Analisa Hasil Pilkada Serentak 2018: Peringatan Dini Bagi Prabowo Subianto

0
156
Spanduk Pilkada Serentak 2018. Foto: Antara Foto

Nusantara.news – Dari hasil Pilkada Serentak di 5 wilayah utama: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan terlihat skema Pilkada DKI Jakarta tidak berefek, karena Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menang di Sumatera Utara. Jika dianalisa, ini pun lebih kepada faktor personal Edy Rahmayadi sebagai TNI (Pangkostrad) dan putra asli Sumatera Utara yang berasal dari etnis Melayu. Edy Rahmayadi – Musa Rajeksah (ERAMAS) memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2018 versi Quick Count (hitung cepat) rata-rata 56% dibanding Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus (DJOSS) yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP), dimana Djarot bukan putra asli daerah, dan Sihar Sitorus yang non muslim.

Lima wilayah tadi merupakan 65% kantong suara dari 196 juta jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sangat menentukan pada Pilpres 2019.

Hasil keseluruhan versi Quick Count (QC) skema Partai Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN) menang di Kalimantan Timur (Isran Noor – Hadi Mulyadi). Sementara PKS di Kalimantan Barat (Sutarmidji – Ria Norsan) dan Nusa Tenggara Barat (Zulkiflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah). Koalisi gado-gado (non ideologis) di Maluku (Gerindra, PDIP, dan PAN) dimenangkan Murad Ismail mantan Danko Brimob POLRI – Barnabas N. Orno.

Namun sebagai catatan, kontribusi Partai Gerindra, PKS, dan PAN juga besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan Sumatera Utara yang kondisinya mirip dengan skema Pilkada DKI Jakarta. Bedanya, Partai Golkar mendukung ERAMAS (Edy Rahmayadi – Musa Rajeksah).

Jika melihat parpol pengusung Joko Widodo dari 17 area tingkat provinsi versi QC, kinerja Partai Golkar memenangkan 9 area, Nasdem 10 area, Hanura 9 area, dalam konteks koalisi pengusung. Sedangkan kubu Prabowo Subianto, PAN 10 area, PKS 7 area, dan Partai Gerindra sendiri hanya di 3 area dari 17 area.

Menjadi pelajaran berharga bagi Kubu Prabowo Subianto (PS) karena masih ada waktu 9 bulan lagi untuk mengevaluasi elektabilitasnya yang tidak bergerak dari 20–30%. Seharusnya dengan penurunan elektabilitas Joko Widodo, otomatis bergerak ke PS, namun undecided voter (pemilih yang belum memutuskan) masih tinggi (25–35%).

PS perlu mengevaluasi dan mengantisipasi jika hanya mendapat dukungan PKS, PAN, dan PBB (Partai Bulan Bintang), apakah ini mencukupi mesin politiknya? Dengan melihat hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 di 17 area versi QC, di tingkat provinsi tentu belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Jika tetap mengharapkan skema Pilkada DKI Jakarta 2017, perlu olah momentum dan cipta kondisi yang mengarah pada politik sektarian versi Amien Rais, yaitu partai Allah versus partai Setan. Apalagi tokoh utama Gerakan 212 (2 Desember 2016) Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah memperoleh SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Prinsipnya, tim sukses PS perlu kerja lebih keras dan persediaan logistik memadai untuk menghadapi petahana yang mempunyai keunggulan dukungan parpol signifikan dan fasilitas negara serta kinerja yang bisa digunakan sebagai alat kampanyenya.

PDIP sebagai pengusung utama Joko Widodo pada Pilkada 27 Juni 2018 unggul 3 dari 5 area utama, yaitu di Jawa Tengah (sebagai “Kandang Banteng”), Sulawesi Selatan, dan Bali. Ganjar Pranowo yang ramai dituduh terlibat kasus korupsi KTP-elektronik, tapi tidak besar pengaruhnya pada basis suara pemilih PDIP, dan mengungguli pasangan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman. Prof. Nurdin Abdullah sebagai jagoan PDIP di Sulawesi Selatan berhasil menumbangkan jagoan Partai Golkar (Nurdin Halid). Bupati Bantaeng yang berasal dari intelektual (Perguruan Tinggi) dianggap berhasil sebagai Bupati Bantaeng, memang pilihan yang tepat bagi Megawati Soekarnoputri. Walau begitu mereka keliru di Jawa Timur: Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno (cucu Bung Karno); Jawa Barat (TB. Hasanuddin – Anton Charliyan); dan Djarot Saiful Hidayat (Sumatera Utara) yang juga gagal di Pilkada DKI Jakarta. Namun PDIP dibandingkan dengan Gerindra dan PKS, lebih berhasil di 5 area utama Pilkada Serentak 2018.

