Perspektif Ancaman (1)

Ancaman Politik Sektarian dan Disharmoni Sosial

0
335
Ilustrasi: Ribuan peserta aksi unjuk rasa 299 di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9). Aksi diprakarsai alumni 212 menolak kebangkitan PKI dan menuntut dihapuskannya Perppu Ormas. ANTARA FOTO

Nusantara.news – Bagi sebagian kalangan, komunisme bukan ancaman tapi bagi Panglima TNI merupakan ancaman serius. Sebagai ideologi, komunisme memang dianggap anti-penindasan, progresif, dan anti-neolib. Saat ini, mereka memanfaatkan isu Hak Azasi Manusia (HAM), kesetaraan, demokrasi, keberagaman untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Legal welfare yang lemah juga ikut mempercepat proses tersebut, seperti adanya kebijakan visa bebas, ormas asing diperbolehkan membuka cabang di Indonesia, warga negara asing boleh memiliki land housing sehingga komunisme ala ‘Sosialisme Cina’ akhirnya menjadi ancaman.

Ancaman ekonomi lebih berbahaya

Kesenjangan sosial ekonomi adalah akar masalahnya, dimana 4 orang terkaya setara asetnya dengan 100 orang miskin (data Oxfam International 2017) karena ekonomi terfokus pada segelintir orang sehingga terjadilah ketidak-adilan ekonomi. APBN tidak berpihak kepada rakyat kecil, subsidi dicabut, biaya pendidikan semakin mahal, dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sanggup memenuhi harapan, padahal rakyat dipaksa menjadi anggota BPJS.

Lebih jauh, anggaran untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial) semakin dikurangi, kemiskinan semakin dalam, seolah pemerintah Joko Widodo mendesain APBN dominan untuk infrastruktur (baca: developmentalisme seolah-olah hanya infrastruktur). Pada APBN 2018 anggarannya mencapai Rp 409 triliun. Selain itu, kewajiban utang di tahun 2017 mencapai Rp 390 triliun, jatuh tempo pada Oktober 2017 sekitar Rp 224 triliun. Di saat bersamaan, dari segi fiskal sampai Agustus 2017 pajak hanya tercapai 53,5% dari target.

Lalu bagaimana dengan likuiditas negara? Apalagi harga minyak dunia terus mengalami kenaikan dan mata uang US Dollar juga bakal menguat karena The Fed berencana menaikkan suku bunga.

Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sebetulnya terlihat keberpihakan Joko Widodo pada neolib, karena dalam jangka pendek program ini hanya akan menguntungkan pemilik modal. Meskipun diharapkan terjadi pertumbuhan sebagai efek dari kelancaran arus barang sehingga ekonomi pun bertumbuh.

Jika melihat kebijakan ekonomi sekarang lebih dari sekadar pengetatan anggaran, namun sampai berutang dan menjual aset, jelas kabinet ekonomi Joko Widodo gagal dalam mengatasi krisis ekonomi. Pemerintahan ini membukukan utang baru senilai Rp 1.100 triliun dalam waktu 2 tahun 10 bulan, rekor fantastis dalam hal berutang selama republik ini ada.

Gali lobang tutup lobang, membangun dengan berutang, karena utang sudah digunakan untuk membayar bunga utang, sehingga sudah mengganggu keseimbangan primer. Dua tahun ke depan kewajiban utang Pemerintah (2018–2019) mencapai Rp 810 triliun.

Jika tidak ada solusi berarti pada tahun 2019 ratio utang dalam APBN mencapai 32%. Pada tahun 2017 ini, 14% penerimaan pajak habis untuk mambayar bunga utang saja, jumlahnya mencapai Rp 219 triliun. Di saat bersamaan, PLN sebagai salah satu BUMN terbesar, terancam gagal bayar, Pertamina terganggu likuiditasnya karena piutang pemerintah tidak dapat dibayarkan di saat harga migas bergejolak.

Ancaman nyata pemerintahan Joko Widodo adalah soal ekonomi, khususnya di bulan Oktober 2017 ini. Apakah Indonesia akan kembali ke pangkuan IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia? Bagi Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Darmin Nasution pastilah hanya itu solusinya. Jika terjadi lagi skema ala Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pasti kedaulatan kita tersandera 15-20 tahun lagi ke depan.

