Aneh, Narkoba di Lapas tak Pernah Beres

0
72

ENTAH yang keberapa kalinya pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluhkan soal pengendalian bisnis haram narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kemarin, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan, hampir semua kasus narkoba yang ditangani instansinya terkait dengan peran para narapidana yang ditahan di Lapas.

“Selama 7 bulan saya jadi Kepala BNN, hampir semua barang-barang yang saya tangkap adalah pesanan dari dalam (lapas),” kata Heru Winarko dalam diskusi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Kepala BNN sebelum Heru, Budi Waseso, juga berkali-kali berteriak soal pengawasan di Lapas yang nyaris tak ada sehingga napi narkoba tetap leluasa mengendalikan bisnisnya. Tahun lalu, 2017, lebih dari 90 persen kasus narkoba yang ditangani oleh BNN ternyata dikendalikan oleh narapidana narkoba dari balik penjara.

“Ini sangat memprihatinkan,” kata Heru Winarko. Tapi, menurut kita, ini bukan sekadar memprihatinkan, tapi menjengkelkan. Sebab, dengan melihat sekilas saja, tak ada yang sulit di masalah ini.

Kalau hampir semua peredaran gelap narkoba itu dikendalikan dari Lapas,  artinya identifikasi masalahnya sudah terang benderang. Medan perangnya sudah terlokalisasi dengan pasti. Seluas-luasnya Lapas narkoba, batas-batasnya toh tak sampai sejauh mata memandang. Para penghuninya pun jelas, terdata dengan baik dalam registrasi narapidana. Jaringan mereka di luar penjara pun, sedikit banyak sudah ada dalam pemetaan aparat.

Lalu, bagaimana mereka mengendalikan bisnis haramnya, sampai bisa berkomunikasi dengan jaringannya di mancanegara? Ya, tentu karena ada alat komunikasi  di tangan mereka, berupa telepon selular atau perangkat lainnya, dan bahkan dengan alat penguat sinyal untuk memudahkan sambungan telepon. Lalu dari mana alat tersebut mereka dapatkan, dan mengapa mereka bisa menggunakannya secara bebas? Bukankah pintu lapas selalu dijaga ketat, dan orang atau barang yang keluar masuk selalu dicatat dengan teliti?

Itu adalah serangkaian pertanyaan sederhana yang jawabannya pun pasti tak rumit.  Tetapi, bagaimana kita tak jengkel, persoalan sederhana ini tak pernah bisa diselesaikan. Ada saja alasan dari instansi yang bertanggungjawab dalam soal Lapas ini untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Mulai dari kekurangan personil, anggaran yang terbatas, daya tampung yang sudah melebihi kapasitas, dan aneka kilah lainnya yang sangat teknis. Padahal sumber masalahnya jelas: Moral petugas yang rusak dan korup!

Kalau sumber masalahnya adalah kebejatan moral, sehebat apa pun kelengkapan teknis yang disediakan, tak akan ada gunanya. Penangkapan narkoba boleh saja dilakukan dengan gencar oleh Polri, BNN, Bea dan Cukai, Imigrasi dan TNI, tapi kalau para bandar yang tertangkap itu akhirnya bermuara ke Lapas juga, maka lingkaran setan ini tak akan pernah berhenti.

Ketika para pimpinan lembaga-lembaga tersebut sudah menunjukkan komitmennya, dan masalah tak juga teratasi, sudah waktunya Presiden sebagai orang tertinggi yang bertanggungjawab mengurus negara ini untuk mengambil-alih. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengklaim sudah berhasil menertibkan birokrasi, memangkas prosedur yang bertele-tele, mencanangkan pembangunan ini dan itu. Terlepas dari apakah itu sebatas angan atau realita, biarlah sejarah yang menilai. Tapi kalaupun tak ada yang tercapai, akibatnya tak akan langsung membuat negara runtuh. Lain halnya kalau gagal mengatasi peredaran narkoba, bangsa ini hancur dimangsa.

Ketidakmampuan pemerintah memenangkan perang dalam Lapas ini juga menjadi pemicu maraknya impor barang haram itu ke Indonesia. Sebab, sindikat narkoba mudah sekali menyimpulkan, jika Lapas narkoba yang notabene ekstraketat saja bisa ditembus, apalagi pasar biasa.  Karena itu, dalam perang melawan narkoba ini, cobalah lebih dulu membereskan peredaran narkoba dari Lapas. Kalau ini saja tak bisa, tak usahlah bicara membasmi narkoba di pasaran gelap.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here