Aneh, 4 Terdakwa Pungli Dweling Time Pelindo III Bebas

0
104
Para terdakwa persidangan kasus pungli dweling time PT Pelindo III. Dari lima terdakwa yang duduk sebagai pesakitan, hanya satu yang dinyatakan bersalah.

Nusantara.news, Surabaya – Seperti diduga banyak pihak, hasil akhirnya persidangan kasus pungli dweling time PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tidak memberi kelegaan bagi publik. Pasalnya, dari lima terdakwa yang duduk sebagai pesakitan, hanya satu yang dinyatakan bersalah.

Kasus pungli Pelindo III sama halnya dengan kasus Pelindo II yang menimpa Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. RJ Lino disebut-sebut memiliki beking dari penguasa. Bahkan disebutkan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II ada nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri BUMN Rini Soemarno, dan mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas sebagai beking RJ Lino.

Tidak hanya itu, RJ Lino juga dibekingi para pengusaha asing. Diketahui di belakangnya ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong, yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia. Li Ka Shing, kata Daniel, adalah pemilik Hutchison Port Holding.

Lalu bagaimana dengan kasus Pelindo III? Banyak pihak menilai para terdakwa yang dihadirkan di persidangan seperti Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, merupakan drama-drama di persidangan. Sejatinya, ada orang kuat di belakang mereka. Sehingga wajar jika empat terdakwa kemudian dibebaskan dari dakwaan, sementara satunya terkesan ‘dikorbankan’.

Dari pantauan Nusantara.News di persidangan, putusan kasus pungli dweling time sejak awal memang terkesan aneh. Sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) Didik Yudha Aribusono dari Kejari Tanjung Perak pernah meminta sidang pembacaan tuntutan ditunda kembali terhadap mantan Djarwo Sujanto dan istrinya Mieke Yolanda. Tentu saja hal ini mengundang tanda tanya pengunjung sidang, yang beranggapan ada kesan diulur-ulur.

Sebelumnya di awal sidang tuntutan, JPU Didik meminta waktu penundaan kepada Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki, meski pada tuntutan pertama JPU menunda selama 1,5 bulan. Saat itu JPU Didik mengajukan penundaan sidang agar sidang ditunda selama satu bulan dengan kasus ini tidak berdiri sendiri, namun juga melibatkan terdakwa lainnya yang disidang terpisah.

Anehnya, Hakim Maxi malah menyetujui penundaan sidang, namun dengan syarat JPU Didik memberikan surat pernyataan apabila kembali meminta penundaan sidang. Alasan hakim, untuk mengantisipasi kesalahan koordinasi dengan pihak pencari keadilan. Saat itu jaksa menyatakan belum siap dengan tuntutannya yang menunda sidang hingga 1,5 bulan.

Dari sini saja terlihat persidangan kasus pungli dweling time terkesan diulur-ulur. Bahkan pada akhirnya dari lima terdakwa yang dijadikan pesakitan, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hanya menyatakan satu terdakwa saja yang terbukti bersalah pada kasus tersebut.

Dia adalah Firdiat Firman, Manager PT Pelindo Energy Logistik (PEL). Firman kemungkinan hanya dijadikan ‘korban’ atas bebasnya keempat terdakwa lainnya. Firman memang dinyatakan bebas dari dakwaan pemerasan, tapi dia dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No 8 Tahun 2010.

Putusan bersalah itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono di ruang sidang Kartika, Rabu (6/12/2017). “Menghukum terdakwa Firdiat Firman dengan hukuman 9 bulan dan 20 hari,” kata Hakim Sigit Sutriono saat membacakan amar putusannya.

Nah, di persidangan lain, Hakim Anne Rusiana membebaskan terdakwa Rahmat Satria, Dirut PT Terminal Peti Kemas (TPS) Surabaya. Dia dibebaskan dari dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak.

Pertimbangan putusan bebas Rahmat Satria ini sebenarnya patut dipertanyakan. Sebab dalam putusan bebas terdakwa lainnya, yakni Djarwo Suryanto, Rahmat Satria disebut-sebut paling berperan dalam pungli dweling time tersebut.

Tak hanya membebaskan Rahmat Satria, Hakim Anne juga membebaskan Augusto Hutapea, Direktur PT Akara Multi Karya (AMK). Putusan bebas Rahmat Satria dan Augusto Hutapea itu dibacakan diruang sidang Garuda pada persidangan terpisah, juga pada hari yang sama.

Atas putusan bebas tersebut, Kejari Tanjung Perak menyatakan perlawanan, dengan langsung menyatakan kasasi.

Sebelumnya, Hakim PN Surabaya juga membebaskan Djarwo Suryanto dan istrinya Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dalam perkara dugaan pemerasan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan tindak pidana pencucian uang, Senin (4/12/2017).

Hakim Maxi menyebut, pihaknya tidak menemukan unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. “Djarwo Suryanto sebagai terdakwa I harus dibebaskan dari dakwaan jaksa,” kata Hakim Maxi.

