Menyorot Kinerja Satpol PP Kota Surabaya

Aneh, Swalayan Modern Pelanggar Perda Tetap Bisa Beroperasi

0
206

Nusantara.news, Surabaya – Lamban, tidak tegas dan kurang komitmen. Itulah kesan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi jam operasional toko swalayan modern.

Sebagaimana diketahui, terbitnya Perda ini dilatarbalakangi oleh persoalan jam operasional toko swalayan modern di Kota Surabaya yang sebelumnya menuai sejumlah permasalahan, karena dianggap mempersempit ruang gerak para pedagang kecil dan pasar tradisional di kota Pahlawan ini. Ada apa dengan Satpol PP Surabaya?

Beberapa toko swalayan modern yang terindikasi melanggar Perda sampai saat ini belum dikenai tindakan tegas dari Pemkot Surabaya. Bahkan ada beberapa toko swalayan yang nekad buka 24 jam.

Seperti diketahui,  DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menindak tegas toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 8/2014 tentang Penataan Toko Swalayan dan toko swalayan yang tak berizin.

Dalam Perda tersebut toko swalayan diizinkan pada hari Sabtu dan Minggu buka hingga pukul 23.00 WIB. Untuk minimarket, sesuai Pasal 13 Ayat (2) Perda tersebut, jam buka yang diperbolehkan yakni pukul 08.00-21.00. Sama dengan swalayan, untuk akhir pekan minimarket juga diizinkan beroperasi hingga pukul 23.00.

Dari pantauan Nusantara.news di lapangan selama sepekan pasca pemberlakukan Perda, masih ada beberapa toko swalayan yang nekad buka sampai 24 jam. Hal ini antara lain terjadi di jalan Banyurip, di mana beberapa toko swalayan, seperti Indomaret dan Alfamidi buka 24. Secara kebetulan, posisinya memang strategis, karena berada di pinggir jalan dan berpeluang besar menjadi rujukan konsumen membeli keperluan jika tengah malam.

“Soal Perda larangan buka 24 jam kami nggak tahu, Mas. Ya, kami tetap buka saja, tetap seperti hari-hari sebelumnya. Kami juga belum menerima instruksi dari owner terkait Perda larangan buka 24 jam,” jelas salah satu pegawai di Indomaret di Jalan Banyurip kepada Nusantara.news, Jumat (10/3/2017) dinihari.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi oleh Nusantara.news via selulernya sampai detik ini belum melakukan tindakan belum bisa dihubungi. Bahkan saat Nusantara.news mengkonfirmasi via SMS (Short Message Service) juga belum mendapat balasan dari Irvan.

Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat mendesak Pemkot tidak memberlakukan Perda 8/2014 setengah-setengah, agar usaha kecil terlindungi. Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2017, seluruh minimarket, swalayan (hypermarket), dan toko serba ada (department store ) di wilayah Kota Surabaya, dilarang buka selama 24 jam.

“Namun fakta di lapangan menunjukan lain, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur masalah pasar tradisional dengan toko modern. Buktinya, masih ada saja beberapa proses perizinan yang tak sesuai dan belum dilaksanakan secara serentak oleh semua pelaku usaha toko modern,” jelas Edi Rachmat.

Belum lagi pelanggaran aturan soal jarak antara minimarket dengan pasar tradisional dengan batas minimal 500 meter. Edi berharap, penegakan ini dilakukan tidak asal-asalan setelah Disperindag Kota Surabaya mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 18841/0337/436.21/2017 tanggal 10 Januari lalu.

Isi surat tersebut menyangkut keberadaan enam toko swalayan yang bisa segera ditutup oleh Satpol PP Surabaya, karena terindikasi melakukan pelangggaran. Enam toko swalayan yang tertera di surat itu di antaranya terletak di Jalan Prof Moestopo, Jalan Mojo, Jalan Banyuurip, Jalan Dukuh Kupang Barat, dan di Jalan Simo Jawar.

“Satpol PP Surabaya harus tegas menegakan Perda dan harus benar-benar melaksanakan tupoksinya dengan baik. Sudah jelas tertera dalam isi surat Desperindag ada enam toko swalayan modern yang hingga kini belum menyelesaikan ijin usaha toko swalayan (IUTS),” geramnya.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi B Erwin Tjahyuadi. Menurutnya, Satpol PP selama ini setengah hati menjalankan tugasnya. Khususnya terkait penertiban toko-toko swalayan yang “mokong” alias melanggar Perda juga tak berizin. “Satpol PP tugasnya menegakkan Perda, jangan setengah-setengah,” pinta Erwin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here