Ancaman Korupsi di Balik THR PNS

0
854

Nusantara.news, Jakarta –  Persoalan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sangat terbatas, di sisi lain Presiden Jokowi terkesan melakukan pemborosan.

Tidak bisa dipungkiri sempitnya ruang fiskal APBN 2018 begitu sempit. Penerimaan pajak selalu di bawah target (shorfall), defisit fiskal dan utang terus membengkak, bahkan sudah masuk pada defisit keseimbangan primer (utang baru untuk melunasi bunga utang lama). Artinya ruang gerak fiskal memang benar-benar terbatas.

Di tengah keterbatasan ruang gerak fiskal itu seharusnya Presiden mawas diri dan gencar melakukan efisiensi. Contoh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memangkas gaji pokok 10% pegawai negara dan para menteri, ini ciri pemimpin yang memiliki sense of crisis.

Tambahan pula Mahathir menghapus semacam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar industri lebih efisien sehingga rakyat bisa membeli barang lebih murah. Presiden Jokowi malah mengejar pajak rakyat dari berbagai sudut, sampai-sampai Rizal Ramli mengkritik pemerintah memeras rakyat dengan pajaknya.

Di tengah keterbatasan gerak fiskal itu, belakangan Presiden Jokowi malah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Di samping itu, Presiden Jokowi telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri. PP dimaksud adalah PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Kenaikan tunjangan itu mencapai 68,9% dibandingkan tahun lalu, sehingga menjadi Rp35,75 triliun. Dari mana dananya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan ini karena pemerintah berupaya meningkatkan THR dan gaji ke-13 bagi penerima tunjangan dari PNS, TNI, dan Polri, serta pensiunan. THR penerima tunjangan, misalnya, akan dibayarkan berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja.

Untuk rinciannya, THR yang dipersiapan untuk gaji mencapai Rp5,24 triliun, THR tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp6,85 triliun, dan THR gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun. Sementara itu, tunjangan kinerja ke-13 mencapai Rp5,79 triliun dan tunjangan pensiunan untuk gaji ke-13 sebesar Rp6,85 triliun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur anggaran agar pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan THR dan gaji ke-13 kepada seluruh ASN dan pensiunan ASN. Anggaran pemberian tunjangan ini bahkan sudah disiapkan sejak tahun lalu melalui APBN yang dibahas bersama parlemen.

Ia mengatakan, meski pemerintah sudah menyiapkan pemberian tunjangan dengan formula terbaru dari tahun lalu, tapi pemerintah pusat tidak langsung mengumumkannya jauh-jauh hari, hal ini untuk menghindari inflasi jika diberitahukan lebih awal. Meski demikian ia memastikan bahwa anggaran tunjangan ini sudah masuk dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah tahun 2017.

Dia menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 untuk ASN daerah sudah diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui dana alokasi umum (DAU). Formulasi yang diberikan dalam DAU tersebut sudah termasuk anggaran yang bisa digunakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun ini.

DAU ini merupakan dana yang dijadikan sumber gaji, meskipun daerah bisa menggunakan anggaran tersebut untuk tujuan lain. Oleh karena itu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan Juklak dan Juknis sudah sangat tepat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan PNS dapat disesuaikan khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi. Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan pegawai negeri sipil (PNS) pemda dapat bersumber dari tiga hal.

“Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah,” kata Syarifuddin di Jakarta.

Syarifuddin menjelaskan penjadwalan ulang kegiatan adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas. Sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah tersebut.

Berbagai masalah ikutan

Tentu saja langkah Presiden Jokowi ini mengundang banyak masalah dan spekulasi, selain persoalan ruang fiskal yang sempit tapi dipaksakan melakukan pemborosan anggaran. Masalah lain yang bakal muncul adalah.

Pertama, langkah Presiden akan dituding sebagai pencitraan ditahun politik. Politisi Gerindra Fadli Zon menganggap ada maksud tertentu di balik kebijakan tersebut.

“Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politiklah ya. Saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama,” kata Fadli

Menurut Fadli, sebaiknya tunjangan tersebut diberikan kepada tenaga honorer yang dinilai sudah banyak mengabdi. Tak hanya terkait tunjangan, Waketum Gerindra itu juga berharap ada kejelasan status bagi para tenaga honorer.

Namun MenPAN-RB Asman Abnur menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan apresiasi atas kinerja ASN, bukan pencitraan politik.

“Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya melihat dua tiga tahun belakangan ini, kinerja ASN itu luar biasa, peningkatan akuntabilitas dipersentasikan dalam nilai LAKIP, hasil evaluasinya meningkat. Jadi wajar kalau kita beri apresiasi,” kata Asman.

Kedua, pemerintah bisa dituding tidak memiliki sense of crisis. Mestinya di tengah keterbatasan ruang fiskal, rumusnya pemerintah harus melakukan penghematan. Tapi karena ada kebutuhan pencitraan politik, dengan sangat terpaksa pemborosan pun terjadi.

Ketiga, keputusan kenaikan THR dan gaji ke-13 itu bisa mengantarkan kepala daerah ke persoalan korupsi. Kepala daerah bisa jadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut penggagas Otonomi Daerah M. Ryaas Rasyid

Yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13, dan yang lebih monohok lagi adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri.

“Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan dengan prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada bupati dan walikota di seluruh Indonesia itu jelas jika surat itu mengenai pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melimpahkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kalau tidak ada dalam APBD, maka akibat hukumnya adalah pemerintah terutama pemerintah daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13 itu. Tak hanya itu, pembayaran THR dan gaji 13 juga tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD.

“Bila Pemda mengeser mata anggaran dalam APBD, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran itu akan menjadi temuan oleh BPK,” jelasnya.

Mengapa begitu? Karena surat edaran menteri dalam negeri tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran.

Keempat, tidak semua kepala daerah memiliki APBD yang cukup untuk membayar THR dan gaji ke-13 ASN karena memang jumlahnya tidak kecil. Contoh Provinsi Banten harus merogoh kocek APBN sebesar Rp118 miliar untuk menuruti hasrat Presiden tersebut.

Lantas bagaimana dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang APBD-nya minus atau tak menganggarkan kenaikan THR dan gaji ke-13 hingga 68,9% tersebut?

Bisa aja ada kaitan dengan pembukaan utang baru Pemerintah Jokowi ke Bank Dunia yang konon senilai US$300 juta. Itu pun tidak cukup, sehingga Menkeu harus menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) baru untuk menutup kenaikan THR dan gaji ke-13 ASN tersebut.

Kalau ini yang terjadi benar-benar keterlauan, rumah tangga negara dipaksakan untuk melakukan pemborosan dengan cara berutang. Sungguh pemerintahan yang sangat tidak kreatif dan menciderai hati rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here