Ancaman Freeport Ditanggapi Dingin oleh Darmin

0
179

Nusantara.news, [Lokasi] – Setelah mendapatkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) agar Freeport bisa mengekspor konsentrat lagi (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian), PTFI masih keukeuh mengajukan beberapa persyaratan seperti, jaminan dan stabilitas untuk dapat berinvestasi jangka panjang sampai pengenaan pajak dengan besaran tetap.  Inilah yang membuat negosiasi masih berjalan a lot hingga kini. Freeport masih tetap mempertahankan skema Kontrak karya dalam hal kepastian hukum dan fiskal (naildown) sedangkan Pemerintah Indonesia soal pajak ke depannya harus mengikuti peraturan perubahan jika diperlukan (prevailing).

Seperti kita ketahui, pasca bersedia mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),  Freeport mengajukan keringanan sekaligus jaminan kepada Pemerintah Indonesia. Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal  AS itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan. Namun pemerintah tidak bisa memberikan jaminan itu. Sebab umur setiap pemerintahan maksimal 10 tahun, itupun bila terpilih di periode ke dua.

Sebelumya, PTFI   juga mengancam akan melakukan pengurangan kontraktor dan karyawan sebagai buntut belum diizinkankanya perusahaan asal AS itu ekspor konsentrat oleh pemerintah. “Jika berlangsung tanpa ekspor, akan ada pengurangan kontraktor dan karyawan,” kata Vice President Corporate Communication  PTFI , Riza Pratama. (14/2/2017). Tetapi, Riza tidak menyebutkan,  berapa besaran pengurangan kontraktor dan karyawan yang akan dilakukan perusahaan tambang yang bermarkas di AS tersebut.  Tetapi, ancaman dari PTFI itu malah ditanggapi  santai oleh Menko  Perekonomian Darmin Nasution “Ya kalau itu bagian dari tekan menekan. Enggak usah didengarkan,” ujar Darmin seusai  menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Ia menuturkan,  Freeport  meminta jaminan kepastian hukum kepada pemerintah agar tidak akan ada lagi perubahan kebijakan meski ada pergantian pemerintahan. Kepastian itu, tutur Darmin, masih terkait dengan besaran pajak dan kelanjutan usaha perusahaan asal AS itu di Indoneisa. “Karena walaupun sebenarnya berhitung, tapi ya memang pemerintahan ini sampai 2019. Syukur-syukur pemerintahan terus lagi.

Terkait masalah ini,   Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati pun mengatakan,  banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait Freeprot  Indonesia. Masalahnya, katanya bukan pada masalah pajak saja, tetapi, kontrak dengan PTFI menyangkut banyak segi dimensinya. Apapun syarat yang diajukan PTFI, Pemerintah Indonesia harus lebih mendalami posisi yang menguntungkan guna peningkatan penerimaan negara. Kita harus membela kepentingan RI, seperti sisi penerimaan yang banyak sekali dimensinya seperti pajak, royalty, PBB juga ada juga iuran lain, selain itu juga dari sisi kewajian mereka harus melakukan divestasi serta kewajiban mereka harus membangun smelter.

Harapan Sri Mulyani, keputusan apa pun yang disepakati antara pemerintah dan  Freeport  Indonesia harus mengedepankan kelangsungan para investor dan harus terstruktur secara baik.  “Kepastian sangat dibutuhkan pengusaha. Untuk itu, kita harus  memberi kepastian kepada para pengusaha, karena mereka perlu untuk melakukan planning. Mereka juga kan perusahaan publik, mereka pun harus bertanggung jawab pada shareholders-nya,” kata Sri Mulyani.

Informasih Terakhir  dari PT Freeport Indonesia terkait operasi PTFI.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan baru pada Januari 2017 yang mengizinkan dilanjutkannya ekspor konsetrat tembaga untuk periode lima tahun, bergantung pada berbagai syarat:

  • Perubahan bentuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan pengakhiran Kontrak Karya (KK).
  • Komitmen penyelesaian konsktruksi smelter dalam jangka lima tahun
  • Pembayaran bea keluar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
  • Tunduk pada ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Peraturan – peraturan baru tersebut juga mengizinkan pengajuan permohonan perpanjangan hak operasi lima tahun sebelum berakhirnya IUPK, dan mengharuskan pemegang IUPK dan KK asing untuk mendivestasikan 51% sahamnya ke pihak Indonesia.

