Anies Baswedan di Simpang Jalan

2
178
Anies Baswedan dan Joko Widodo mungkinkah menjadi pasangan baru, atau justru jadi seteru?

Nusantara.news, Jakarta – Nama Anies Baswedan masuk dalam daftar unggulan Pemilu Presiden 2019 nanti. Gubernur Jakarta ini memang masih jadi ban serep. Sejauh ini, dalam pembicaraan umum, calon-calon utama presiden masih berkisar pada nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun galibnya ban serep, dia bisa dipasang di segala posisi. Anies bisa dijagokan sebagai calon presiden atau menjadi kandidat wakil presiden. Berbeda dengan Jokowi atau Prabowo yang sudah terpatok di posisi calon presiden.

Setidaknya, Partai Keadilan Sejahtera sudah menyebut Anies sebagai salah satu yang bakal diusung sebagai calon presiden. Presiden PKS Sohibul Iman berpandangan, Anies  lebih tepat  menjadi calon presiden ketimbang cawapres pada pilpres 2019. Sebab, kata dia, jabatan Anies sekarang sebagai Gubernur Jakarta, “DKI-1 itu sama dengan RI-3, bahkan setingkat dengan RI-2. Jadi posisinya sudah strategis,” kata Sohibul.

Sohibul yakin, jika Anies maju menjadi capres, peluang kemenangannya sangat tinggi. Dan PKS akan menggerakkan mesin partainya secara optimal untuk memenangkan Anies. “Mesin kami ya pasti kami gerakkan,” ujarnya, 9 Juli lalu.

Jadi tidaknya Anies sebagai capres memang belum menjadi sikap resmi PKS. Kendati belum keputusan resmi DPP PKS, disebut-sebutnya nama Anies sebagai calon orang nomor satu itu, tak pelak lagi membuat Partai Gerinda menjadi panas dingin. Sebab, bagi sekutu “abadi” PKS ini, Prabowo adalah harga mati. “Kalau memang menginginkan Anies sebagai calon presiden, silakan cari partai pendukungnya. Sebab bagi kami, tak ada calon presiden lain, kecuali Prabowo,” sergah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

Menurut Sohibul, pihaknya memang belum membicarakan soal  tersebut dengan koalisi “abadi”-nya, Partai Gerindra.

Sudah dibicarakan atau belum, yang jelas, wacana di internal PKS untuk mengajukan Anies makin menguat. Dia akan dipasangkan dengan Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat yang baru saja menyudahi periode keduanya. “Wacananya memang seperti itu,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Namun, Hidayat buru-buru menambahkan, “Di samping itu ada juga wacana duet Prabowo-Anies.”

Formasi Prabowo-Anies ini pun bukan tak beralasan. Menurut jajak pendapat Alvara tentang siapa yang paling diinginkan masyarakat untuk menjadi cawapres Prabowo, 60 persen dari 2.203 responden memilih Anies Baswedan. Konon Prabowo dan Anies sudah bertemu untuk membicarakan Pilpres 2019. “Insya Allah partai koalisi sudah menerima Anies untuk  menjadi cawapres Prabowo,” kata juru bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno Anggawira,  7 Juli 2018.

Hal serupa juga disampaikan Sudirman Said, penasehat Prabowo. “Iya, saya menangkap seperti itu. Sebagai cawapres semua menyebut (nama Anies) termasuk PKS,” ujarnya, 11 Juni kemarin.

Sekiranya tak tercapai kata sepakat tentang formasi duet di antara Partai Gerindra dan PKS–apakah Prabowo-Anies atau  Prabowo-Aher atau—bukan berarti kans Anies langsung padam. Kartu mantan Mendikbud ini masih bisa hidup untuk dimainkan dengan kandidat lain.

Dengan Jokowi misalnya. Bisik-bisik bahwa Jokowi juga menaruh hati kepada Anies sudah lama terdengar. Apalagi, secara politik, Jokowi butuh calon pendamping yang bisa menambah potensi perolehan suara. Calon itu adalah orang yang berasal dari kelompok yang selama ini resisten terhadap Jokowi, seperti kalangan tertentu dalam umat Islam. Jika Jokowi dipasangkan dengan orang PDIP, suara pemilihnya akan stagnan.

Sosok yang kecocokannya mendekati untuk kebutuhan di atas adalah Anies. Apalagi antara Anies dan Jokowi sudah punya hubungan panjang. Selain pernah menjadi menteri, Anies juga juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres yang lalu.

Orang PKS sendiri juga menduga Jokowi memang mengincar Anies. Anggota DPR dari PKS, Nasir Djamil, melihat indikasi kedekatan antara Anies dengan Wapres Jusuf Kalla yang belakangan sering dipertontonkan. Anies beberapa kali jalan semobil dengan Jusuf Kalla. Misalnya ketika menghadiri halal bil halal di kantor PBNU, atau ketika meninjau venue Asian Games.  Wapres bahkan mengantar Anies sampai ke Balaikota Jakarta dengan mobil dinas wapres bernopol RI-2. “Jangan-jangan Pak JK disuruh Jokowi mendekati Anies,” terka Nasir.

