Andai Buwas Jadi Ketua KPK

0
936
Budi Waseso (Buwas)

Nusantara.news, Jakarta – Siapa yang tak mengenal Budi Waseso alias Buwas? Beberapa hari belakangan, namanya kian tenar di telinga masyarakat. Kiprahnya di kepolisian, lalu ke Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga memimpin Bulog, selalu menyedot perhatian. Bagaimana tidak, di mana pun ia “dilempar” atau ditugaskan, Buwas langsung membuat gebrakan. Kata-katanya pedas, sikapnya kontroversial.

Buwas memang dikenal berani. Bak Singa yang lama terkurung, begitu keluar, langsung menerkam mangsanya: mengungkap kasus korupsi besar, menghajar para Bandar dan pemasok narkoba, “menyemprot” pejabat yang dianggapnya tak beres, hingga menangkap atasannya sendiri. Akibat ulahnya itu, banyak yang mengeritiknya, namun tak sedikit yang mengacungi jempol dan mendukungnya.

Teranyar, ia terlibat perselisihan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantaran tak sepakat adanya impor beras. Buwas selaku Dirut Bulog menolak impor beras yang izinnya sudah diterbitkan Enggar. Dia menegaskan, cadangan beras pemerintah aman hingga Juni 2019. Dia juga meminta agar impor beras dihentikan lantaran gudang Bulog sudah penuh. Untuk menampung produksi beras dalam negeri yang melimpah, Bulog terpaksa menyewa gudang ke pihak lain mencapai Rp45 miliar.

Namun penilaian Buwas tidak digubris Enggar. Politikus Partai Nasdem itu bersikukuh impor beras harus tetap dilakukan. “Itu kan sudah diputuskan di Rakor Menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita,” jelas Enggar.

Merespons Enggar, Buwas tak kalah sengit. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara,” tegasnya.

Buwas juga sempat menyindir mantan Dirut Bulog sebelumnya. “Mantan Dirut Bulog, dia nggak ngerti itu masanya beliau itu, itung-itungannya zamannya beliau jangan dibawa ke masa sekarang. Saya hanya bilang jangan jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa ini, dari mana itungan dia, kayak yang paling pinter aja,” lanjut Buwas.

Tentu saja, sengatan Buwas soal impor beras seakan menyiratkan adanya kongkalikong mafia impor yang perlu dibuka ke publik. Sebab, dengan adanya permainan mafia impor demi kepentingan bisnis menyebabkan harga beras di Indonesia tergolong mahal, petani merugi, sekaligus memperparah korupsi di lembaga milik negara. Terlebih, di tahun politik yang notabene tahun pembiayaan politik yang besar, mafia impor ini bisa jadi bagian dari mesin penggalangan dana (sekalipun harus memeras BUMN, misalnya) bagi elite politik.

Jejak “Kebuasan” Buwas

Riwayat kebuasan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 ini bisa dilihat di jejak digital dan sejumlah pemberitaan. Tahun 2010, Buwas berhasil memimpin penangkapan eks Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Susno Duadji di Bandara Soekarno-Hatta, ketika akan pergi ke Singapura. Saat itu, Susno terbelit beberapa kasus, terlibat perseteruan dengan KPK lewat konflik “Cicak Vs Buaya”, dan dinilai melanggar kode etik kepolisian. Aksi Buwas menangkap atasannya itu meski pangkatnya jauh lebih rendah, tentu tergolong berani.

Dua tahun berselang, Buwas yang saat itu berpangkat Brigjen membabat habis kasus korupsi yang mangkrak di Polda Gorontalo. Prestasi dan keberaniannya itu, membawanya naik jabatan sebagai Kapolda Gorontalo. Tahun 2015, melalui aksi yang sangat taktis, Buwas mampu mengungkap Kasus Korupsi Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Selepas Kabareskrim, Buwas Dilantik Jadi Ketua BNN. Kapolri Jenderal-Badrodin Haiti(kiri) berharap kepada Komjen Pol Budi Waseso (tengah) yang akan memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tak mengubah karakternya yang tegas dan “buas”.

Berikutnya, ketika awal menjabat Kabareskrim Polri, ia sempat melakukan penangkapan terhadap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada akhir Januari 2015. Akibat aksinya, Buwas mendapat cacian dari para nitizen dan dituding mengkriminalisasi pimpinan KPK oleh berbagai pihak. Namun Buwas bergeming. Ia berdalih tindakannya itu murni penegakan hukum. Selepas penangkapan itu, pangkat di pundaknya berganti menjadi jenderal bintang tiga alias Komjen.

