Divestasi Saham Freeport Antara Prestasi atau Korupsi (2)

Andai Jokowi Secerdas dan Setegas Morales

0
250
Reputasi kecerdasan dan ketegasan Evo Morales membuat Bolivia keluar dari .negara miskin pada masanya

Nusantara.news, Jakarta – Transaksi Divestasi 51,23% saham PT Freeport Indonesia (FI) sudah rampung pada 21 Desember 2019. Ada kebanggaan di dalamnya karena FI jadi milik NKRI. Tapi ada banyak pula kekhawatiran karena secara teknis berpotensi mengarah modus korupsi. Kok bisa?

Ya tak bisa dipungkiri perundingan yang alot berbulan-bulan membuat banyak drama di balik transaksi FI. Tapi akhirnya divestasi itu terealisasi setelah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) secara resmi membeli 51,23% saham milik FreeportMcMoran Inc. (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di FI senilai US$3,85 miliar atau ekuivalen dengan Rp55,8 triliun.

Terlihat ada pembiaran Inalum menerbitkan global bond senilai Rp55,8 triliun untuk mendapatkan hak kontrak karya FI sebesar 51,23%. Padahal kalau menunggu 2021, Inalum bisa menguasai 100% hak kontrak karya tanpa sepeserpun uang dikeluarkan, apalagi berutang.

Di sisi lain Inalum—dan tentunya pemerintah–merasa itu adalah transaksi yang spektakuler, bisa mengembalikan FI ke NKRI. Walaupun harus mengorbankan utang Rp55,8 triliun.

Dari kubu Jokowi mengklaim seolah-olah pemerintah telah melakukan langkah yang spektakuler alih-alih dianggap blunder konyol yang tidak berkesudahan karena membeli saham FI dengan hutang dalam bentuk global bond melalui Inalum. Ini serta merta membuat negara tidak secara mutlak menguasai 51% pembelian saham dengan hutang yang diberi oleh para pihak swasta asing tersebut.

Skema penyelesaian FI sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Presiden Bolivia Evo Morales. Seorang penulis lepas, Zainul Na’im MD mencoba memaparkannya dengan rileks.

Pada Januari 2002, seorang pribumi dikeluarkan dari parlemen Bolivia. 4 tahun kemudian, tepatnya 22 Januari 2006, di gedung parlemen yang sama, orang tersebut diangkat menjadi Presiden Bolivia. Dia adalah Evo Morales.

Dalam hal kekayaan alam, Bolivia memiliki segala-galanya: minyak, gas, emas, timah, hidrokarbon, dan lithium. Sayang, selama 400 tahun lebih kekayaan alam itu dikeruk tanpa henti oleh bangsa asing. Hingga, pada tahun 2002, terjadi protes atas kepemilikan asing terhadap gas Bolivia. Rezim neoliberal Bolivia menindas protes itu dan menyebabkan 60-an orang rakyat tewas.

Evo Morales berjanji dihadapan warga Bolivia: Bila dia dipercayakan rakyat Bolivia untuk memimpin, dia akan mengembalikan kedaulatan dan kekayaan bumi Bolivia untuk rakyatnya.

Juan Evo Morales Ayma adalah pribumi pertama yang memerintah Bolivia. Dia adalah seorang Indian dari suku Aymara. Dan dia dilantik menjadi Presiden Bolivia pada tahun 2006. Hanya 3 bulan setelah dilantik, Presiden Evo Morales mengeluarkan dekrit untuk menasionalisasi perusahaan gas dan minyak.

Presiden Evo Morales tidak mengambil alih paksa aset2 perusahaan asing tersebut. Dia hanya menawarkan kepada perusahaan-perusahaan itu 3 pilihan.

Pertama, perusahaan asing itu membayar royalti 18% lebih tinggi, kenaikan pajak 32% dan untuk gas alam yang menghasilan 100 juta kaki kubik perhari.

Kedua, bila perusahaan-perusahaan tersebut tidak setuju,  boleh angkat kaki dari Bolivia

Ketiga, bila melawan, mereka berhadapan dengan kekuatan militer Bolivia.

Presiden Evo Morales sangat percaya diri dan memberi waktu kepada 44 perusahaan asing untuk melakukan renegosiasi dalam waktu 6 bulan. Gila-gilaan memang, dan perusahaan-perusahaan itu pada senewen serta uring-uringan. Tapi pada akhirnya mereka bersedia (walaupun terpaksa) untuk melakukann renegosiasi dengan Morales. Mereka tidak punya pilihan.

Di bawah aturan baru, perusahaan migas Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mulai diberi kepemilikan separuh saham di perusahaan-perusahaan asing. Bolivia tak sepenuhnya menendang keluar investor asing. Sebaliknya, Evo Morales bilang, “Bolivia menginginkan teman, bukan majikan.”

Alhasil, langkah Evo Morales itu membawa berkah bagi rakyat Bolivia. Pendapatan migas Bolivia naik dari US$173 juta pada 2002 (sebelum Evo Morales berkuasa) menjadi US$1,57 miliar pada 2007. Sebagian besar keuntungan itu didistribusikan untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

Lebih dari separuh (60,6%) rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan. Setahun kemudian, Evo Morales telah menurunkannya hingga 48,5%. Kemiskinan ekstrem juga berkurang dari 38,2% menjadi 24,3%.

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Morales melakukan empat kali nasionalisasi:  nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006, nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008, nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010, dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Pemerintah Bolivia juga sudah mulai menasionalisasi perusahaan timah dan perak.

Dilansir BBC, Selasa 1 Mei 2012, Morales memerintahkan militer untuk mengambil paksa perusahaan listrik Transportadora de Electricidad (TDE), anak perusahaan REE milik Spanyol.  Morales mengatakan, akuisisi dilakukan untuk menghormati rakyat Bolivia yang seharusnya menguasai sumber daya.

Morales sepertinya tahu apa dan siapa yang dihadapinya. Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xiaoping, “Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus.”

Akibatnya yang diandalkan Morales adalah sepenuhnya dukungan rakyatnya. Dia tidak mengelabui rakyatnya dan menempuh bahaya bersama rakyatnya. Pendekatan Morales yang meninggalkan kebijakan ekonomi pasar bebas menuju kebijakan yang berorientasi kemakmuran bersama adalah jantung kebijakannya.

“Akuisisi dilakukan untuk menghormati rakyat Bolivia yang seharusnya menguasai sumber daya.” Dan Morales tidak perlu berhutang untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang mengeruk bumi Bolivia.

Berbeda dengan Jokowi, dia sulit bersikap cerdas dan tegas sebagaimana Morales. Wajar kalau kemudian jutaan masyarakat global menyangjung dan mengenang keberpihakan Morales pada rakyatnya.

Sebaliknya, boleh jadi Jokowi hanya dikenang sebagai pemimpin yang lebih berpihak pada FMC, berpihak kepada kekuatan modal. Dan, mohon maaf, lebih memilih membebani rakyatnya dengan tumpukan utang, utang dan utang.

Andaikan Jokowi seperti Morales, maka dipastikan dia dapat memenangkan Pilpres 2019 untuk putaran kedua dengan dukungan lebih dari 75%. Andaikan![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here