Amin Rais Datang, Pansus KPK Terbentuk Tanpa Kehadiran Fraksi PKS dan Demokrat

0
238
Amien Rais

Nusantara.news, JAKARTA – DPR RI akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa kehadiran perwakilan dua fraksi yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Rapat pembentukan Pansus KPK  dilakukan tidak lama setelah kedatangan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais, Rabu (7/6/2017).

Agun Gunandjar dari Fraksi Partai Golkar yang disebut-sebut menerima aliran dana proyek e-KTP sebesar  1 juta dollar AS, terpilih sebagai ketua dengan tiga wakil, yakni  Risa Mariska (Fraksi PDI-P), Pak Dossy Iskandar (Hanura) dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem).

Rekaman Pemeriksaan Miryam

Pansus KPK dibentuk terkait rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, mantan Anggota Komisi II DPR yang kini jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Saat diperiksa di KPK, Miryam diduga telah memberikan keterangan palsu. Karena itu, beberapa anggota Komisi III yang namanya disebut di pengadilan kemudian komplain kepada KPK dan menanyakan bukti yang dimiliki terkait hal tersebut.

“Setiap kesaksian pasti direkam. Apakah pernyataan Miryam yang menyebut nama kami terekam? Kalau ada kami minta. Karena ini juga jadi bahan kami untuk melakukan tindakan hukum bagi yang menyebut nama kami,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam rapat Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Ada 38 nama yang disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan, menerima aliran dana proyek e-KTP lengkap dengan jumlah yang diterima. Selain nama pejabat Kemendagri dan pengusaha, juga ada sejumlah nama anggota DPR, sebagai berikut:
1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta
2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta
4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu
5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta
6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta
7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta
8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta
9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu
10. Mirwan Amir USD 1,2 juta
11. Arief Wibowo USD 108 ribu
12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar
13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta
15. Mustoko Weni USD 408 ribu
16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu
17. Taufik Effendi USD 103 ribu
18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu
19. Miryam S Haryani USD 23 ribu
20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu
21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu
22. Yasonna Laoly USD 84 ribu
23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu
24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu
25. Ade Komarudin USD 100 ribu
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar
28. Marzuki Ali Rp 20 miliar
29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892
30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu
31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260
33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122
36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862
37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

Usul pembentukan hak angket berawal dari sini, yakni karena KPK menolak memberikan rekaman pemeriksaan Miryam karena hasil pemeriksaan itu merupakan persidangan yang hanya bisa dibuka di persidangan.

 

Didukung Amien Rais

 

Pembentukan Pansus KPK mendapat dukungan dari Amien Rais yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan menerima aliran dana alkes sebesar Rp600 juta. Mantan Ketua Umum DPP PAN itu sengaja datang ke DPR untuk memberikan dukungan terhadap usul hak angket tersebut.

Dalam keterangannya Amien mengungkapkan alasannya mendukung pembentukan Pansus Hak Angket KPK karena menilai mulai ada pembusukan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Ini saya tidak mau berbohong. Ini bulan Ramadan, saya ke sini memberikan penguatan pada panitia khusus hak angket KPK. Pesan saya, kalau bisa kok lembaganya dipertahankan. Kalau ternyata isi KPK nggak sewangi citranya, banyak kebusukan dan pembusukan, nanti kita kaji ulang karena saya merasa dari masa ke masa itu KPK hebat,” kata Amien.

Sayangnya, Amien enggan menjelaskan pembusukan seperti apa yang sedang terjadi di dalam tubuh KPK.

Fraksi PAN sebelumnya sudah menyatakan menolak mengirimkan wakilnya untuk membentuk Pansus KPK. Namun setelah jaksa KPK menyebut nama Amien menerima aliran dana alkes, sikap Fraksi PAN berubah.

Namun, tokoh reformasi yang juga mantan Ketua MPR ini membantah kedatangannya untuk mendorong pembentukan Pansus KPK karena namanya disebut menerima aliran dana alkes.

Amien menegaskan, sikapnya itu semata-mata untuk mengembalikan KPK seperti yang diharapkan masyarakat. Karena, KPK terkesan sudah tidak profesional.  Contohnya, sikap KPK yang tebang pilih dalam menangani perkara. Seperti sejumlah kasus besar yang tak kunjung dituntaskan, seperti Bank Century, Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga kasus reklamasi pantau di Jakarta Utara.

Di sisi lain, KPK justru gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu, Amien meminta agar Pansus Hak Angket DPR harus bekerja maksimal.

“Awas jangan sampai melempem, nanti rakyat kecewa. Sekarang siapa yang palsu, DPR atau KPK? Kalau yang palsu KPK, nanti ambil langkah-langkah yang demokratis. Kalau DPR palsu, biar rakyat berikan hukuman,” tandasnya.

Berselang beberapa jam setelah Amien meninggalkan gedung parlemen, Fraksi PAN mengutus putera Amien Rais, yakni Hanafi Rais bersama Pak Taufik Kurniawan untuk mewakili PAN dalam rapat pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

“Alhamdulillah, sudah terpilih pimpinan pansus, Ketuanya Pak Agun Gunandjar Sudarsa di bantu tiga wakil, masing-masing Risa Mariska (Fraksi PDI-P), Pak Dossy Iskandar (Hanura) dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem),” kata Fadli Zon usai memimpin rapat.

Fadli menyatakan, rapat yang dipimpinnya sudah kuorum, karena perwakilan fraksi yang hadir sudah lebih dari 50 persen.

Menurut Agun, hingga pimpinan pansus terpilih, tercatat delapan fraksi telah menyampaikan nama perwakilannya. namun Agun tidak menyebut faksi apa saja yang sudah mengirim perwakilannya. Agun hanya menyebut bahwa dua fraksi yang baru mengirimkan wakilnya, yakni Fraksi PAN) dan Partai Gerindra.

 

Sementara, Demokrat dan PKS sudah menyatakan sikap tak akan mengirimkan wakilnya di Pansus Hak Angket KPK.

Usai rapat, Agun mengatakan, Pansus akan bekerja sesuai yang diatur dalam Tata Tertib DPR. Yakni, menyusun agenda kerja, mekanisme kerja dan anggaran pembiayaan pansus.

“Dalam tatib DPR, dalam tempo 60 hari sudah harus menyampaikan laporan di sidang paripurna,” katanya.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  Pasal 201 ayat  (2), dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Berdasarkan ketentuan ini maka syarat membentuk pansus adalah apabila dihadiri oleh semua fraksi di DPR yang terdiri dari sepuluh fraksi Kini, Pansus KPK terbentuk tanpa perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Apakah Pansus KPK akan dapat bekerja mengingat statusnya ilegal karena tidak dihadiri 10 fraksi? []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here