Ancaman disharmoni sosial

Adanya kepemimpinan nasional yang lemah dan kerap berpihak pada elite telah dibuktikan dalam kasus Ahok (pada Pilkada DKI Jakarta 2017). Dalam kasus ini,  kelompok minoritas merasa di “atas angin”. Hal ini terlihat dari hegemoni pengusaha pada proyek reklamasi dan Meikarta. Bandulan ekonomi yang berpihak ke Cina dan operator taipan China’s Overseas di Indonesia membawa ketidaknyamanan bagi rakyat, khususnya umat Islam. Terlihat dari jutaan orang yang turun ke jalan pada demonstrasi 4 November 2016 (411), 2 Desember 2016 (212), dan 29 September 2017 (299) di DPR.

Telah terjadi disharmoni sosial karena pemerintah tidak adil pada umat Islam, terlebih ketika pemerintah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang) guna pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang dianggap anti-Pancasila atau anti-keberagaman dan dianggap radikal.

Panglima TNI lalu muncul bak “pahlawan” bagi umat Islam, apalagi setelah dia berjibaku melawan kebangkitan komunisme. Panglima TNI terkesan berseberangan dengan Kapolri, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), dan Menkopolhukam dalam hal informasi adanya impor 5.000 pucuk senjata oleh satu lembaga yang menyatut nama Presiden Republik Indonesia.

Ketidaktegasan Presiden dalam hal ini telah mendegradasi dirinya sebagai pemimpin nasional sekaligus Panglima Tertinggi TNI. Kegaduhan politik sudah terlanjur terjadi, di saat bersamaan ketidaktegasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap Setya Novanto, dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pansus KPK ikut membuat eskalasi politik memanas.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sibuk membela diri untuk kepentingan politik yang sempit. Wibawa lembaga tinggi negara itu dipertanyakan kualitasnya ketika Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merangkap jabatan sebagai Ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), yang juga sekaligus Ketua Partai Hanura. Terkesan negara ini miskin kader kepemimpinan, sehingga elite politik orangnya sangat terbatas dan berwujud menjadi oligarki politik.

Kesemerawutan politik ini dipertajam dengan dualisme politik. Politik aliran (faksionalisme)  antara poros kanan (partai Islam) dan poros kiri (partai nasionalis), sementara partai tengah semakin tidak memiliki nilai dan mengabaikan aspirasi rakyat.

Tidak heran Panglima TNI muncul sebagai figur yang memberi harapan, dan institusi TNI kembali mendapat tempat dalam pentas politik nasional. Harapan ini wajar terjadi, hanya disayangkan saat ini tidak sesuai dengan norma konstitusi. Namun, jika negara dalam ancaman bisa saja TNI bersikap secara politik.

Kejahatan luar biasa berkembang subur di era Joko Widodo: korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme. Ini terjadi karena POLRI dianggap tidak mampu melaksanakan amanah rakyat sebagai satu-satunya pemangku kepentingan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks civil society (masyarakat sipil), POLRI telah gagal mengemban amanah reformasi, memihak kepada establishment dan elite, serta menjadi bagian dari oligarki.

Kebijakan APBN yang mengalami disorientasi karena anti-subsidi dan menjadi bagian dari Skema OBOR (One Belt One Road) dengan pembangunan infrastruktur yang berlebihan, telah menyeret bangsa ini menjadi kaki-tangan Cina, padahal realisasi bantuan baru senilai USD 9 miliar (USD 4 miliar untuk BUMN dan USD 5 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung) dibanding janjinya yang mencapai USD 50 miliar.

Situasi politik yang gaduh dan faksionalisme politik yang berkembang merupakan kemunduran bagi demokrasi. Disharmoni sosial telah membawa politik menjadi eskalatif, berujung pada sikap keras dan tegas Panglima TNI dalam hal menegakkan ideologi dan menghalau ancaman komunisme di Indonesia.

Ancaman ideologi dan SARA

Selain krisis likuiditas APBN, ancaman ideologi dan disharmoni sosial juga bisa berujung pada krisis sosial berlatar SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kelompok Islam misalnya, tampak di atas angin setelah Panglima TNI aspiratif dan menunjukkan diri sebagai pemimpin (umat Islam).

