Amien Rais: Pemerintah Mesti Rendah Hati

0
263

Nusantara.news, Jakarta – Setelah sekian lama pensiun dari kegiatan politik praktis, M. Amien Rais, kembali memasuki gelanggang. Dia terlibat dalam sejumlah kegiatan politik, terutama yang berkaitan dengan Pilkada Jakarta tempo hari. Apa yang hendak dikejar oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ini? Nusantara.News mewawancarai Guru Besar Fisipol UGM ini di rumahnya yang tidak terbilang mewah itu. Seperti biasa, nada bicara doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, sangat bersemangat. Berikut petikan wawancaranya:

Anda sekarang sepertinya mulai turun gunung lagi? Ada apa sebenarnya?

Saya tidak punya ambisi apa pun. Usia saya sudah 74 tahun. Cucu saya sudah 10 orang. Saya hanya ingin melihat bangsa ini benar. Kalau saya masih muda mungkin ingin jadi presiden atau menteri. Tapi saat ini saya tulus, karena berkeyakinan bahwa bangsa ini sudah “berat”.

Seberat apa?

Menurut saya Republik Indonesia belum pernah mengalami keadaan segawat dan sekritis seperti sekarang ini. Ini untuk pertama kalinya saya menyaksikan bahwa kekuatan dan kekuasaan politik seryta kekuatan dan kekuasaan ekonomi berada di satu tangan.

Milton Friedman seorang ekonomi kapitalis yang pro-pasar mengatakan, “The combination of economic power and political power in the same hands is a sure recipe for tyranny.” Oleh sebab itu, bahaya terbesar dari suatu bangsa yaitu kalau terjadi kombinasi antara kekuatan politik dan ekonomi dalam “satu tangan”, karena akan melahiran sebuah tirani.

Saat ini sudah kita lihat. Ekonomi Indonesia jelas mengarah kepada menjadi halaman belakang ekonomi Beijing.

Maksudnya?

Ketika Presiden Jokowi sekonyong-konyong mengusulkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, membuat tol laut, waktu itu saya kaget.  Seluruh proyek pembangunan infrastruktur dari bandara, pelabuhan, kemudian kereta api cepat semuanya dikasih ke China. Anehnya, pemegang proyek yang tak lain China itu, membuat kesepakatan yang semestinya hanya membawa kelas pekerja menengah ke atas,  buktinya mereka seperti air bah yang menyingkirkan buruh kita sendiri.

Lalu, setelah saya mendalami politik China, memang sejak era Xi Jinping berkuasa, jelas sekali mereka mengibarkan politik baru bernama OBOR (One Belt One Road), jalur sutra baru dari Beijing ke Barat yang melewati 14 provinsi China sampai Khazaktan-Kirghistan-Turki hingga Amsterdam. Lalu jalur sutra laut dari Beijing-Laut China Timur-Laut China Selatan-kemudian ke perairan Indonesia, lewat selat Malaka dan Selat Sunda kemudian ke Samudra Hindia-Anggola-naik ke jalur darat lewat Mesir-Turki sampai ke Rotterdam.

Menurut saya, reklamasi (pantai utara Jakarta) yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, dan dilindungi oleh Luhut Binsar Panjaitan jelas merupakan penopang utama bagi jalannya jalur sutra baru versi China.

Itu jelas sekali. Saya tiap malam membaca jurnal dan berbagai artikel, saya merasa miris. Misalnya, saya membaca tentang kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI yang bagi para pengembang dari RRC dan Hong Kong membuat mereka set back, apalagi Anies dan Sandiaga (pemenang Pilkada DKI) janjinya mau menghentikan reklamasi. Mereka sudah menggelontorkan puluhan triliun dari luar negeri khususnya dari China dan sekarang kerepotan bagaimana mengatasinya.

Tapi kan pemerintah juga berhubungan dengan negara lain. Obama, misalnya, baru saja datang…

Memang terkadang kita disuguhi dengan tampilan seperti itu. Misalnya, Obama datang ke sini. Lha, Obama itu sekarang partikelir. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak bisa disimpulkan seolah-olah kita akan dekat ke AS. Jika begitu pun, AS adalah negeri raksasa yang saat ini sedang menurun. Rising star sekarang adalah China, SDM, militer, dan ekonominya memang tidak terbendung.

Saya ingin mengajak semua orang berpikir. Tolong dibuka kembali UUD 1945 kita dari Pembukaan, batang tubuh, hingga pasal-pasalnya. Jelas, saat ini kita sudah menyorongkan leher kita untuk dilaso kekuatan ekonomi Beijing.

Kemudian, jangan menyangka kekuatan internasional saat ini sedang mengantuk dan diam. Indonesia ini sangat menggairahkan secara ekonomi. Tanahnya sangat luas, dengan segala macam SDA yang kita miliki. Kekayaan laut kita, yang setiap hari dicuri, juga luar biasa.