Hasil Pilkada Serentak 2018 Bagi Elektabilitas Joko Widodo

Walau di Jawa Barat PDIP mendukung TB Hasanuddin – Anton Charliyan, tapi secara pribadi Joko Widodo mendukung Ridwal Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Di Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo ikut terangkat elektabilitasnya. Namun di Jawa Timur, walaupun PDIP mendukung Gul Ipul, secara pribadi kita tahu bahwa Joko Widodo lebih mendukung Khofifah Indar Parawansa, anggota kabinetnya.

Jika melihat hasil Pilkada Serentak 2018, posisi sementara Joko Widodo mengungguli PS sebagai petahana. Sekali lagi PS perlu bekerja keras untuk memenangkan Pilpres 2019. Walau kita memahami dalam Pilpres, faktor personal (integritas, kapasitas, dan kapabilitas) lebih dominan menentukan selain faktor parpol pengusung, logistik, dan kecanggihan dalam pengamanan Pemilu menjadi faktor utama yang menjadi perhatian pada elektabilitas Joko Widodo versus PS para Pilpres 2019.

Namun sebagai petahana tetap kinerja menjadi basis utama pertimbangan faktor pemilih dalam Pilpres 2019. Hal ini mengenai integritas, kapasitas, dan kapabilitas petahana. Secara kekuatan, Joko Widodo lebih unggul dalam dukungan jika berbasis pada hasil Pilkada Serentak 2018. Namun dalam waktu hanya relatif 9 bulan lagi Pilpres, perlu memperbaiki kinerja pemerintahannya, karena dinilai relatif gagal, dan dukungan parpol tidak paralel untuk hasil Pilpres. Konsentrasi parpol terbagi dengan Pileg, karena mesin utama penggeraknya adalah anggota legislatifnya, bukan organisasinya.

Integritas Joko Widodo pasti dikaitkan dengan integritas kabinet dan pemerintahannya. Dengan banyaknya Kepala Daerah dan anggota Legislatif yang terlibat korupsi, berarti Joko Widodo gagal memberantas korupsi. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, di era Joko Widodo mengalami degradasi dari segi kualitas kerja. Walau berhasil mengungkap mega korupsi KTP-elektronil (Setya Novanto, dkk.), tapi berkurang jauh nilainya karena tidak berhasil menarik Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah terpilih), dan beberapa nama elit PDIP. Di era Joko Widodo juga 2 kali KPK diancam dibubarkan, bahkan DPR sudah membuat pansus (panitia khusus) untuk menjadi alat tekan KPK. Selain itu juga terjadi peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang juga sepupu Anies Baswedan hingga cacat sampai saat ini. Tidak kurang Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin minta kasus ini diusut tuntas, tapi tetap mengambang sampai saat ini. Kita tahu bahwa Komjen Pol. Mochammad Iriawan saat itu sebagai Kapolda Metro Jaya, yang bertanggungjawab terhadap pengusutan kala itu. Hal ini menjadi sorotan negatif publik ketika dia dipilih sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat, karena sikapnya yang tidak netral.

Hal ini mengurangi “nilai” KPK sebagai penegakan hukum di bidang korupsi. Tak kurang hal fenomenal adalah penetapan status TSK (tersangka) untuk Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan (BG) yang kala itu direkomendasikan DPR sebagai Kapolri. Akibatnya, statusnya diambangkan oleh Joko Widodo, dan justru menetapkan Tito Karnavian sebagai Kapolri. BG dengan segala cara, termasuk didukung oleh elit PDIP, yakni dengan mempra-peradilankan kasusnya ke pengadilan, dan menang. Keputusan kontroversial ini juga mencoreng nama KPK dan Joko Widodo sendiri.

Selanjutnya Joko Widodo terpaksa mengangkat BG sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Konon penyidik yang hampir semuanya dari POLRI tetap berinduk ke Mabes POLRI setelah Novel Baswedan “ditaklukkan”.

