Amerika Serikat di Bawah Trump Memang “Songong”, Ini Buktinya

1
278
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Amerika Serikat (AS), terlebih sejak Donald Trump berkuasa, memang “songong”. Bagaimana tidak, sejak pengusaha property dan hiburan itu memimpin AS, U.S. Customs and Border Protection (US CBP) menambahkan peringatan di situsnya, bahwa memasuki wilayah Amerika “adalah keistimewaan, bukan hak”.

Songong adalah istilah Betawi untuk menggambarkan karakter seseorang yang terkesan menyebalkan karena merasa hebat dan bisa berbuat sesuka-sukanya. Karakter itu pas untuk menggambarkan AS yang selalu merasa sebagai polisi dunia, merasa superior, meskipun secara ekonomi mulai terancam oleh kebangkitan ekonomi China dan mulai tidak dianggap oleh negara-negara Uni Eropa yang mulai berdaulat atas dirinya.

Terakhir kali, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi korban kesosongan rezim Trump. Bagaimana tidak? Dia sudah bersiap berangkat di Bandara Soekarno-Hatta menghadiri undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford, tiba-tiba saat hendak memasuki pesawat Emirates EK357 pukul 17.50 diberitahu dirinya dilarang oleh US CBP memasuki wilayah Amerika.

Insiden Sabtu (21/10) itu langsung ditindak-lanjuti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan menghubungi Kedutaan Besar AS di Jakarta. Karena Duta Besar AS tidak berada di tempat maka Retno mendesak bertemu Wakil Duta Besar. Ujungnya AS hanya minta maaf tanpa menjelaskan alasan pelarangan itu. Memang AS melalui kedubesnya juga menyatakan larangan terhadap Gatot sudah dicabut dan siap memfasilitasi keberangkatannya.

Kendati Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elisabeth Mc Kee menyatakan, kami akan dengan senang hati menyambut dan memfasilitasi beliau, namun ibarat gelas sudah retak. Tentu tidak bisa lagi pulih seperti sedia kala, Begitu pun dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS James Mattis yang mengucapkan permintaan maafnya kepada Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu terdengar basi.

Memang, sejak Trump berkuasa kebijakan anti pendatang di AS menjadi prioritas penanganan. Petugas Imigrasi AS menjadi sosok yang menakutkan bagi siapapun warga asing, Jangankan yang mau datang ke sana, yang sudah puluhan tahun menetap di sana dan mendapatkan status penduduk tetap (permanent resident) pun terancam dideportasi pulang ke negaranya.

Siapa pun orang keturunan Timur Tengah, apa pun warga negaranya, dipersulit masuk ke wilayahnya. Jangankan warga negara biasa, Juli 2017 lalu seorang anggota legislatif Australia, Khalil Eideh, juga mengalami perlakuan serupa. Sama seperti Jenderal Gatot, Pria keturunan Libanon itu diberitahu adanya larangan memasuki wilayah AS oleh pihak maskapai saat hendak menaiki pesawat.

Pada Februari lalu, mantan striker legendaris Manchaster United Dwight Yorke juga dilarang memasuki wilayah AS. Padahal kepentingannya hanya sekedar transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negaranya Trinidad and Tobago. Sama seperti yang dialami Jenderal Gatot, mantan pesepak bola top dunia itu juga tidak tahu alasannya kenapa dia dicekal masuk AS.

Penanggung jawab pencekalan itu adalah United State Customs and Border Protection (CBP) yang berfungsi semacam penjaga gerbang masuk AS. Setiap orang atau barang yang ingin memasuki negara itu harus terlebih dulu mendapatkan izin dari CBP.

Mengutip dari laman resminya, CBP adalah lembaga penegakan hukum terbesar yang berada di bawah payung Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Tugasnya sebagian besar adalah meregulasi dan memfasilitas perdagangan internasional, mengumpulkan bea cukai, dan menegakkan peraturan imigrasi AS.

Tugas inti CPB adalah melindungi rakyat AS dengan menjaga perbatasan dari masuknya orang-orang dan benda-benda yang dianggap berbahaya, seperti teroris dan senjata mereka. “Untuk mengamankan perbatasan Amerika dan melindungi publik dari orang-orang dan barang-barang berbahaya, di saat yang sama meningkatkan daya saing ekonomi global AS dengan membantu perdagangan dan perjalanan yang sah,” demikian misi tertulis di situsnya.

Sebelum Trump berkuasa memang sudah ada sekitar 5 Jenderal Indonesia yang dilarang memasuki wilayah AS. Ke-5 Jenderal masing-masing : Zacky Anwar Makarim, Wiranto, Sjafrie Sjamsoeddin, Pramono Edhie Wibowo, dan Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengetahui dirinya ditolak masuk ke Amerika Serikat saat hendak menghadiri kelulusan putranya di Boston. Seperti halnya yang dialami Jenderal Gatot, mantan Panglima Kostrad era Presiden Habibie itu tidak tahu dengan pasti alasan pelarangan terhadap dirinya berkunjung ke AS.

Senasib dengan Prabowo, Letjen TNI (Pur) Sjafrie Sjamsoedin ditolak visa kunjungannya ke AS ketika hendak menemani Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan G-20 di Pittsburgh pada 23 September-1 Oktober 2009. Namun penolakan terhadap Safrie lebih jelas dengan alasan keterlibatannya untuk kasus pelanggaran HAM di tahun 1998.

Sedangkan Menko Polkam Wiranto, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Washington Post edisi 16 Januari 2004, dilarang masuk ke AS karena termasuk 1 diantara 6 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar tersangka penjahat perang. Wiranto didakwa terlibat tindak kekerasan 1999 yang menewaskan 1.500 warga Timor-Timur.

Adapun Gatot Nurmantyo tidak termasuk dalam daftar perwira militer yang diduga terbelit kasus pelanggaran HAM. Jadi, pelarangan terhadap Jenderal Gatot adalah sesuatu yang aneh. Keanehan itu memicu beragam spekulasi, ada yang berpendapat sekedar kesalahan administrasi. Tapi ada pula yang menyebut sebagai “Cara Amerika” membesarkan Gatot Nurmantyo.

Terlepas dari beragam spekulasi itu, dengan tidak dikemukakannya alasan pelarangan memang mengesankan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump memang songong. Dan kita hanya terlihat bengong melihat kelakuan mitra strategis kita yang songong.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here