Tahun 2018-2019 adalah tahun politik sehingga rawan stabilitas politik secara nasional, ini tentu perlu diantisipasi dari segi pengamanannya sejak sekarang.

Faksionalisme politik yang hidup pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017 mengandung bibit perpecahan lewat isu toleran dan intoleran, sehingga kelompok Islam dianggap sebagai kaum intoleran. Oleh karena itu, perlu dilahirkan Perppu untuk pembubaran ormas yang dianggap radikal dan membahayakan. Tentu, urgensi keadaan genting dan memaksa sebagai alasan pemerintah mengeluarkan Perppu tidak terpenuhi karena instabilitas politik justru terjadi karena ulah dari para elite sendiri.

Sektarianisme yang dituduhkan terhadap partai-partai pendukung Anies-Sandi tentu harus menjadi tanya bagi kita, ketika mereka dilantik (16 Oktober 2017) nanti pasti tuntutan masyarakat akan pembatalan proyek reklamasi membuat politik kembali eskalatif.

Isu keberagaman berbau SARA justru berkembang karena terjadi penangkapan tokoh-tokoh Islam, sehingga gerakan berbau SARA pun berkembang dan sentimen anti-Cina semakin merebak.

Sikap toleransi dan tenggang rasa yang disemaikan sejak lama pupus begitu saja diganti dengan meruncingnya masalah keberagaman, intoleransi, fanatisme sempit, serta kepentingan pragmatis.

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa sudah diwariskan Founding Fathers, seharusnya mengikat seluruh warga negara, baik perorangan maupun bagian dari kesatuan bangsa. Kebhinnekaan adalah kekayaan bangsa yang patut disyukuri, bukan untuk dipertajam perbedaannya apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

Kesalahan kita di era reformasi adalah membangun nilai bahwa kepemimpinan itu tunggal dan identik dengan kekayaan, bukan dalam konteks moral dan budaya.

Revolusi mental hanyalah isapan jempol, pelembagaan Pancasila hanya sekadar mengada-ada dengan konsep yang absurd (mustahil). Keinginan akan perubahan bangsa ini seyogyanya adalah anugerah Tuhan, tapi kita sendiri yang menghancurkannya.

Jika politik sektarian yang dikembangkan, yang akan muncul naluri dasar manusia. Jika beragama dengan baik, tentu sentimen spiritual yang dikedepankan, tapi bagi yang tidak bermoral tentu naluri hewani yang bakal muncul. Maka tidak heran jika korupsi menjadi marak, narkoba merajalela, dan radikalisme menjadi tidak terkendali.

Ancaman ekonomi nyata, ancaman ideologi menggejala, ancaman SARA kita rasakan, kesenjangan sosial tidak terbantahkan, kita belum melihat pemerintah mempunyai solusi untuk mengatasi semua ancaman tersebut. Padahal ancaman-ancaman itu sudah mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang menjadi syarat untuk menarik investasi dari suatu negara. Pada gilirannya, stabilitas akan mengganggu kedaulatan negara untuk tetap bisa mengatur dirinya sendiri (kemandirian).

Ancaman terhadap negara memang kadang kala tidak berefek langsung kepada warga negara sehingga ketika sudah sampai menjadi kenyataan, barulah rakyat meresponnya secara simultan.

Jika ancaman-ancaman tersebut di atas terjadi karena salah kelola atau penyalahgunaan kekuasaan, maka rakyat merasa dikhianati, dan bagi rakyat ini merupakan oligarki politik yang harus dilawan.

Rakyat mempunyai mekanisme sendiri dalam bersikap terhadap elite, dan pada saatnya nanti akan berakibat fatal seperti kerusuhan Mei tahun 1998 yang berujung kejatuhan Soeharto.

Krisis finansial sudah dijawab oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati dengan kesiapan IMF dan Bank Dunia; ancaman SARA sudah dijawab dengan Perppu; ancaman komunisme sudah dijawab dengan menonton film G-30-S PKI; ancaman ideologi sudah dijawab dengan pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) dipimpin Yudi Latief. Begitu juga dengan kesenjangan sosial ekonomi, dijawab dengan bagi-bagi sertifikat tanah termasuk 3,2 juta hektare untuk pengusaha (taipan) reklamasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here