Pendegradasian KPK mau tidak mau menyangkut integritas Joko Widodo sebagai orang No.1 di Indonesia yang tidak berdaya menghadapi kartel parpol dalam korupsi berbasis politik (APBN).

Kapasitas dan kapabilitas Joko Widodo tentu terlihat dari kinerjanya yang hanya unggul di bidang infrastruktur. Namun ke depannya ada pertanyaan yang harus dijawab yakni, apakah benefitnya sesuai dengan biaya dan upayanya? BUMN di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibebani utang yang besar, lebih dari Rp 156 triliun, dan harga tol yang mahal (karena investasi swasta), apakah berdampak pada ekonomi rakyat? Lalulintas barang dan orang lancar, namun harga tol yang tinggi tentu justru membuat mahalnya biaya logistik.

Sementara kinerja di bidang ekonomi relatif gagal, seperti neraca perdagangan defisit, nilai Rupiah yang terus merosot (saat ini Rp14.300 per USD), defisit APBN, utang yang mencapai Rp 5.200 triliun, dan utang BUMN sebesar Rp 4.800 triliun (Rp 156 triliun dari BUMN PUPR) yang akan menjadi bom waktu, kredit macet di perbankan, dan harga minyak dunia yang mencapai USD 80/barrel, padahal harga dalam APBN hanya USD 48/barrel. Tentu subsidi akan membengkak, dan kebutuhan meningkat untuk menalangi selisih harga Dollar Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo “buruk” karena menyeret ekonomi Indonesia pada resesi, dan nyaris menjurus krisis moneter, karena ambisi pembangunan infrastruktur.

Di bidang politik dengan maraknya politik transaksional, dan gagalnya Threshold 0%, terkesan parpol menjadi kartel dalam sistem demokrasi prosedural. Hal ini berekses mengarah pada kriminal demokrasi karena korupsi (di APBN) terlihat dari banyaknya Kepala Daerah yang ditahan KPK.

Penegakan hukum, khususnya korupsi juga dinilai buruk bagi petahana yang terjebak dengan permainan kartel politik yang ikut membantunya di kabinet kerja.

Jelas hal tersebut di atas berakibat maraknya hastag #Ganti Presiden 2019, yang dimotori aktivis pro Demokrasi dan petinggi PKS yang ditanggapi positif oleh publik. Tentunya menguntungkan kandidat Presiden yang lain, yakni Prabowo Subianto (PS), karena sampai saat ini belum ada kandidat lainnya.

Prabowo Subianto Harus Kerja Keras dan Lebih Elegan

Status PS sebagai pelanggar Hak Azasi Manusia (HAM), dan gaya yang meledak-ledak menjadikan citra dirinya kurang elegan. Apapun, rakyat Indonesia lebih senang yang santun dan elegan. Sebagai contoh keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 dan Pilpres 2009), dengan pencitraan diri yang memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Walau setelah menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2004 – 2009, kinerjanya tidak sesuai harapan rakyat Indonesia, sehingga popular negara Indonesia auto pilot di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kritik PS sebagai parpol oposisi harusnya gencar dilakukan di saat pemerintahan berjalan. Saat ini menjelang Pilpres terkesan sebagai kampanye terselubung.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 adalah peringatan dini bagi PS, karena dengan parpol pengusung; Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB yang juga belum final, bisa dikatakan parpol pengusung Joko Widodo (yang semula diisukan bisa goyah) akan tetap solid. Paling hanya PKB yang bisa pindah ketika Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak dipilih menjadi Cawapres Joko Widodo pada pendaftaran Pilpres 4 Agustus 2018 mendatang.

Polarisasi parpol pendukung diprediksi nyaris kecil dan tidak ada perubahan, maka Joko Widodo “di atas angin” sebagai petahana jika melihat hasil Pilkada Serentak 2018 di 17 area tingkat provinsi di Indonesia. Kubu PS harus lebih bekerja keras dalam kreatifitas, program, dan gagasan, stok logistik yang mumpuni. Perbaikan karakter PS dengan mengurangi “ledakan orasi” yang kurang disukai publik Indonesia pada umumnya. Faktor integritas, kapasitas, dan kapabilitas PS lebih unggul dari Joko Widodo, khususnya momentum politik karena kinerja pemerintahan yang tidak bisa dibanggakan. Kondisi ekonomi global yang tidak kondusif bagi Joko Widodo adalah momentum bagi PS, asal bisa mengolah dan melakukan cipta kondisi politik untuk peningkatan elektabilitas dirinya.

