Anak Muda Anti Toko Modern Tuntut Kepala Ombudsman RI Jatim Dicopot

0
226

Nusantara.news, Kota Malang – Anak Muda Anti Toko Modern Ilegal (ATMI). Belum pernah ada sekumpulan orang yang mengorganisir diri seperti anak muda Malang ini. Apa yang membuat mereka tergerak mencampuri urusan toko modern? Tidak lain karena menjamurnya toko modern sampai ke pelosok desa yang berakibat matinya toko kecil rumahan yang sebelumnya diandalkan jadi penopang ekonomi keluarga.

Berbicara di Malang, Selasa (31/1/2017), Koordinator Aliansi ATMI, Soetopo Dewangga mengatakan, hampir di seluruh wilayah Kota malang dipenuhi toko modern. Toko toko kelas mini market itu merambah sampai ke desa dan kelurahan. “Hal ini mengancam dan membahayakan warung warung tradisionil dan pedagang kecil rumahan milik warga setempat,” kata Dewangga

Di Kota Malang sekumpulan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Anti Toko Modern Ilegal (ATMI) Kota Malang mendesak untuk memberhentikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur (Jatim). Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan indikasi pelanggaran yang dilakukan.

ATMI kian geregetan karena banyak dari toko toko modern itu yang nota bene tidak punya izin. Data ATMI, katanya, dari 257 toko modern, 131 di antaranya tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Perda No 8 Tahun 2010. Dengan ini toko tersebut dianggap sebagai toko ilegal.

Ombudsmen

Soetopo Dewangga menegaskan, pihaknya sudah mendesak Pemerintah Kota Malang untuk menertibkan toko yang melanggar tersebut. “Kami meminta Pemerintah Kota Malang tegas dan menertibkan toko illegal, kalau perlu ditutup saja,” katanya.

Namun, setelah sekian lama ditunggu, terbukti tidak ada langkah serius dari pihak Pemerintah Kota Malang dan juga Ombudsman RI.

“Seharusnya ada langkah-langkah selanjutnya yang ditempuh. Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI No 2 tahun 2009, pasal 44, ayat 4 menyebut, apabila dalam waktu 60 hari rekomendasi tidak ditindaklanjuti Ombudsman menyampaikan rekomendasi kepada atasan terlapor mengenai sikap terlapor yang mengabaikan rekomendasi ombudsman. Namun sejauh ini tidak ada kelanjutan dan kejeleasan,” tegas Soetpo

Ichwal desakan kepada Ombudsmen, kata Dewangga, adalah karena pemerintah sudah tidak sigap mendengar desakan ATMI. Karena ini menyangkut pelayanan publik yang diabaikan pemerintah,  maka Ombudsmen seharusnya turun dan berkomunikasi dengan pemerintah. “Ketika Ombudsmen tidak juga turun maka lebih baik Ketua Ombudsme Jatim dicopot saja diganti dengan ketua yang berani menegur pemerintah yang abai melayani publik,” tutup Dewangga. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here