Setelah diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut, PTFI menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa PTFI sepakat untuk mengubah bentuk menjadi suatu IUPK, dengan syarat disertai dengan suatu perjanjian stabilitas investasi. PTFI juga berkomitmen untuk membangun smelter tambahan dalam periode lima tahun setelah diterbitkannya persetujuan perpanjangan hak operasinya. KK akan tetap berlaku sampai digantikan dengan suatu alternatif yang disepakati bersama, PTFI telah menyampaikan bahwa PTFI tidak akan menerima ketidakpastian dari perubahan hukum dan peraturan di masa mendatang.

Perjanjian stabilitas investasi adalah praktek yang umum berlaku di industry pertambangan. Ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian stabilitas investasi biasanya termasuk hak-hak hukum, kepastian pajak dan fiskal, persyaratan divestasi dan hak operasi serta ekspor.  Suatu perjanjian stabilitas melindungi hak perusahaan sama dengan ketentuan-ketentuan KK.

Untuk menambang cadangan tambang bawah tanah, PTFI harus menanam tambahan investasi US$ 16 miliar untuk mengembangkan inftrastruktur bawah tanah. Lebih lanjut, PTFI juga harus berinvestasi lebih dari $US 2 miliar untuk membangun suatu smelter tembaga di Indonesia. Perusahaan memerlukan jaminan dalam bentuk ketentuan dan persyaratan finansial yang dapat diandalkan bagi kegiatan usahanya untuk menjamin pembiayaan yang diperlukan bagi investasi-investasi tersebut. Kita memerlukan kepastian hak operasi untuk memperoleh pengembalian bagi investasi-investasi ini dan sangat penting bahwa pajak-pajak, royalty, dan bea tidak berubah-ubah yang merugikan perusahaan.  Sebagai contoh, guna menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh FCX dan Pemerintah Indonesia, dapat dipertimbangkan cerita petani kepala di bawah ini :

Sepasang suami –istri memilik tanah yang cocok untuk dtanami kelapa. Mereka meminta petani yang berpengalaman untuk menanam dan mengolah kepala menghasilkan suatu produk di tanah mereka. Petani itu sepakat dan menegosiasikan biaya sewa dan pembagian keuntungan dengan pasangan tersebut. Petani tersebut lalu membeli peralatan, perlengkapan, dan penyewa  tenaga kerja.

  • Kegiatan usaha petani berkembang. Ia kemudian menyewa tambahan tenaga kerja dan membayar pajak.
  • Saat kelapa mulai ditanam, pasangan tersebut mengubah kesepakatan dengan petani dan meminta petani pengembalikan separuh dari tanah yang dimiliki pasangan itu dan meminta petani membangun pabrik pengolahan minyak kelapa. Bila petani tidak melakukan hal itu, pasangan tersebut tidak mengizinkan petani untuk mengambil hasil panennya.
  • Pasangan itu juga meminta persentase yang lebih tinggi dari keuntungan.
  • Apabila petani dan pasangan pemilik lahan tidak mencapai kesepakatan maka tiada satu pun dari mereka yang akan memperoleh uang.
  • Petani memerlukan perjanjian stabilitas

Rata-rata penjualan konsentrat per hari di tahun 2017 adalah kurang dari $US 15 juta dalam bentuk penerimaan. Secara historis 60 persen dari penerimaan tersebut tetap berada di Indonesia dalam bentuk pajak-pajak, royalty dan bea ke Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, gaji bagi karyawan dan kontraktor Indonesia, pembelian di dalam negeri dan kontribusi langsung lainnya.

Berdasarkan ketentuan fiskal saat ini, Indonesia menerima persentase yang lebih tinggi dalam bentuk pajak dan royalty dibandingkan di negara lain di mana Freeport-McMoran beroperasi.  Tanpa memproduksi dan mengekspor konsentrat tembaga, pembayaran-pembayaran ini akan berhenti. Kontribusi ke LPMAK akan secara signifikan berkurang, demikian juga proyek-proyek bagi masyarakat yang dibiayai langsung oleh PTFI.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beragam perubahan peraturan pertambangan sebagai berikut :

