Amien Rais Disebut Tersangkut Dana Alkes, Fraksi PAN Pertimbangkan Setujui Angket KPK

0
64

Nusantara.news, JAKARTA – Sikap anggota DPR dalam hal hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalami perubahan. Mereka memangku amanah negara, tetapi belum mampu memperlihatkan sikap sebagai negarawan. Sikap politik mereka masih bersikutat sebatas kepentingan sempit partai dan mungkin juga diri sendiri.

Betapa tidak, dalam proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah fraksi di DPR yang awalnya menolak berbalik mendukung. Aroma tak sedap hak angket ini hanya dijadikan alat bargaining politik pun makin kuat.

Seperti ditunjukkan Fraksi Gerindra, yang awalnya menolak kini beri sinyal terang akan mengirim anggotanya ke Pansus Hak Angket KPK.

“Iya, jadi begini. Kita sudah pertimbangkan kalau tidak ikut di dalam pansus berati kita tidak punya suara, tidak punya tangan di dalam,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (5/6/2017) malam.

Alasan Fadli yang juga Wakil Ketua DPR ini, apabila Fraksi Gerindra tidak memasukkan anggotanya ke dalam pansus, maka tidak akan punya suara. Padahal, Gerindra sudah bertekad tidak akan melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. Karena itu Gerindra akan mengirim anggota ke Pansus tersebut.

Hal serupa juga dilakukan Fraksi PAN. Fraksi PAN semula menolak dengan argumen meyakinkan.

“Atas aspirasi kawan-kawan semua, DPP dan Fraksi PAN sepakat menolak Hak Angket terhadap KPK. Kami tidak akan mengirimkan kader untuk menjadi anggota dalam pansus hak angket itu,” ujar Taufik saat berpidato di hadapan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Halaman GOR Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5/2017) lalu.

Tetapi belakangan ada tanda-tandan berubah pikiran. Kabarnya, perubahan sikap itu terjadi setelah nama Ketum PAN Amien Rais disebut-sebut menerima aliran dana kasus dugaan korupsi Alkes. Dalam waktu dekat, PAN mungkin akan mengirimkan anggotanya ke Pansus Hak Angket KPK.

“Ya, kita akan pertimbangkan itu semua (kirim anggota ke Pansus Hak Angket KPK),” kata Zulkifli yang juga Ketua MPR.

Jika kedua fraksi itu jadi mengirim anggotanya, maka Pansus Hak Angket KPK didukung 7 fraksi, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Hanura, PPP, Nasdem ditambah Fraksi Gerindra dan PAN.

Pengamat Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengemukakan, jika DPR hendak menolak hak angket yang sudah disetujui paripurna DPR, maka harus dibatalkan.

Caranya, anggota DPR yang menolak menggelar sidang paripurna kembali untuk membatalkan sidang paripurna sebelumnya.

“Yang bisa menggugat hasil sidang paripurna adalah para anggota DPR itu sendiri. Jadi paripurna harus dibatalkan lewat paripurna,” jelasnya.

Sidang paripurna untuk pembatalan itu yang belum dilakukan DPR. Inilah pula yang dimanfaatkan oleh individu anggota DPR untuk terus menggalang dukungan fraksi.

Jika Fraksi PAN kemudian berubah karena penyebutan nama mantan Ketum PAN Amien Rais disebut-sebut oleh KPK, maka besok besok fraksi lain mungkin akan melakukan hal sama. Ini berarti tidak ada konsistensi sikap. Semuanya tergantung pada kebutuhan dan kepentingan yang lebih sempit.

Itulah gambaran DPR RI, yang masih sebatas politisi kelas tertentu, belum mampu bersikap sebagai negarawan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here