Pertama, kekuatan global yang sangat kuat itu, daripada konfrontasi antar-mereka lebih baik menjadikan Indonesia dua wilayah pengaruh kekuasaan. Mungkin bagian barat untuk Beijing, bagian timur untuk AS. Sementara kita hanya menjadi bangsa penonton di saat mereka mengangkuti batubara, emas, gas atau bahkan uranium.

Kedua, kalau bangsa Indonesia yang mayoritas itu sudah tidak tahan, lalu ada provokasi untuk mengungkit perlunya revolusi fisik, bisa terjadi. Karena rakyat yang lapar makin banyak, ada yang mengatakan, hungry man is angry man, orang lapar itu orang yang marah.

Jelas, jika kebijakan ekonomi Jokowi tidak berpihak rakyat kecil, rakyat malah ditindih dengan kenaikan listrik, BBM, sembako, dan lain sebagainya. Ini tentu berbahaya. Saya mengingatkan, jangan sampai terjadi revolusi fisik karena akan terjadi perang saudara.

Pada tingkat apa skala kerusakan negeri saat ini?

Saya tidak bisa menghitung seperti itu, tapi negeri ini di tebing keruntuhan. Karena pemilik kekuasaan ekonomi tidak setia kepada bangsa. Contohnya, Sukanto Tanoto, mengatakan, Indonesia itu bapak tiri, bapak kandung kami adalah daratan China.

Waktu terjadi kebakaran hutan hebat, Pak Jokowi mengatakan tidak akan mengampuni yang sudah membakar hutan seenaknya. Tapi tidak ada satu pun yang dijerat. Karena mereka mengatakan, “Bapak, dulu yang membiayai kampanye Bapak, kami pak.”

Bagi saya, sudahlah. Kalau memang rezim ini mau balik arah, ya baliklah ke Pancasila dan UUD 45 yang sejati, bukan seenak sendiri. Dengan begitu kita akan punya pagar ideologi, pagar doktrin, pagar mental. Tidak seperti sekarang ini.

Apa masih bisa diperbaiki…

Mungkin saja. Tapi, mungkin kita sudah terlalu jauh. Untuk membanting stir diperlukan keberanian. Tapi saya melihat pamor Jokowi serang ini sudah mulai semakin menurun. Kekalahan Ahok yang telak, berpengaruh kepada Jokowi. Kemudian, dia (Jokowi) mulai berbuat banyak kesalahan. Misalnya, mengatakan “Saya Pancasila, Saya Indonesia” lalu kalimat gebak-gebuk. Anaknya juga mulai bicara awut-awutan, “ndeso-ndeso”. Semestinya ada yang menasehati beliau dengan sungguh-sungguh. Sebab, sekarang penasihat Pak Jokowi bersikap Asal Bapak Senang (ABS) saja. Penasehat yang baik itu, mesti bersikap “Asal Bapak Mengetahui, Asal Bapak Memahami”, kemudian bisa mengamil kebijakan yang lebih realistis.

Tetapi, reaksi publik toh biasa saja. Tidak ada resistensi yang sifatnya menyeluruh…

Masalahnya, bangsa kita bangsa yang sangat penurut. Zaman Bung Karno kita dibakar api revolusi kemudian mengibarkan “Ganyang Malaysia”, keluar dari PBB dan ingin membuat PBB tandingan, membuat olimpiade tandingan dan sebagainya. Waktu itu, sebagian kecil orang teriak, jangan. Tapi akhirnya, pemikiran yang sedikit itu yang betul. Orang banyak, rakyat yang patuh itu, dan memang tidak bisa disalahkan, karena kemampuan berpikirnya atau pengalamannya dan sebagainya.

Soal dominasi asing. Dari dulu asing kan juga dominan dalam pengambilan keputusan kita, entah  AS atau Jepang. Apa bedanya dengan sekarang?

Zaman Pak Harto 32 tahun kita menjadi republik bak kerajaan. Soeharto seperti seorang raja menentukan hampir semuanya. Di era Soeharto telah terjadi juga pengambil-alihan SDA ke berbagi kekuatan Asing. Hanya saja Pak Harto masih ada kelebihannya, yaitu tidak memembiarkan China menguasi politik.

Pak Harto  tidak mengizinkan China masuk ke kekuasaan. Bung Karno lebih-lebih, tidak mengizinkan China punya usaha di level kabupaten, hanya maksimal tingkat kecamatan. Sekarang, tingkat negara sudah dikuasai.

AS tidak punya “kaki” sampai kira-kira 10 juta lebih di negeri kita. Andaikata AS mau ugal-ugalan bangsa kita tinggal “mencekik” si bule dan si pirang itu. Tapi, teman-teman kita China itu kan hampir 6% dari penduduk negara kita. Ada sekian puluh juta bangsa Indonesia yang beretnisitas China. Mereka sudah puluhan tahun jadi warga negara di sini. Tapi kalau kesetiaan mereka masih kepada Beijing, itu pertanda bahwa negeri ini tidak aman.

