Kepala Daerah di Bursa Orang Kedua (2)

Anies Baswedan, Cawapres Potensial bagi Prabowo dan Jokowi

0
127

Nusantara.news, Jakarta – Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencuat dalam beberapa survei elektabilitas pemilihan presiden 2019. Anies digadang-gadang akan digandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Bahkan, jika Prabowo memutuskan untuk menjadi King Maker alias tidak akan maju lagi menjadi calon presiden, Anies disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan dimajukan Prabowo. Namun, tak sedikit pula yang mencoba mengukur peluang Anies jika dipasangkan dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Anies memang memiliki peluang besar di pilpres kali ini, bukan saja karena ketokohannya secara profesional yang dinilai cerdas, namun juga santun dan merakyat. Dari sisi usia juga tampak lebih muda dibanding sekian kandidat yang ramai disodorkan berdasar ekspektasi publik. Penerimaan publik terhadap Anies juga cenderung “netral”, berbeda dengan kandidat capres atau cawapres lainnya yang selalu menyisakan “pertentangan”. Dan, prinsip “netralitas” itu penting terlebih sebagi kandidat yang akan menjadi pemimpin negara.

Sebelum mencebur dalam politik praktis, sebagaimana dikatakan Direktur Eksekutif lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Anies merupakan tokoh protagonis yang di dalam dirinya melekat semua atribut yang diidamkan semua orang: mantan aktivis mahasiswa, intelektual muda jebolan Amerika, tokoh muda berpengaruh, rektor, dan seabrek peran positif lainnya.

Dalam jagat intelektual, nama Anies pernah booming dan meroket setelah majalah top Amerika Serikat, Foreign Policy (2008), menempatkannya sebagai salah satu dari 100 intelektual publik dunia. Tak hanya itu, tahun 2009, World Economic Forum memasukkan namanya dalam Young Global Leaders.

Sedangkan pada April 2010, Majalah Foresight merilis laporan khusus bertajuk 20 Persons 20 Years dan menempatkan nama intelektual lulusan Amerika itu masuk daftar 20 nama dari seluruh benua yang harus diperhitungkan. Di sini Anies menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang masuk daftar bergengsi tersebut bersama Vladimir Putin (Russia), David Miliband (UK), Hugo Chávez (Venezuela),dan Rahul Gandhi (India).

Berbekal dengan berbagai penghargaan bergensi itulah, Anies punya beragam peran strategis di Indonesia. Pada Pilpres 2009, Anies didaulat menjadi moderator debat capres-cawapres, sebuah acara bergengsi yang ditonton hampir separuh penduduk Indonesia. Tak hanya itu, Anies pernah menjadi Tim 9 dalam kasus Cicak versus Buaya, membentuk Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, dan Gerakan Turun Tangan yang berhasil mengumpulkan sebanyak 35.000 lebih relawan tersebar di Indonesia.

Kiprah Anies tak berhenti di situ. Jelang Pilpres 2014, Anies kembali mengagetkan publik. Ia ikut dalam konvensi capres yang dihelat Partai Demokrat. Gagal maju Pilpres 2014, Anies tak kemudian kehilangan panggung. Ia segera ambil bagian dalam gerbong besar kontestasi dengan merapat ke timses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai juru bicara.

Keputusan Anis berbuah manis. Jokowi-JK menang Pilpres 2014. Sebagai ganjaran politik, Anies kemudian ditarik menjadi Menteri Pendidikan dan Budaya hingga akhirnya jabatan itu dicukupkan” pada 2016. Kini, di kancah politik, Anies pun cuku populer. Dia gubernur muda, komunikasinya menarik, punya “panggung politik yang riil”, dan belakangan menjadi tokoh yang sering disorot publik, utamanya saat menduduki tampuk orang nomor satu di Ibukota.

Tampaknya, sosok Anies selalu beruntung secara politik, walaupun tanpa dibesarkan melalui lingkungan kaderisasi parpol. Sebelum tiba-tiba dipilih Prabowo menjadi cagub DKI Jakarta, Anies merupakan “jebolan” tim sukses pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Karier Anies semakin moncer ketika dirinya kemudian ditunjuk Presiden Jokowi menjadi menteri pendidikan, walaupun tak bertahan lama, akibat terdampak reshuffle kabinet pada 2016 yang lalu.