Di tahun yang sama, Kabareskrim Budi Waseso melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Victor berhasil mengungkap dugaan korupsi penjualan Kondensat yang melibatkan PT TPPI dengan SKK Migas. Kerugian negara ditaksir hingga 156 juta USD. Dia juga mengusut perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Aksi terakhirnya sebagai Kabareskrim, ia melakukan penangkapan terhadap Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino yang selama ini dikenal sebagai “orangnya” Wapres Jusuf Kalla terkait dugaan korupsi pengadaan Quay Contaner. Sejak peristiwa yang menggemparkan itu, Buwas lalu dimutasi menjadi Kepala BNN.

Di BNN, aksi Buwas yang “buas” tak berhenti. Kebuasannya seperti yang terlihat dalam serangkaian operasi pemberantasan narkoba yang nyaris tak putus-putus, termasuk menangkap para bandar kakap. Usulan kontroversialnya kala itu: “umpankan” saja bandar narkoba pada buaya, atau tembak mati bandar narkoba.

Membayangkan Buwas Jadi Ketua KPK

Sebagian pihak kemudian membayangkan jika Buwas memimpin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akankah ada gebrakan baru melebihi para ketua KPK terdahulu: lebih galak dari Antasari Azhar, lebih berani dari Abraham Samad, atau lebih bernyali dari Agus Rahardjo? Entahlah. Yang jelas, modal “kebuasan” Buwas serta sikapnya yang seolah “tak kenal kompromi” menjadi poin plus.

Jika modal plus tersebut dipadukan dengan integritas Buwas, maka dia tergolong cocok jadi ketua KPK di masa depan. Terlebih, pengalaman reserse Buwas selama di kepolisian memang dibutuhkan KPK. Sebab, sebagai lembaga ‘pemburu koruptor’ yang kian massif dan kerap berhadapan dengan ‘orang kuat’, KPK memang membutuhkan pimpinan yang bermental “penyerang” ala reserse, bukan mental “bertahan”. Karakter penyerang juga bisa diisi oleh unsur kejaksaan. Catatannya: punya rekam jejak tak tercela.

Kita tentu membayangkan KPK di bawah Buwas lekas menuntaskan beberapa kasus kakap yang mandeg, serupa kasus century, BLBI, Pelindo, rumah sakit Sumber Waras, hingga skandal e-KTP yang berlarut-larut. Entah berapa banyak nanti pejabat “sok kuasa” yang bakal kena semprot Buwas, begundal pencuri uang rakyat yang terciduk, atau barangkali ada pula koruptor yang dihukum mati.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah), Ketua BNN Budi Waseso (kanan), dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III beberapa waktu lalu

Harapannya, Buwas juga bisa menambal kekurangan KPK selama ini. Misalnya, penyidik yang bertemu dengan orang yang berperkara, membiarkan status tersangka korupsi hingga terkatung-katung, beberapa kasus yang mengendap, serta SDM yang minim. Ke depan, komposisi pimpinan KPK merupakan kombinasi ideal dari tokoh dengan latar belakang mumpuni: reserse seperti Buwas, penyidik semacam Novel Baswedan, pakar hukum serupa Mahfud MD, aktivis hukum sekelas Abraham Samad, jaksa sekaliber almarhum Baharudin Lopa, juga sosok berintegritas lainnya dari unsur BPK, PPATK, dan intelijen. Menarik untuk menantikan hari-hari baru KPK bersama Buwas.

Pun begitu, di luar segala kelebihan Buwas, sayangnya ia menyisakan catatan tak sedap. Misalnya, publik pernah kecewa pada Buwas manakala ia menangkap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan kasus yang sumir sehingga ia dianggap mengkriminalisasi KPK. Buwas juga pernah dilaporkan penyidik KPK Novel Baswedan ke Ombudsman lantaran dinilai melakukan mal-administrasi dalam penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Kedekatan Buwas dengan mantan wakapolri yang kini Ketua BIN, Budi Gunawan, pun pernah disoal oleh sejumlah pihak.

Memang, menyandang pucuk pimpinan di lembaga yang tengah digandrungi dan paling dipercaya publik, butuh kualifikasi “tingkat dewa”: kapabilitas, integritas, profesionalitas, akseptabilitas, termasuk “citra baik” di muka publik. Belum lagi berbagai persyaratan dan tahapan seleksi yang memakan waktu panjang dan superketat. Tentu saja, tak semudah itu bagi Buwas untuk menjadi ketua di lembaga antirasuah tersebut. Tapi siapa tahu, menjadikan Buwas sebagai ketua KPK bukan sekadar pengandaian.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here