Anggaran Pilkada 2018 Kabupaten Madiun Tembus Rp31,7 Miliar

0
362

Nusantara.news, Surabaya – Biaya yang relatif mahal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak juga melanda Kabupaten Madiun. Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp31,7 miliar dipenuhi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. Tingginya anggaran itu pesta demokrasi lima tahunan itu karena diasumsikan akan berlangsung dalam 2 putaran.

“Sesuai usulan KPU yang telah disepakati oleh pemkab, anggaran Pilkada Kabupaten Madiun 2018 mencapai Rp31,7 miliar,” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun Wahyudi kepada wartawan, Rabu (22/2/2017). Tingginya anggaran yang disepakati, selain faktor kenaikan biaya perlengkapan penyelenggaraan pilkada, juga adanya asumsi pilkada digelar dalam dua kali putaran.

“Hal itu menyusul prediksi kami tentang banyaknya bakal pasangan calon yang mendaftar pada pilkada nanti. Yakni diperkirakan hingga enam bakal pasangan calon, baik dari jalur partai politik maupun ‘independen’ (perseorangan),” prediksinya.

Wahyudi menyatakan tahapan pelaksanaan pilkada 2018 akan dimulai Agustus mendatang. “Sesuai aturan, tahapan dimulai 10 bulan sebelum pelaksanaan pilkada. Sedangkan pilkada diperkirakan dihelat pada Juni atau Juli 2018. Tapi itu masih menunggu kepastian lagi dari KPU RI,” sebutnya.

Wahyudi menjelaskan, meski tahapan Pilkada Kabupaten Madiun 2018 belum dimulai, namun pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah soal anggaran yang akan digunakan untuk pilkada tersebut. Adapun pencairan anggaran pilkada tersebut rencananya akan diberikan dalam dua tahap, menyesuaikan kemampuan keuangan Pemkab Madiun.

Tahap pertama tahun 2017 akan dicairkan sebesar Rp7,2 miliar dan tahap kedua di tahun 2018 sebesar Rp24,5 miliar. “Dana itu nantinya akan digunakan untuk membiayai sosialisasi pilkada; pembentukkan petugas penyelenggara pilkada di tingkat desa dan kecamatan yakni PPK, PPS, dan PPK, termasuk honornya,” ujar Wahyudi.

Selain itu, juga digunakan untuk membiayai proses verifikasi calon yang berangkat dari jalur perseorangan maupun parpol, serta biaya pemutakhiran data pemilih. Sedangkan dana “sharing” dari pemprov, nantinya akan digunakan untuk pembayaran honorarium PPDP, pendirian TPS, pengadaan alat logistik seperti pengadaan segel, tinta, alat coblos, dan perlengkapan PPS lainnya. Dana “sharing” tersebut besarannya sekitar Rp2 miliar.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here