Angkutan Berbasis Aplikasi Online dan Persoalannya (2 habis)

0
141

Nusantara.news, Surabaya – Menyikapi polemik yang berpotensi menimbulkan kekisruhan terkait transpotasi berbasis online versus transportasi konvensional  Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya tak mau gegebah untuk membuat keputusan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat menegaskan, pihaknya menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang salah satunya mengatur operasional taksi berbasis online, sebelum mengeluarkan aturan khusus taksi online di Surabaya.

Peraturan itu antara lain mencakup soal badan hukum, uji kir dan kewajiban STNK, pajak, jenis kendaraan, kapasitas silinder mesin kendaraan yang dipakai, batas tarif angkutan sewa dan lainnya. “Banyak aturan yang nantinya bisa diterapkan. Meski demikian, kami juga sering melakukan razia terhadap angkutan mobil taksi daring,” kata Irvan.

Menurutnya, salah satu revisi yang dilakukan tersebut membahas soal pool atau pangkalan. Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki pool disesuaikan menjadi memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan. Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki. Mereka juga wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Perhubungan Darat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum.

“Itu untuk kepentingan pengawasan taksi daring khususnya di Surabaya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Edi Rachmat sebelumnya telah meminta Pemerintah Kota Surabaya membuat regulasi atau aturan untuk angkutan umum berbasis online, agar tidak merugikan transportasi lain.

“Angkutan umum daring secara tidak langsung banyak menguntungkan para penggunanya. Selain mudah dalam mendapatkan pelayanan, tarifnya juga murah,” katanya. Meski demikian, lanjut Edi, pihaknya menekankan agar jangan sampai transportasi lain dirugikan dengan munculnya transportasi online yang bebas tanpa aturan.

Pemkot Siap Kerahkan Kendaraan Dinas

Sementara, guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang akibat aksi mogok sopir angkutan kota di Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengaku telah menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satunya adalah mengerahkan angkutan milik pemerintah untuk mengangkut pelajar dan pengguna angkutan umum.

“Kami telah menyiapkan kendaraan operasional milik Dishub, untuk mengangkut pelajar,” ujar Irvan Wahyu.

Tidak hanya kendaraan operasional milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang akan disiagakan. Kendaraan dinas dan mobil derek pun juga telah disiapkan untuk menyisir semua pelajar yang akan berangkat ke sekolah. Tidak ketinggalan,,  enam unit bus milik Pemerintah Kota Surabaya juga disiapkan, ditambah kendaraan truk milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya.

Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian semua pihak. Kemajuan teknologi dan hadirnya transportasi berbasis online memang tidak dapat dihindari, utamanya di kota-kota besar. Seiring dengan itu, pemerintah juga harus cepat menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dasar legalnya agar dapat dijadikan landasan para pihak yang bergerak di bidang penyelenggaraan usaha transportasi publik. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here