Terdepak dari kabinet Jokowi, karier Anies bukan meredup, dirinya malah dilirik dan semakin diperhitungkan oleh berbagai kekuatan politik. Lagi-lagi, ini keberuntungan politik seakan menjadi “takdir” Anies yang disaat-saat injury time penentuan kandidat cagub DKI, dirinya malah dipilih Prabowo menjadi cagub mendampingi cawagub Sandiaga dan menang telak atas pasangan Ahok-Djarot di Pilkada Jakarta.

Menjadi gubernur DKI Jakarta, sepertinya membuka akses lebih luas untuk meniti karir politik lebih jauh. Anies kini mulai berhitung ulang soal ketokohannya yang berpeluang masuk dalam radar Pilpres. Disaat elektabilitasnya mulai menanjak dan kesempatan tampil di Pilpres 2019 terbuka lebar, dirinya akan tetap diperhitungkan parpol, khususnya sebagai cawapres antara Jokowi dan Prabowo.

Terlebih, dalam beberapa survei, elektabilitas Anies unggul dengan hasil persentase sebesar 84,6 persen (hasil survei Indo Barometer). Anies mengungguli cawapres lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, dan Cak Imin. Survei ini juga mengungkapkan alasan publik dalam memilih calon wakil presiden, antara lain karena cocok sebagai wakil, tegas, dekat dengan rakyat, pintar, orangnya baik.

Elektabilitas Anies sebelumnya juga disebut dalam hasil jajak pendapat lembaga survei Median. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan naik dari 4,4 persen menjadi 4,5 persen. Dirrektur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan elektabilitas Anies Baswedan naik karena dianggap berkepribadian baik, dan performa dalam kepemimpinannya juga dinilai baik. “Selain itu, masyarakat menilai Anies cerdas dan pintar,” kata Rico.

Adapun Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai potensi Anies di pilpres 2019 cukup baik jika melihat pertumbuhan elektabilitas dan  juga figure Anies yang media friendly atau selalu disorot media.

Skenario Prabowo-Anies

Kabar Anies menjadi pendamping Prabowo muncul setelah Indo Barometer merilis hasil sigi simulasi capres dan cawapres, Minggu, 3 Desember 2017. Dalam survei itu Anies memeroleh elektabilitas 10,5 persen sebagai calon wakil presiden Prabowo melalui pertanyaan terbuka dan 11,8 persen saat dilakukan pertanyaan tertutup dengan dibatasi 12 nama cawapres. Ia mengungguli AHY, Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, dan Gatot Nurmantyo.

Sementara, Lembaga survei Alvara pada Februari 2018 lalu memaparkan Anies Baswedan sebagai tokoh yang paling diinginkan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Dalam survei itu, Anies diinginkan oleh 60 persen responden untuk dipasangkan dengan Prabowo.

Perihal Anies berpotensi mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang, juga pernah ditegaskan oleh Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Menurut dia, di internal Partai Gerindra, terdapat kelompok yang menginginkan agar Prabowo menggandeng Mantan Rektor Universitas Paramadina dalam Pilpres 2019.

“Pak Anies punya peluang yang besar. Tentu dia sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya, keserdasannya, elektabilitasnya. Tapi kita belum bisa memutuskan,” kata Riza, Senin (26/3/2018) lalu.

Anies dan Prabowo

Anies disinyalir bisa jadi cawapres yang manis bagi Prabowo, dan sumbangan penting bagi pelejitan elektabilitas. Opsi ini bisa jadi merupakan prioritas mengingat Anies dikenal dekat dengan PKS. Itu artinya, paket capres-cawapres murni perpaduan Gerindra dan PKS, sekaligus menekan kecemburuan PAN yang ketumnya, Zulkifli Hasan, tak dipilih jadi cawapres. Jika opsi ditempuh, maka Demokrat, PKB, dan PAN kemungkinan akan ikut bergabung dengan posisi tawar sejumlah kursi menteri. Meski tak menutup kemungkinan lain: PKB, PAN, dan Demokrat membentuk poros ketiga di luar koalisi Gerindra-PKS.

Sosok Anies juga akan menambal kekurangan Prabowo dari sisi pemilih muda dan jaringan intelektual nusantara, mengingat Anies adalah penggagas ” Indonesia Mengajar” yang sebagian besar pegiatnya para pengajar muda dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tentunya jaringan ini akan dapat dihidupkan kembali oleh Anies apabila nanti ia akan bertarung pada 2019.

