi buruk bagi sebagian warga AS? Kita tunggu saja. [ ]

 Peta negara yang warganya dilarang masuk ke AS:

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here