Angkutan Berbasis Aplikasi Online dan Persoalannya (1)

1
264

Nusantara.news, Surabaya –  Tidak dapat dihindarkan, munculnya angkutan taksi dan ojeg berbasis aplikasi online memicu keresahan para pengemudi angkutan kota.

Di Surabaya ribuan sopir yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Jawa Timur dan Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KKS) merencanakan aksi unjuk rasa, yang akan dilakukan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur atau di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya.

Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan aturan tegas untuk taksi dan ojek motor berbasis online. Keberadaan mereka dinilai telah merugikan dan semakin mempersempit ladang panghidupan pengemudi angkutan kota konvensional.

“Kami minta pemerintah mengeluarkan aturan yang tegas. Kami tidak menolak taksi dan ojek online, kita sama-sama cari makan di jalan, tapi jangan ngawur,” kata Ketua SPTI Jawa Timur, Subekti. Dikatakan, angkutan online semakin liar mengambil penumpang, tidak mengacu aplikasi dan memberikan tarif murah.

Bisa dibayangkan, jika semua jenis angkutan kota mogok jalan, sistem transportasi di Surabaya akan lumpuh. Imbasnya, masyarakat kecil menjadi korban. Pelajar, pekerja dan masyarakat pengguna angkutan umum akan kesulitan dan menghambat berbagai aktifitas masyarakat.

Selain itu, SPTI juga mengkritisi Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai gegabah menerapkan aturan. Memberlakukan pemilik jasa angkutan harus berbadan hukum, baik dalam bentuk PT, Koperasi, BUMD atau BUMN, menurut mereka,  sulit dipenuhi oleh pemilik angkutan yang sebagian milik perorangan. Di sisi lain, peraturan itu membuat pelaku usaha angkutan konvensional akan terbebani biaya tinggi.

Sementara, diminta tanggapannya tentang polemik itu, Anggota Departemen Hubungan Media, Pengurus Pusat Ikatakan Alumni (IKA) ITS, Dwi S Wanudyatanto menyebut, semua usaha transportasi seharusnya sudah memiliki badan hukum.

Dia mengatakan, di era digital seperti saat ini banyak mengubah habit masyarakat, diantaranya cara berinteraksi sosial. “Sekalipun ada unsur negatifnya, teknologi baru ini ada baiknya juga, termasuk sekarang sudah merambah pada cara transaksi dan belanja serta munculnya transportasi online,” ujarnya kepada Nusantara.news, Sabtu (17/032017).

Disadari atau tidak, manusia telah menganut mahzab baru yang itu sebenarnya menjadi ruh teknologi itu sendiri, yaitu efektif, efisien dan produktif. Prinsip itulah yang membuat perkembangan teknologi tidak terbendung. Menurut Dwi, karena fitrahnya manusia akan mencari, dan nyaman dengan hal-hal yang lebih mudah, murah, dan berkualitas.

Untuk Surabaya, Dwi menilai sudah cukup lumayan dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Namun di sisi lain, jika dilihat perkembangannya, kata Dwi, Surabaya mulai mirip ruwetnya dengan Jakarta.

“Mumpung belum parah tingkat kemacetannya, Pemerintah Kota Surabaya harus mengambil langkah antisipatif terhadap pertumbuhan kotanya. Untuk mengimbanginya, transportasi umum harus memiliki standar dan membuat penumpang merasa nyaman selain bisa tepat waktu. Itu agar pengguna transportasi tidak beralih ke transportasi pribadi,” urainya.

“Pemerintah harus bisa menata regulasi transportasi, baik yang berbasis online maupun offline, dan harus porporsional. Tidak boleh kita menghakimi transportasi online. Mereka (transportasi online, red.) itu kan murah dan bagus serta dinilai efisien oleh masyarakat,” ucapnya.

Namun, pihaknya menyayangkan banyaknya aplikasi online penyedia jasa transportasi itu berasal dari perusahaan multi nasional yang saham pengendalinya dikuasai oleh asing. “Menohoknya, penyedia jasa online atau drivernya kerja dan hasilnya sebagian untuk memperkaya perusahaan asing. Sah sah saja sih, tetapi patut disayangkan kerena keuntungnya bukan untuk bangsa sendiri,” pungkasnya. [] Bersambung.

1 KOMENTAR

  1. Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah kota/ kabupaten selalu ketinggalan mengantisipasi munculnya transportasi berbasis on line, Permenhub Nomor 32 tahun 2016 sbg bukti Pemerintah masih kedodoran dan tidak mengkaji trouble antara terbatasnya sarana jalan dan meledaknya alat transportasi baik pribadi maupun umum serta kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, sehingga Ojek on line yang sebenarnya sudah lama muncul terutama di wilayah Jakarta luput dari perhatian, yang berakibat terjadinya benturan antara sarana transportasi Umum seperti taxi, angkutan kota dll. di hampir seluruh wilayah. Inilah bukti masa bodoh aparat yang berwenang in casu Departemen Perhubungan. akhirnya kembali rakyat pengguna jasa yang selalu diposisikan sebagai pihak yang dirugikan kebebasannya untuk memilih sarana transportasi yang efisien, nyaman dan murah; sekarang yang perlu dipertanyakan bagaimana pengaturan Ojek online maupun yang tudak on line, pada hal seagai pilihat yang up to date.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here