Sayangnya Kubu PS dan Partai Gerindra tidak menyadari ada ancaman sebagai “peringatan dini” dari hasil Pilkada 2018. Secara keseluruhan Gerindra terbawah, karena hanya memenangkan 17,6% dan setingkat di atasnya adalah PDIP hanya 23,5%. Parpol lain jauh lebih baik dalam mengusung kandidatnya, seperti: PAN 58,8%; Nasdem 58,8%; Golkar imbang dengan Hanura yaitu 52,9%; PPP imbang dengan PKS yaitu 41,2%; Demokrat imbang dengan PKB yaitu 35,3%.

Partai Gerindra menang di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan cukup besar perolehan suara di Jawa, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan PS versus Joko Widodo untuk Pilkada 27 Juni 2018 posisi pemenang lebih kepada pendukung Joko Widodo. Secara elektoral, PS butuh koalisi PKB di Jawa Timur untuk bersaing dengan Joko Widodo di Pulau Jawa.

Kubu PS harus bisa mengolah momentum kegagalan kinerja Joko Widodo dan optimalisasi kaos “#Ganti Presiden 2019”.

Cipta kondisi citra PS yang elegan dengan mengurangi yang bersangkutan mengkritik langsung kinerja pemerintahan Joko Widodo, jika dilakukan harus menggunakan “mulut orang lain”. PS harus kaya gagasan tentang solusi masa depan Indonesia yang kesulitan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan sistem politik yang tidak kondusif. Sistem one man one vote hanya menghasilkan liberalisme politik. Sistem demokrasi prosedural hanya melahirkan demokrasi kriminal yang menghasilkan budaya politik transaksional menjurus pada demokrasi liberal yang menghancurkan budaya politik musyawarah dan mufakat.

Selanjutnya bagaimana mengurangi ketimpangan sosial yang akut, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk usia produktif. Momentum bonus demografi Indonesia akan berubah menjadi bencana demografi jika di tahun 2030 Indonesia tidak bangkit. Apalagi ditengarai tahun 2030 ada bencana krisis pangan dan energi atau puncak dari perang dagang Amerika Serikat versus Cina.

Mengkritik pemerintah adalah fungsi utama oposisi, tapi merumuskan gagasan yang aplikatif adalah domain Presiden agar terjadi perubahan di tahun 2019. Jika hal itu dilakukan rakyat akan “senang” memilih PS di Pilpres 2019.

Elektabilitas PS yang masih kalah dari petahana 20–30% tentu harus dipacu setelah deklarasi parpol pengusung dan pendaftaran ke KPU tanggal 4 Agustus 2019.

Momen krusial yang harus dilewati kedua kandidat adalah pemilihan Cawapres, jika salah tentu berdampak pada elektabilitasnya. Namun Joko Widodo jauh lebih berisiko karena ada 7 kandidat Cawapres yang dielusnya, mungkin saja kecewa setelah ditetapkan salah satunya menjadi pendampingnya paling lambat bulan Juli 2018 ini.

Hasil Pilkada tidak paralel dengan Pilpres karena dominan faktor “siapa” (personal), tapi setidaknya dijadikan peringatan dini atau lampu kuning bagi PS dalam mengantisipasi Pilpres 2019.

Kubu PS harus lebih aktif untuk menggaet parpol yang belum menentukan sikap seperti, PKB dan Demokrat. Dari segi personil, PS tampil harus lebih “cool” dan kaya gagasan sebagai antitesa Joko Widodo. Jika meneruskan “apa adanya”, bisa dipastikan petahana akan mengungguli jika tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, atau linear seperti saat ini.

Harus dipahami skema Pilkada DKI Jakarta 2017 atau lebih ekstrim skema Partai Allah vs Partai Setan butuh cipta kondisi. Jakarta effect tidak laku dijual, harus masuk pada isu-isu baru dan gagasan orisinal yang akan diyakini publik sebagai solusi Indonesia, dan berperan sebagai pembebas dari masalah krusial, yaitu: ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here