Angket “Ahok Gate”: Menguat atau Menguap?

0
194

Nusantara.news, Jakarta – Hak angket sebagai reaksi atas pengaktifan kembali Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, menjadi perbincangan hangat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari belakangan. Sejauh ini ada empat fraksi yang mengajukan hak angket bertajuk “Ahok-gate” dan sudah diserahkan ke pimpinan DPR hari Selasa (14/2/2017). Selain anggota Fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat, sejumlah anggota Fraksi PAN yang notabene partai pendukung pemerintah, juga ikut menandatangi Hak Angket. Sementara FKB dan PPP selaku pendukung Agus-Sylvi, nampaknya masih wait and see.

akil Ketua Umum Partai Gerindra  Fadli Zon menjelaskan, Hak Angket ‘Ahok Gate’ akan terus dilanjutkan sebagai pengawasan karena telah terjadi dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Ada tiga frame usulan angket digulirkan. Pertama soal dugaan pelanggaran terhadap UU KUHP dan Pemda, yang kedua tidak sejalan dengan yurisprudensi terkait pemberhentian gubernur bahkan sebelum masuk pengadilan sudah diberhentikan misalnya soal pemberhentian Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Gubernur  Banten Ratu Atut, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Lalu ketiga terkait janji Mendagri di beberapa media yang menyatakan akan berhentikan kalau selesai masa cutinya tapi kenyataannya bertolak belakang,” paparnya.

Senada dengan Fadli, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah sejumlah fraksi untuk menggulirkan hak angket menyelidiki pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta.

Menurut Jazuli, penggunaan hak angket merupakan cara tepat untuk menegakkan keadilan hukum di Indonesia yang dinilai saat ini lemah akibat kepentingan politis semata. “DPR perlu merespons kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan saudara Ahok tersebut,” ucapnya

Diketahui, Pasal 83 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 menyatakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui pernah menyatakan setiap kepala daerah yang bermasalah hukum, terdakwa dengan dakwaan jelas, terkena operasi tangkap tangan, ditahan, harus dinonaktifkan. Namun, dalam perkara Basuki, pihaknya mengacu pada keputusan register pengadilan. “Ini kan register pengadilan yang kami terima dakwaannya alternatif. Itu saja,” jelasnya.

Prospek Politik Ahok Gate

Nampaknya perlawanan politik terhadap Ahok tidak saja dilakukan di jalanan seperti aksi 411, 212, tetapi juga di parlemen. Hak angket ini selain memiliki dimensi persoalan hukum, juga sepertinya bentuk ketersinggungan anggota dewan terhadap adanya kesan perlindungan Ahok yang berlebihan dari penguasa. Di samping karena perkataan dan sikap Ahok yang kasar dan kontroversial, khususnya pasca pidato penistaan agama, sehingga menimbulkan kegaduhan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Pertarungan hak angket “Ahok gate” di Senayan ini tentu masih akan panjang. Saat ini kekuatan pengusung angket cukup signifikan yakni 223 kursi  yang terdiri dari Gerindra 73 kursi, PKS  40 kursi dan Demokrat  61 kursi, serta 49 kursi PAN. Nantinya hak angket harus melewati persetujuan anggota DPR dalam rapat paripurna yang dihadiri setengah dari anggota DPR atau 280 orang.

Di seberang lain, partai pengusung Ahok dipastikan akan menggagalkan angket itu di rapat paripurna. Ada kekuatan PDI Perjuangan yang siap menghadang. Partai pengusung Jokowi-JK ini dipastikan akan mendapat sokongan Partai Nasdem dan Partai Hanura sehingga total memiliki kekuatan sebesar 160 kursi yang terdiri atas 109 kursi PDIP,  35 Nasdem, dan 16 Hanura.

Partai Nasdem bahkan menganggap hak angket akan melempem di DPR. “Hak angket akan gugur sebelum berkembang. Ini bukan layar terkembang, tapi gugur sebelum berkembang,” ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (13/02).

Semantara suara Partai Golkar dipastikan pecah meski mayoritas akan berada di belakang PDI Perjuangan. Kelompok muda Golkar yang di Senayan tidak akan membeo para perintah Ketua Umum Setya Novanto yang juga Ketua DPR, karena sejak awal mereka sudah berbeda sikap mengenai dukungan Golkar kepada Ahok dalam Pilkada DKI.

Bagaimana dengan PKB dan PPP yang notabene sebagai partai pengusung AHY-Silvi pada Pilkada Jakarta? PKB dan PPP sejauh ini masih malu-malu untuk menentukan sikap, namun cenderung menolak Hak Angket dengan alasan belum terpenuhinya syarat-syarat diajukannya hak angket tersebut. Sikap kedua partai ini menunjukkan kegamangan karena mereka berada pada posisi dilematis; di satu sisi harus menunjukkan solidaritas sebagai partai pengusung AHY-Sivi bersama Demokrat, di sisi lain mereka masih terikat fatsun politik sebagai partai koalisi pendukung pemerintah bersama PDI Perjuangan dan sekutunya yang saat ini menjadi pendukun Ahok-Djarot.

Jika ditelisik lebih jauh, politik Angket ini bisa dimaknai sebagai percobaan untuk menembus kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah yang acapkali mendominasi proses keputusan di parlemen. Selain itu, tentu saja untuk melawan kecenderungan pemerintah (istana) yang terkesan melindungi Ahok sehingga proses hukum terhadap Ahok berjalan alot, khususnya sebelum ada tekanan dari massa aksi 411 dan 212.

Implikasi hak angket ini apabila berhasil di paripurna, akan mengkahiri langkah politik Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta. Konsolidasi di parlemen pun akan goyah, bahkan bisa membalikkan kekuatan politik dominan bearada di parpol nonpemerintah. Secara otomatis pertahanan Jokowi akan habis, posisinya sebagai presiden terancam. Karena penggunaan hak angket dapat berujung pada impeachment terhadap presiden. Artinya, konsekuensi politik pengunaan hak angket DPR tidak main-main. Karena itu, disetujui atau tidaknya usulan angket merupakan pertarungan kepentingan politik dua kekuatan politik besar di DPR.

Namun, apakah hak angket ini akan berjalan mulus atau sebaliknya akan meguap seperti nasib beberapa hak angket sebelumnnya? Kita lihat saja nanti. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here