Anies pun bisa membantu Prabowo untuk “memukul” titik lemah Jokowi. Sebagaimana kita maklumi, pada pilpres 2014, Anies sangat dekat dengan Jokowi dan karenanya pada masa itu ia diangkat sebagai sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK. Artinya pada masa itu Anies sudah berada pada “dapur” pemikir Jokowi-JK. Karenanya tentu ia sangat paham jurus jurus yang dimainkan Jokowi dan timnya pada pilpres nanti.

Kalau memang direfleksikan ke depan, simulasi ini cukup prospektif. Anies masih punya lapangan kesempatan yang luas, yang bermuara pada penilaian masyarakat yang positif, manakala dia dianggap berhasil memimpin DKI. Namun, manakala dia dinilai gagal, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Bahwa Anies tidak dapat diandalkan memberi nilai tambah elektoral bagi pasangannya. Maka, kata kunci pentingnya adalah kepemimpinanya. Apakah dia akan bisa jadi kandidat presiden atau cawapres, tergantung keberhasilannya memimpin DKI.

Persoalannya, menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan bahwa duet pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Prabowo tidak akan signifikan mendongkrak suara di Pilpres 2019. Alasannya, karakteristik pemilih kedua calon yang didukung kelompok Islam politik tersebut cenderung tidak berbeda. Problem yang sama manakala Prabowo disandingkan dengan Ahmad Heryawan (Aher) dari PKS, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmanyto, ataupun Zulkifli Hasan dari PAN. “Jadi sulit untuk menang, karena suara mereka sama. Kolam suaranya sama,” ujar Jayadi.

Tak bisa dipungkiri, Prabowo saat ini seperti terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan. Karena itu, tim Prabowo perlu mematahkan persepsi itu dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, anak muda milenial, dan memproduksi wacana-wacana kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik yang beda warna, bahkan cawapres yang dipilih harus merepresentasikan corak dari lawan politik. Atau jika dari kalangan non-partai, perlu sosok yang dicintai rakyat dan punya magnet suara tinggi.

Akhirnya, siapa pun cawapres yang akan menjadi pendampingnya, tentu akan berpengaruh besar terhadap kemenangan dirinya. Dua kali kekalahan tentu bisa menjadi pelajaran bagi Prabowo. Sebelumnya, ia menjadi cawapres mendampingi Megawati pada Pemilu 2009, serta capres bersama Hatta Radjassa pada Pemilu 2014. Kedua masa kontestasi itu, Prabowo menelan kekelahan.

Kini, jika kembali bertarung pada Pilpres 2019,  tentu beban moral yang cukup besar bagi Prabowo. Bisa jadi, kesalahan strategi dalam memilih pendamping juga bisa menjadi beban elektoral ke depannya. Terlebih, lawan tanding Prabowo di Pilpres 2019 mendatang bukanlah Jokowi seperti pada Pilpres 2014, kini ia serupa raksasa.

Skenario Jokowi-Anies

Meski Anies berada di seberang politik Jokowi, mantan tim suksesnya di Pemilu 2014 bukan tak mungkin menerima pinangannya sebagai cawapres. Dalam suatu acara di salah satu televisi swasta, Jokowi bahkan tak sungkan memuji Anies. Jokowi menyebut Anies sebagai sosok intelektual muda. Ketika disodorkan foto Anies sebagai sosok cawapresnya, Jokowi menekankan pada demokrasi segala hal bisa terjadi. “Intelektual muda, pintar, saya kira kenapa tidak,” terang Jokowi.

Pakar politik Nusantara Centre Yudhie Haryono sangat yakin jika Jokowi menggandeng Anies Baswedan maka dapat merebut kursi RI-1 dengan mudah. Sementara bila menarik Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi hal itu hanya mencuri perhatian publik saja. “Kalau ingin menang, Jokowi harus mengambil Anies sebagai cawapres, 100 persen menang. Kalau ingin rame ambil TGB,” kata Yudhie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).

Sama seperti Aher, memilih Anies sebagai pendamping, juga bisa berarti mempreteli kekuatan lawan sekaligus mencuri ceruk suara Prabowo. Anies juga bisa melengkapi keterbatasan komunikasi publik Jokowi yang tak begitu bagus. Terakhir, Anies diprediksi akan menyedot pemilih muslim, utamanya di DKI Jakarta.

Namun begitu, Anies tampaknya akan sulit diterima pra pengusung Jokowi. Pasalnya, Jokowi tentu akan memilih orang-orang yang bersyarat, contohnya yakni sosok yang masuk dalam koalisi PDIP sebagai partai pengusungnya. Tak hanya itu, Jokowi juga akan memilih orang yang royal kepadanya semasa memimpin Indonesia.