Sementara Mieke Yolanda juga dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010. Meski hakim menemukan fakta bahwa terdakwa Mieke pernah menggunakan ATM berisi uang yang diduga hasil pemerasan untuk kepentingan pribadinya. “Majelis hakim menyatakan perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana, atau ‘onslagh’,” ujarnya.

Atas dibebaskannya Djarwo dan Mieke, JPU Didik langsung menyatakan bahwa pihaknya akan kasasi atas putusan tersebut. “Kami kasasi majelis hakim,” ucap Didik.

Sebelumnya, dalam perkara pemerasan, Djarwo didakwa melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP. Sementara dalam perkara TPPU, Djarwo dan istrinya didakwa melanggar Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1.

Polri Selalu jadi ‘Korban’ Kasus Pelindo

Kasus pungli dwelling time di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu.

Saat itu Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat hendak mengambil uang pungli dari importir.

Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto lantas mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III.

Tak berhenti di situ, kasus ini juga menjerat sang Dirut yakni Djarwo Surjanto beserta istrinya Mieke Yolanda. Oleh Kejari Tanjung Perak, Djarwo dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Mieke Yolanda dituntut 1 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Perbuatan Djarwo dan Mieke dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan dweling time.

Yang patut dicermati, pengungkapan kasus Pelindo III oleh jajaran Polri selama ini terkesan sia-sia. Bahkan anggota Polri yang terlibat dan pengungkapan kasus malah ‘dipinggirkan’ jabatannya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ajun Komisaris Besar Takdir Mattanete yang saat itu sangat getol memberantas pungli di tubuh Pelindo III malah dicopot jabatannya. Padahal Takdir baru saja menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak baru beberapa bulan.

Takdir saat itu mengatakan, penindakan yang dilakukan Tim Satgas Dwelling Time berawal dari laporan importir mengenai praktik pungli. Kala itu Augusto Hutapea, kata Takdir, ditahan karena karena tertangkap basah tengah meminta sogokan kepada importir saat membongkar muatan di TPS. Perusahaan tersebut meminta Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta per kontainer.

PT Akara Multi Karya diketahui merupakan mitra PT TPS dalam pemeriksaan kontainer impor. Perusahaan swasta itu diduga mempermudah proses buka dan tutup segel kontainer, serta pemeriksaan karantina, salah satunya fumigasi. Biasanya setelah kontainer tersebut dinyatakan sudah lengkap surat-suratnya, lalu masih ada pemeriksaan karantina. Dari sini dimanfaatkan oknum itu untuk mengambil pungli.

Tidak lamanya jabatan Takdir Mattanete di Pelabuhan Tanjung Perak sempat menjadi pergunjingan para awak media dan internal Polri di Jawa Timur. Menurut mereka, aksi Nette Boy, sebutan Takdir Mattanete dianggap terlalu ceroboh. Sebab, dalam membongkar perkara di pelabuhan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Kejahatan ‘kera putih’ di lingkungan Pelindo III tidak cukup hanya diurusi dengan OTT saja. Jika memang mau mengubah aksi kejahatan di sana, jalan satu-satunya adalah dengan merombak para pimpinan Pelindo III. Tentu saja yang bisa melakukan itu adalah pemerintah pusat. Artinya apa, Pelindo III merupakan aset negara yang harus dilindungi betapa pun pahitnya.

Apa yang dilakukan Takdir Mattanete sebelumnya juga pernah dilakukan oleh seniornya yakni Komjen Budi Waseso (Buwas) yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya Buwas saat menjabat Kabareskrim terkenal dengan ‘kenekatannya’ membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II senilai Rp45 miliar. Saat ini, Lino hanya diperiksa sebanyak tiga kali dalam status sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane tahun 2010.

Sayangnya pada awal September 2015, Buwas dimutasi menjadi Kepala BNN, tidak lama setelah menggeledah kantor RJ Lino di Tanjung Priok ketika menyidik kasus tersebut. Sejumlah anggota Komisi III DPR mengakui ada sesuatu yang janggal di balik penggantian Kabareskrim tersebut. Peristiwa penggantian Kabareskrim terkesan aneh bin ajaib.

Keanehan itu berupa reaksi Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang langsung menelepon Kepala Bappenas Sofyan Jalil sesaat setelah pihak Bareskrim menggeledah kantor RJ Lino. Waktu itu RJ Lino mencak-mencak, tidak terima kantornya digeledah, bahkan sempat mengancam mau mengundurkan diri.

Kemudian yang terjadi, justru Kabareskrim Buwas yang dicopot dari jabatannya. RJ Lino disebut-sebut sebagai dirut perusahaan negara seolah-olah bisa mengatur negara ini. Padahal saat itu bisa saja Lino menempuh jalur hukum atau menggugat kalau keberatan dengan cara-cara kepolisian yang menggeledah PT Pelindo II, kalau dianggap cara kepolisian itu menyalahi hukum.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here