  1. Pemerintah menerbitkan UU pertambangan mineral dan batubara.
  • UU ini mengatur bahwa KK berlaku sampai masa berakhirnya.
  • UU juga mengharuskan para pemegang KK untuk melakukan pemurnian produk dalam waktu lima tahun. PTFI dianggap telah memenuhi ketentuan ini karena tidak mengekspor bijih mentah, melainkan konsentrat tembaga yang telah diproses di area kerja sebagai produk olahan yang menganduang sebagian besar nilai produk akhir logam.
  1. Pemerintah Indonesia membentu tim evaluasi untuk mengkaji KK
  2. Pemerintah memberlakukan peraturan baru
  • 100% konsentrat PTFI harus dimurnikan di dalam negeri.
  • Bea keluar dikenakan atas ekspor konsentrat, dengan tarif 25%-60%
  • Ekspor konsentrat idak dapat dilakukan lebih dari enam bulan sehubungan dengan peraturan bulan Januari.
  • FCX dan Pemerintah menyetujui Nota Kesepahaman di Bulan Juli pada enam isu penting termasuk ekspor, pembangunan smelter, dan divestasi, bergantung pada negosiasi kepastian legal dan fiskal setelah 2021.
  1. Pemerintah memberikan FCX Surat Jaminan mengenai perpanjangan operasi dengan kepastian hukum dan fiskal. Pemerintah akan menrbitkan peraturan terkait jaminan tersebut.dan 2017, Pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan baru yakni :
  • Peraturan baru mewajibkan pemegang KK untuk berubah menjadi IUPK untuk melakukan ekspor (tiada jaminan bagi kepastian legal dan fiskal).
  • Pemerintah Indonesia mewajibkan divestasi sampai jumlah keseluruhan 51 persen ke pihak Indonesia.

FCX telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia dengan itikad baik dalam keseluruhan proses ini.

Sehubungan dengan adanya ancaman dari  PT Freefort Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja jika syaratnya tidak terpenuhi, DPRD Papua buka suara agar  PT Freeport Indonesia  tidak melakukan pengurangan jumlah pekerja dengan alasan tidak banyak melakukan kegiatan produksi. Larangan ekspor yang dibuat pemerintah, dinilai manajemen bisa memicu dilakukannya pengurangan jumlah pekerja di lini produksi tambang Grasberg, Papua.

DPRD Papua pada dasarnya, tidak bisa menerima alasan dengan munculnya masalah internal perusahaan dijadikan sebagai dasar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pekerja dan sub kontraktor-subkontraktor lainnya. “Rencana pengurangan pekerja Freeport menyusul pemangkasan produksi tambang sebesar 60 persen, sebetulnya, kata Wilhelmus Pigai anggota Komisi 1 DPRD Papua, bukan jalan terbaik. PHK itu seharusnya jadi opsi paling terakhir.

“Masalah internal perusahaan jangan dijadikan sebagai dasar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pekerja, dan sub kontraktor,” kata Anggota Komisi I DPRD Papua Wilhelmus Pigai, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (16/2).

“Menurut saya, silahkan perusahaan berjuang, tetapi pikirkan dampak jika dilakukan PHK. PHK seharusnya menjadi opsi terakhir oleh perusahaan,” ujarnya.

Perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu sudah hampir setengah abad (49 tahun) menanamkan investasi di Tanah Papua. Tentu menurutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidaklah sedikit. “saya berpendapat, segala keuntungan yang telah diperoleh Freeport selama ini sudah cukup untuk membiayai kepentingan usaha perusahan tersebut,” ujar Pigai menanggapi Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama yang mengatakan, bahwa peraturan ekspor mineral baru yang dirilis pemerintah, membuat manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pekerjanya.

Scope Negosiasi Peubahan Status KK Menjadi IUPK PT Freeport Idonesia 
1.

 

Ketentuan hukum dan fiskal  yang

sebelumnya  naildown menjadi prevailing

Naildown  Dalam KK PTFI   Prevailing  Dalam IUPK
Dalam KK PTFI ada kepastian hukum dan fiskal

yang bersifat naildown atau sesuai saat kontrak dibuat.

Sementara , Pemerintah ingin agar ketentuan tersebut bersifar  prevailing atau terus menyesuaikan terus menerus dengan ketentuan yang berlaku. Poin ini menjadi yang paling krusian dan a lot.
2.  

Kelanjutan Pembangunan Smelter

 Smelter Dalam IUPK  Kemauan PT Freeport Indonesia
Keinginan Pemerintah ketika berubah menjadi IUPK, PTFI harus melaporkan kembali rencana pembangunan smelter –nya yang tertunda. PTFI ingin terlebih dahulu mendapat kepastian perpanjangan operasi dan izin ekspor sebelum melanjutkan pembangunan smelter-nya.
3. Divestasi Saham Pemerintah RI PT Freeport Indonesia
Ketika berubah menjadi IUPK, PTFI harus mendivestasikan sahamnya hingga  51%. Saat ini, PTFI masih bernegosiasi terkait ketentuan tersebut. Pasalnya, kewajiban divestasi PTFI yang terakhir hanya sebesar 30% karena sedang membangun tambang bawah tanah.
4.  

Kepastian Perpanjangan Operasi

Pemerintah telah melonggarkan jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan operasi dari paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis menjadi lima tahun.

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here