Di luar itu, PDIP tentu akan menentang keras karena sejak awal menginginkan pendamping Jokowi adalah dari internal kadernya, atau jika pun non-kader adalah mereka yang tak punya kepentingan di Pemilu 2024 (pemilihan JK sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 menjadi bukti). Salah satu kriteria cawapres yang tak punya kepentingan di 2024 mudah ditebak: sudah sepuh (cawapres sebagai pengabdian terakhir) dan bukan oposisi. Karenanya, memilih Anies sebagai RI-2, sama saja memberikan karpet merah bagi oposisi untuk menguasi istana di pemilu-pemilu mendatang, sekaligus “membunuh” dinasti politik trah Soekarno di kancah kepresidenan.

Jokowi dan Anies

Jokowi memang capres yang dicitrakan kuat sekaligus dihadapkan pada banyak pilihan nama dan kriteria cawapres yang diharapkan. Namun, remote control dan pemutus akhir siapa cawapres definitif bukan berada di tangan Jokowi, tapi di bawah titah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebagai pria idaman, Jokowi bebas berharap, namun pilihan berada di tangan “induk politiknya”. Pendek kata, Jokowi tersandera oleh Megawati dan para sekutu politiknya sehingga tak leluasa menentukan nama pemilik mobil dinas berplat RI-2 itu.

Pada akhirnya, Jokowi tak sanggup lagi mengelak ketika harus “dikawinkan secara paksa” dengan nama cawapres dari internal PDIP: antara Budi Gunawan dan Puan Maharani. Sekalipun kedua nama itu bukanlah aset politik yang mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi. Tapi apa boleh buat, sebagai petugas partai, Jokowi terikat fatsun politik

Respons Anies

Bagi Anies, menjadi cawapres Prabowo ataupun Jokowi akan menjadi pertaruhan politik luar biasa. Sebab ia harus rela kehilangan jabatan bergengsi Gubernur DKI tanpa adanya jaminan kemenangan yang pasti. Anies harus lebih dulu meletakkan jabatannya baru berhak sebagai cawapres. Hal itu sesuai dengan aturan terbaru sebagaimana dimuat dalam UU Pilkada.

Pun begitu, peluang Anies sebagai cawapres masih fifty-fifty karena beberapa sebab. Pertama, Anies tersandera dengan janji politiknya yang berkomitmen akan menuntaskan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika ia tetap ngotot” maju sebagai capres, maka publik akan menilai bahwa Anies tak ubahnya politisi kebanyakan yang berwatak pragmatis dan gampang melanggar janji politik. “Ketika melaksanakan tugas menjadi cagub, ini amanat untuk dituntaskan, amanat Pak Prabowo, Sohibul, tuntas lima tahun,” kata Anies saat itu.

Kedua, Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sejumlah partai politik yang dekat dengan Anies sejauh ini adalah Gerindra dan PKS. Namun kedua partai tersebut hingga sekarang masih setia mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2019. Ini artinya, jika Anies hendak maju, maka ia mesti mencari perahu lain. Tentu ini tidak mudah dan sangat beresiko karena dapat melukai elite politik di Gerinda dan PKS, dua partai yang secara ikhlas mengusungnya dalam kompetisi elektoral di DKI Jakarta 2017 lalu.

Ketiga, Anies selama ini diasosiasikan sebagai bagian dari Islam kanan. Kemenangan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu disebut-sebut lantaran efek sentimen politik identitas. Secara politik, asumsi ini bisa saja menguntungkan, namun sebaliknya, bisa saja sangat merugikan. Dengan diasumsikan kuat sebagai bagian dari Islam kanan, figur Anies tidak mampu masuk ke semua segmen pemilih.

Satu hal lagi yang bisa dicatat adalah, bagaimana dia mampu keluar dari stigma politisasi identitas dan melebarkan sayap dukungan yang tidak sekadar terkonsentrasi pada ranah kelas menengah muslim. Kesan dan konteks ranah dukungan yang seperti itu akan tertransformasi secara efektif, manakala lagi-lagi, kepemimpinanya berhasil: Jakarta untuk semua, rasa keadilan mengemuka, juga kesejahteraan.

Lantas bagaimana respons Anies soal bursa cawapres dirinya mendampingi Prabowo ataupun Jokowi di Pilpres 2019?

“Saya ngurusi Jakarta saja, serius saya ngurusi Jakarta,” kata Anies di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2018.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here