Jakarta ini sudah 20% tanah milik China, di hampir seluruh pinggir jalan protokol. Demikian juga di Surabaya, Medan, Pontianak dan sebagainya. Saya pernah membaca artikel, ada tokoh-tokoh China mengatakan, kita saat ini hanya di dunia ekonomi, walaupun sudah menguasai perhotelan, perdagangan, perkebunan, properti. Kita juga kepingin berkuasa.

Kalau seperti itu, bangsa indonesia berbahaya. Mereka tidak akan menjadi rakyat yang mandiri karena logika dari konglomerat itu 24 jam berpikir profit, profit, dan profit, dengan menggilas nilai agama, nilai moral, dan peraturan hukum. Bagi mereka yang penting uang, uang dan uang. Sementara, rakyat kita makin kurus kering.

Dulu kita juga pernah krisis parah, 1965 atau 1998, tapi toh negara ini masih selamat. Kenapa Anda bilang, sekarang krisisnya sangat parah?

Ada perbedaan. Begini, waktu saya ketemu Habib Rizieq Shihab (HRS) di Mekah, ada yang menarik dari omongan dia. Dia minta Pak Yusril Ihza Mahandra untuk menemui Presiden menyampaikan beberapa hal. Saya sampai wawancara ini belum ketemu Yusril. Tapi kata HRS, dalam penyampaian itu Yusril mengantakan, Pak Jokowi saya pernah mendampingi Pak Harto pada masa-masa kritis sebelum lengser. Waktu itu people power yang digalang mahasiswa semata-mata politis, jadi solusinya mudah. Tapi, sekarang ini ini sudah melibatkan massa agama dan ras. Kalau kita mau berpikir jernih, tidak mungkin ada korlap dengan uang puluhan triliun bisa mendatangkan 7 juta umat Islam salat jumat dari monas sampai pasar senen dan bundaran HI. Mengapa? Karena mereka sudah marah dengan rezim yang sepertinya mau memecah belah.

Menurut saya, Pak Yusril sesungguhnya memberikan kata-kata yang jelas: Jika sampai terjadi massa bakar-bakar karena marah, Anda pasti amblas.

Apakah ada perubahan sikap Presiden setelah itu?

Silakan Anda nilai sendiri. Saya khawatir, seperti kata pepatah Pakistan, Kalau Tuhan ingin menjatuhkan pemimpin itu, kebijakannya mesti bergerak dari salah ke keliru, keliru ke salah, dan akhirnya ambruk.

Jalan keluarnya apa?

Saya kira, harus ada satu orang atau beberapa orang yang meniup peluit, mengatakan, “Pak Jokowi please come and return.” Cuma siapa? Saya tidak lihat dalam tim Jokowi ada orang yang berani mengatakan itu. Semua cuma mengamini saja.

Artinya, kondisi ini masih bisa diperbaiki?

Tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Tapi, Pemerintah jangan sok arogan, sok tahu sendiri. Harus ada semacam kerendahan hati.

Apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Presiden?

Saya kira Pak Jokowi harus berpretensi sebagai  bapak bangsa. Dia kan presiden. Jokowi harus menjadi Jokowi yang waktu kampanye dulu, yang  bisa menghipnotis anak bangsa ini. Seorang bapak bangsa yang bijak mestinya melihat,  ini kritik menghancurkan atau membangun? Diajak bertukar pikiran, nanti akan ketemu solusinya.

Misalnya, ketua-ketua lembaga dan ketua-ketua partai, tokoh-tokoh semua agama, tokoh-tokoh bangsa, tokoh kampus, bersama-sama mengadakan saresehan dengan dipimpin  Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua masukan itu.

Dan Anda yakin, Presiden bisa melakukan itu…

Bisa, asal ada kesadaran untuk introspeksi. Orang-orang di sekitar Pak Jokowi juga harus berani mengingatkan untuk kebaikan bersama. Seharusnya ada yang mengatakan, “Sudahlah, Pak Presiden, stop, kita kembali ke Pancasila dan UUD 45, rangkul semua anak bangsa.” Jangan terulang kejadian waktu umat Islam mau ketemu Jokowi, dia malah pergi untuk masalah teknis. Mestinya, ada yang beri tahu, “Pak, jangan begitu.”

Jalan keluar yang paling bagus untuk kita, ya, kembali ke Pancasila dan UUD 45. Di sana ada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang utama, adanya kepentingan wahyu atau agama dijadikan referensi.

Tetapi, saya yakin manusia bisa berubah. Pak Jokowi ini bisa berubah. Saya masih sangat optimistis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here