Ancaman Reshuffle Hantui Pembahasan Presidential Threshold

0
249
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kanan) memberikan keterangan pers sebelum rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Dalam waktu dekat dikabarkan akan terjadi reshuffle besar-besaran di tubuh kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebuah sumber di Istana Presiden menyebut ada sekitar 9 hingga 10 menteri yang akan diganti. Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan diganti karena partai itu dinilai tidak loyal terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Adanya partai koalisi pemerintah yang dianggap tidak loyal dibenarkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PAN) Romahurmuziy. Namun Romy, begitu biasa dia dipanggil, enggan menyebut nama partai yang bersangkutan.

Konsolidasi partai, tuturnya, diuji dalam pembahasan RUU Pemilu. Sejauh ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersikukuh mempertahankan Presidential Threshold (PT) 20%/25%. Sejauh ini pula hanya PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Nasdem yang secara tegas menyetujui opsi itu. Sedangkan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menawarkan opsi kompromi 10%/15%.

Kabarnya pula Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di luar pemerintahan sudah bergabung ke opsi kompromi. Sebab dengan hitung-hitungan PT 10%, maka Gerindra yang meraih 71 kursi (13%) bisa mencalonkan Presiden tanpa tergantung dengan partai yang lain. Sedangkan Partai Demokrat tetap bersikukuh mempertahankan PT 0 %.

Selama lobi-lobi pembahasan PT 20%/25% yang gencar dilakukan pemerintah, Romy mengakui PAN yang paling ngotot menentang kemauan pemerintah. Tapi Romy mengaku belum mendengar tentang isu reshuffle. “Itu hak prerogatif Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, kami pun siap jika ada reshuffle,” beber Romy.

Isu tentang reshuffle sebenarnya sudah mencuat sejak bulan Ramadhan kemarin. Kala itu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sering terlihat jalan bareng. Kala itu sejumlah sumber memang sudah mengabarkan akan terjadinya reshuffle, namun beritanya memang masih sangat simpang siur.

Tentang PAN yang dikabarkan menterinya terancam digusur, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto mengaku belum mengetahuinya. Namun yang jelas, ucap Yandri, sejak Pilkada DKI 2017 partainya belum pernah lagi berkumpul dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Sejak bergabung dalam koalisi pemerintah tahun lalu, kader PAN yang duduk di kabinet adalah Asman Abnur. Dia dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pandangan Yandri kinerja Asman Abnur sudah baik.

“Kalau berdasarkan kinerja, Menteri PAN tidak layak reshuffle. Tapi kalau ada pertimbangan yang lain itu terserah Presiden,” beber Yandri.

Sebuah sumber mengatakan, loyalitas PAN sebenarnya sudah disoroti sejak Pilkada DKI Jakarta. Saat semua partai koalisi pemerintah mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat di Putaran II, PAN justru mendukung pasangan Anis Baswedan – Saindiaga Uno. Dan sekarang PAN dalam pembahasan RUU Pemilu dinilai menentang ambang batas Presiden seperti yang dimaui pemerintah.

Padahal, bukan PAN saja yang menentang PT 20%/25%, melainkan juga PKB, PPP dan Hanura. Artinya, dihembuskannya kembali isu reshuffle tidak menutup kemungkinan sebagai alat bagi pemerintah untuk menekan parpol-parpol “bengal” yang sikapnya sering berseberangan dengan pemerintah, termasuk dalam pembahasan RUU Pemilu yang terancam dead lock.

Karena ancaman dead lock itu isu reshuffle kembali dimunculkan untuk menguji kesetiaan partai-partai politik pendukung pemerintah. Sebab, keputusan 4 diantara 5 isu krusial itu batal diketuk palu setelah dalam persidangan tertutup pada Senin (10/7) lalu pemerintah bersikeras memutuskan PT 20%/25% sebelum membahas ke-4 isu krusial lainnya.

Akankah Parpol, khususnya PAN yang kadernya terancam dicopot dari kabinet akan tunduk dengan kemauan pemerintah? Kita tunggu Rapat Kerja RUU Pemilu, Kamis (13/7) besok. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here