Ancaman Populisme Bagi China: Sudut Pandang Geopolitik dan Geoekonomi (1)

0
425

Revolusi Deng Xiaoping dengan one state two system berhasil mengadaptasi kapitalisme namun memperoleh nilai tambah bagi negara China. Keperkasaan China dibuktikan dengan GDP terbesar dan negara terbesar dalam perdagangan dunia (WTO).

Hal ini dilakukan China dengan revolusi sistem perdagangan antar-negara dengan mengadopsi kapitalisme namun tetap dalam sistem ketatanegaraan komunisme. Pada awalnya Deng memperoleh tentangan dari kelompok garis keras Partai Komunis China (PKC).

Deng berhasil mendesak kelompok-kelompok garis keras di PKC yang menentang kebijakan reformisnya untuk pensiun dari Politbiro. Dampaknya reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Deng terus bergulir tanpa rintangan berarti.

Wafatnya Deng di tahun 1997 tidak menyurutkan laju gerak reformasi di bawah kepemimpinan Jiang Zemin dan Zhu Rongji, dua tokoh penting PKC pendukung setia reformasi yang dicanangkan Deng.

Pada tahun 1997 dan 1998 kebijakan privatisasi dengan skala yang lebih besar mulai digelar. Semua perusahaan negara, kecuali beberapa perusahaan negara yang memegang monopoli aset dan sektor strategis dilikuidasi. Aset mereka dijual kepada investor swasta (privatisasi) dan antara tahun 2001 hingga 2004 jumlah BUMN China menurun menjadi 48 persen.

Selama periode yang sama, Jiang dan Zhu juga mengurangi kebijakan tarif, menghilangkan hambatan perdagangan, mereformasi sistem perbankan, menata ulang sistem kesejahteraan sosial warisan era Mao, membuat kebijakan agar Tentara Pembebasan Rakyat melepaskan diri dari bisnis, mengurangi inflasi, dan bergabung dengan WTO. Langkah ini memunculkan ketidakpuasan di antara beberapa kelompok masyarakat, terutama pekerja yang diberhentikan dari perusahaan negara yang telah diprivatisasi.

Di sisi lain, sektor swasta domestik juga makin berkembang berkat kebijakan reformasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah RRC lebih 50% dari PDB pada tahun 2005 berasal dari sektor swasta. Pada tahun yang sama, China mampu melampaui Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia-Pasifik. Namun, beberapa monopoli negara masih tetap, terutama dalam minyak bumi dan perbankan.

Era pemerintahan Hu dan Wen sejak tahun 2005 yang dinilai banyak kalangan sebagai konservatif mulai memutar balik arah reformasi yang dicetuskan Deng Xiaoping. Di era ini pemerintah China    mengadopsi kebijakan yang lebih egaliter dan populis sebagai lawan dari kebijakan yang cenderung liberal.

Pemerintahan Hu dan Wen mulai melakukan peningkatan subsidi dan kontrol atas sektor perawatan kesehatan bagi seluruh rakyat dan menghentikan laju privatisasi, namun tetap mengadopsi kebijakan moneter yang longgar.

Namun demikian, apa yang ditempuh pemerintahan Hu dan Wen pada dasarnya adalah langkah korektif terhadap ekses-ekses ekonomi liberal di China, terutama di wilayah- wilayah yang secara khusus diperuntukkan bagi sistem perdagangan bebas.

Sampai dengan tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi China tetap tinggi, sekalipun dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan pertumbuhan (2013-2015). Ekonomi pasar sosialis China hingga saat ini tergolong tiga besar dunia berdasarkan PDB dan ekonomi terbesar di dunia pada aspek daya beli, menurut perhitungan IMF. Namun demikian, dengan “rendah hati” Biro Nasional Statistik China kerap menolak klaim semacam itu.

Data tahun 2015 menyebutkan, China adalah negara yang paling cepat perkembangan ekonominya di tingkat dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10% selama 30 tahun.

Dalam catatan sejarah ekonomi dunia, tidak satu pun negara di muka bumi ini yang mampu meraih angka pertumbuhan dua digit selama lebih dari satu dasawarsa, kecuali China.

Dari segi ini posisi China dalam ekonomi jelas sangat istimewa. Hal inilah yang memicu pidato terakhir Donald Trump saat Pilpres 2016 di AS (soal keberadaan China yang tidak menguntungkan bagi AS) yang akhirnya memenangkan Donald Trump dari Hillary Clinton. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here