Anggaran Pilkada Kota Malang Membengkak

0
107
Bimbingan Teknis PPK, PPS, KPPS dan PDPP KPU Kota Malang (Foto: Humas KPU Kota malang)

Nusantara.news, Kota Malang – Anggaran Pilkada Kota Malang 2018 yang membengkak hampir dua kali lipat menjadi sorotan berbagai pihak, baik kalangan pengamat politik pemerintahan dan aktivis anti korupsi di Kota Malang.

Divisi Pengorganisasian Malang Corruption Wacth (MCW), Ibnu Syamsu menjelaskan adanya beberapa poin yang menjadi sorotan terkait membengkaknya anggaran Pilkada, khususnya pesta demokrasi yang diselenggarakan di Kota Malang pada bulan juni 2018 mendatang.

Pertama, ia menjelaskan bahwa jumlah dana yang kian hari kian naik secara signifikan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Salah stau alasannya adalah peningkatan dan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi salah satu alasan yang membuat dana Pilkada menjadi naik. Namun, kenaikannya terlalu banyak jika memakai parameter antara lain kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi,” ujarnya kepada Nusantara.news, Senin (29/1/2018).

Ibnu menjelaskan perhitungan kalkulasi menurutnya berdasar kajian internal lembaga.  “Dalam hitungan kami, idealnya dana hibah Pilkada Tahun 2018 berkisar Rp 20,9 miliar, kenapa bisa sampai hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” tandasnya.

Diketahui, total anggaran yang digelontorkan ke KPU adalah kurang lebih sekitar Rp 30 Miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan hampir 100 persen, yang artinya hampir dua kali lipat. Sebelumnya, di tahun 2013 anggaran KPU sekitar Rp 18 Miliar.

Jika dihitung, dana hibah Pilkada Tahun 2018 naik sekitar Rp 12 miliar. Sementara itu, untuk Panwaslu dianggarkan memperoleh anggaran sebesar Rp 4 Miliar, dan Rp 5 Miliar untuk pengamanan.

Kedua, ia menjelaskan terkait dana sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) yang dianggarkan terpisah. Realitanya di tahun-tahun sebelumnya ia menjelaskan bahwa dua kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan.

“Kami mengamati, bahwa kerap kali dalam sosialisasi kadang kala diselingi dengan Bimtek, tetapi masih ada anggaran kegiatan Bimtek, terkesan 2 kali penganggaran, in yang disebut pemborosan, nanti kita lihat dan amati saja apa memang diakukan terpisah,” jelasnya.

Divisi Advokasi, Atha Nursasih juga menjelaskan anggaran untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terlalu menghabiskan anggaran.

“Serangkaian kegiatan untuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP menghabiskan dana Rp 1,1 miliar. Nominal tersebut kami menilai kurang proporsional,” jelas dia.

Di tempat lain, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaska persoalan terkait potensi besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.

Dimana anggaran Pilkada serentak di 171 daerah tersebut jika ditotal tembus Rp 20 Triliun, kurang lebih pembagaian di setiap daerah tersebut Rp 11 Miliar –  Rp 20 Miliar.

“Angka 20 triliun rupiah tentu adalah angka yang besar. Jika dibandingkan dengan pilkada 2015 dan 2017 tidak sampai setinggi itu nominal anggarannya. Namun menyikapi besaran anggaran tersebut juga harus bijaksana,” ujar Titi.

Ia menjelaskan bahwa publik perlu tahu dana sebesar itu akan digunakan untuk apa saja pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tersebut, penggunaan dana dengan bijak.

“Harus tahu peruntukkannya untuk apa saja dan komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Hal itu yang kemudia disampaikan ke publik dan transparan,” pungkas dia.

Titi menekankan untu keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas anggaran Pilkada adalah mutlak kewajiban sebagai penyelenggara. Hal itu agar sesuai dengan prinsip efektif dan efisien Pilkada.

“KPU dan Bawaslu di daerah nantinya harus menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait komponen dan besaran anggaran Pilkada yang mereka kelola,” kata wanita berhijab tersebut.

Jika tidak, hal tersebut akan menjadi buah bibir dan perbincangan publik jika pengelolaan anggaran yang besar namun minim transparansi dan keterbukaan. Hal tersebut juga justru akan membuat potensi terjadinya tindak penyalahgunaan anggaran atau korupsi.

Divisi Keuangan Umum dan Logistik, KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menyampaikan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke KPU dilatarbelakangi adanya peraturan baru terkait penyelenggaraan Pilkada.

“Hal tersebut berkaitan dengan proses kampanye. Anggaran kampanye untuk para calon sepenuhnya disuntik dan ditentukan oleh KPU,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.

Aminah menjelaskan, jika 51 persen anggara diperuntukkan bagi proses penyelenggaraan Pilkada dari awal sampai akhir. Kemudian 36 persen dialokasikan untuk honor bagi penyelenggaraan Pilkada. “Sedangkan persentase sisanya akan digunakan untuk operasional harian,” urainya.

Ia menambahkan penjelasannya, jika nanti ketika ada sisa anggaran, maka mekanisme pengembalian akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dimana mekanisme pengembalian akan dilaporkan secara komprehensif setelah penyelenggaraan Pilkada selesai dan sudah tidak ada tuntutan atau setelahnya tidak ada kasus penyelenggaraan hukum. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here