Ancaman Jusuf Kalla

0
129

KEDAULATAN adalah harga mati. Pesan itulah yang tersirat dalam sikap tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berbicara dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Kamis (28/9/2018) kemarin.

Kalla berbicara keras terkait sikap Vanuatu yang tak henti-hentinya menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Indonesia dan merongrong kedaulatan Indonesia di Papua. Indonesia menyesalkan sikap Vanuatu yang mendukung dan bahkan menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua “Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya,” kata Wapres. “Saya ulangi, kami akan dengan teguh membela integritas teritorialnya,” tegas Jusuf Kalla.

Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, menurut Kalla, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

“Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit,” tambah Wapres.

Indonesia memang telah mencoba berhubungan baik dengan Vanuatu. Ketika negara kepulauan kecil di Pasifik itu diterpa badai siklon Pam pada 17 Maret 2015 lalu, Indonesia mengirimkan sejumlah relawan dan bantuan kemanusiaan senilai US$2 juta –jumlah yang signifikan untuk negara berpenduduk kurang dari 300 ribu jiwa tersebut.

Tetapi, Vanuatu tak kunjung memperlihatkan sikap bersahabat kepada Indonesia. Vanuatu sering kali menyampaikan isu-isu yang tidak benar mengenai pelanggaran HAM, serta selalu mempertanyakan keabsahan penggabungan Papua ke Indonesia. Padahal, penggabungan Papua melalui jajak pendapat rakyat Papua, yang dulu disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang merupakan resolusi PBB. “Tidak pada tempatnya Vanuatu sebagai anggota PBB mempertanyakan resolusi tersebut,” kata Jusuf Kalla.

”Kita tegaskan bahwa sekali lagi berbuat itu, tentu kita akan juga mempunyai satu cara untuk melawan itu.”

Harus diakui, sudah sejak lama ada upaya internasionalisasi masalah Papua ini. Kita pernah mengingatkan masalah ini, ketika sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua,ULMWP) menyerahkan petisi referendum Papua Barat kepada Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 di New York, 26 September kemarin.  Kelompok ini mengklaim petisinya didukung 1,8 juta tanda tangan atau 70% dari jumlah warga Papua Barat.

Petisi itu memang ditolak oleh PBB. Ketua Komite 24, Rafael Ramirez, mengatakan bahwa petisi untuk Papua Barat tidak dapat diterima karena mandat komite tersebut hanya berlaku untuk 17 negara yang diidentifikasi oleh PBB sebagai “wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri”.

Tetapi, penolakan ini jelas bukan akhir dari upaya separatis Papua untuk meminta dukungan internasional. Inilah yang harus diwaspadai pemerintah.

Ketegasan sikap seperti yang ditunjukkan Wapres Jusuf Kalla di forum resmi PBB itu memang sangat penting. Sebelumnya pemerintah juga sudah menunjukkan ketegasan dengan menyebut para pengacau keamanan yang mendukung Papua Merdeka sebagai Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB). Secara substansial sebutan ini berbeda dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.

Sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, maka pemberantasannya hanya bisa dilakukan dengan tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Pelibatan TNI, dengan demikian menjadi keliru. Namun, dengan menyebutnya sebagai kelompok separatis, maka TNI mempunyai dasar hukum yang jelas untuk bertindak.

Padahal sejak dulu pemerintah sudah paham bahwa gerakan bersenjata di Papua itu sangat kental dengan aroma separatisme. Bahwa di dalamnya terkait pula masalah kesenjangan sosial ekonomi, itu hanya untuk memperkuat. Namun, sekali lagi, akar masalahnya adalah keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Akar masalah itulah yang harus ditumpas. Tidak ada jalan lain mengatasi separatisme bersenjata kecuali dengan jalan militer. Tetapi itu pendekatan pertahanan keamanan ini mesti dilakukan bersamaan dengan pendekatan lain, yakni pendekatan kesejahteraan dan diplomasi. Dilakukan bersamaan artinya ketiga pendekatan ini bukan pilihan untuk diterapkan salah satu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here