Ampel Jombang Tolak Pendirian Pabrik Aqua

0
180

Nusantara.news, Jombang – Pendirian Pabrik Aqua di Grobokan Mojowarno mendapat penolakan dari warga. Aliansi Masyarakat Penyelamat Lingkungan (Ampel) Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, mereka menolak  pabrik Aqua, serta meminta agar Kejari mengusut makelar perizinan, Rabu (29/03/2017)

Juru Bicara Ampel, Faizudin mengatakan, permainan orang ketiga yang mengaku bisa mengatasi masalah perijinan dengan “cepat asal bayaran sesuai” menyebar dimana-mana.

Ia menduga adanya oknum ormas yang bermain dalam pendirian pabrik air minum. Ormas tersebut membentengi dan melindungi calo. Padahal, seharusnya kedaulatan rakyat atas air tidak boleh tergadaikan oleh siapa pun. “UUD kita menjamin kalau air itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan perorangan. Ini ada ormas yang membentengi dan minta disikat. Oleh karenanya, semua mafia perizinan harus dihapus,” ujarnya tanpa menyebut nama ormas yang dimaksud.

Faiz membeberkan alasan penolakan, sejak tanggal 18 Februari 2015, MK melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Maka semua peraturan perundangan di bawahnya adalah batal. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka UU 11/1974 dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, ditengarai di Dusun Kolodono terdapat situs-situs bersejarah. “Pemkab dan DPRD jangan lindungi makelar perijinan kasus Danone apa lagi sampai ikut bermain,” ujarnya

Faiz berharap ada upaya khusus dari Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan titik jelas konflik antara Danone dengan masyarakat Desa Grobogan. “Perlulah kiranya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengurai konflik di Grobogan. Pemerintah harus berdiri di belakang rakyat, melindungi dan melayani,” tegasnya.

Kejari Jombang melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelnya, Nur Ngali menyatakan, pihaknya akan melakukan monitoring dan kami menunggu dari pihak penyidik. “Kami dari Kejari akan melakukan monitoring mendalami masalah ini,” katanya.

Dalam pantuan Nusantara.news, pendirian pabrik Aqua ternyata menyisahkan masalah pelik. Masalah bermula ketika Pemkab Jombang sudah mengeluarkan Izin Pemanfaatan  Ruang (IPR). Betapa tidak IPR yang dikeluarkan oleh Pemkab Jombang prosesnya dimulai sejak Februari 2013 dan baru 16 Desember 2014. Lamanya proses memunculkan dugaan adanya ketidakberesan di dalamnya.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Jombang 3005-2025, dalam lampirannya menyatakan Satuan Sub-Wilayah Pengembangan (SSWP) Mojowarno yang meliputi  wilayah Mojowarno, Bareng dan Wonosalam, memiliki peran sebagai pengembangan kawasan agropolitan.

Dengan  fungsi wilayah sebagai wilayah pengembangan potensi sumber daya alam dan wilayah pengembangan pariwisata, daerah tersebut ditetapkan sebagai  kawasan lindung, konservasi, pertanian abadi dan menyediakan investasi sektor Industri.

Sedangkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018 dinyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno  Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata.

Kedua Perda tersebut sama-sama menyatakan bahwa Mojowarno adalah kawasan agropolitan, namun bedanya Perda Nomor 7 Tahun 2009 mengakomodasi berdirinya industri, sedangkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tidak menoleransi adanya investasi industri.

Berhubung IPR dalam prosesnya ternyata menggunakan perda 7/2009 sebagai patokan. Sebab Perda 10/2014 ketika proses IPR dilakukan sedalam dalam tahap pembahasan di DPRD.

Benturan Perda inilah konon yang menyebabkan lamanya proses pengurusan IPR. Namun hal ini dibantah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPP) Kabupaten Jombang melalui Kabid Pengendalian dan Pengawasan Joko Triyono menyatakan bahwa Pabrik Aqua di Grobokan Mojowarno sudah memiliki IPR sejak tahun 2014.

“Setelah melalui proses penelitian dan verifikasi lapangan yang berjalan hingga setahun. Dan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dari Februari 2013 hingga Desember 2014. Maka pengesahan IPR tersebut resmi dikeluarkan pada 16 Desember 2014,” katanya

DPMPP pun mengakui bahwa hanya IPR saja yang keluar, untuk izin lainnya seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO, belum keluar. “Untuk kedua ijin tersebut, memang hingga saat ini kami belum menerimanya,” kata Joko[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here