Anies Baswedan dan Wapres Jusuf Kalla.

Tapi, Jusuf Kalla membantah dugaan tersebut. “Saya tidak pernah bilang begitu,” kata Wapres ketika melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya, 12 Juli lalu.

Tidak hanya itu, nama Anies bahkan juga bersinar di Partai Demokrat. Dari kubu Cikeas itu muncul pula wacana duet Anies-Agus Harimurti Yudhoyono. “Aspirasi kader Partai Demokrat mengarah ke situ,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean. Namun, kata Ferdinand, rating-nya berada di bawah duet JK-AHY.

Tinggi atau rendah rating dan peluang Anies, faktanya namanya hidup di semua kubu dan di semua posisi. Memang benar-benar bagaikan ban serep, bisa dipasangkan di posisi mana pun ketika ban utama tak bisa berfungsi.

Masalahnya adalah apakah Anies akan menyambar peluang itu? Terhadap spekulasi ini, Anies memberikan jawaban diplomatis. “Jangan shalat sebelum azan. Belum ada azan kok sudah shalat,” ujarnya, usai bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks Parlemen, Jakarta, 5 Juli kemarin.

Sebagai doktor ilmu politik, jelas Anies sangat paham mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan seputar kemungkinan dirinya maju ke bursa capres-cawapres. Dia juga sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan bekerja untuk Jakarta.

Dalam kaitan itu menarik peringatan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menyatakan penolakannya jika Anies maju sebagai di pemilihan presiden nanti.

“Saya merasa rakyat Jakarta janganlah dipermainkan seperti ini. Pilkada DKI yang lalu berdarah-darah. Bacalah tanda-tanda zaman, jangan lupa,” kata dia lewat laman Twitter-nya @Fahrihamzah, 10 Juli 2018.

Politikus PKS Mahfudz Sidik juga mencuitkan kegalauannya tentang Anies Baswedan. “Kenapa terselip rasa gelisah dan cemas dalam diri saya? Karena setelah mengikuti hiruk-pikuk berita di media, muncul pertanyaan di kepala saya: “Akankah saya kehilangan sosok Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang telah saya pilih bersama tiga jutaan warga lainnya?” Jika pemimpin itu diposisikan sebagai imam bagi ummat, “Apakah sang Imam akan meninggalkan ummatnya di fase awal perjalanan perjuangan ini?” kata Mahfudz, dalam surat terbuka yang ditulisnya untuk Gubernur Jakarta itu.

“Hari-hari ini, saya hanya bisa memanjangkan doa kepada Allah SWT agar Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur bisa terus mengemban amanah dan tugasnya hingga tuntas. Sehingga tuntas pula pertanggungjawaban amal di hadapan masyarakat Jakarta dan di hadapan Sang Pemilik dan Pemberi Kekuasaan, Allah Azza wa Jalla. Berjalan dalam istiqamah dan sabar,” tulisnya.

Menanggapi itu, Anies menjawab ringan. “Saya baca dulu ya, nanti saya komentari,” katanya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Tokoh Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana juga mengungkap kegalauannya jika Anies Baswedan terjun dalam Pilpres 2019. Sebab, kata Eggi, Anies sudah bersumpah memimpin Jakarta saat dilantik menjadi gubernur tahun lalu. “Anies sudah bersumpah memimpin DKI. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti Jokowi,” ujar Eggi di Universitas Al-Azhar, Jakarta, 10 Juli 2018.

Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur Jakarta untuk menjadi presiden, meski baru menjabat kurang dari dua tahun. Dia dilantik sebagai Gubernur Jakarta pada 15  Oktober 2012, dan membacakan pidato pengunduran di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 2 Oktober 2014. Itu pun tak seluruh masa jabatannya diisi. Karena terpotong masa nonaktifnya dari jabatan Gubernur karena menjadi calon presiden, terhitung sejak 1 Juni 2014 sampai  23 Juli 2014.

Artinya, kalau Anies maju di Pilpres 2019, dan seandainya dia terpilih menjadi presiden atau wapres, berarti dia juga tak sampai dua tahun efektif mengemban tugas sebagai Gubernur Jakarta.

Cuma dia sedikit lebih beruntung dibanding Jokowi. Sebab, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilpres tak perlu nonaktif, kecuali pada saat kampanye saja. Dalam pasal 170 ayat 1 UU tersebut dijelaskan, pejabat negara yang maju ke pilpres harus mengundurkan diri, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Sumpah gubernur yang dibacakan pada saat pelantikan memang tidak menyebutkan harus menuntaskan masa jabatan satu periode. Namun, hal itu tidak harus diartikan secara harfiah. Setidaknya ada dimensi etis yang mesti dipertimbangkan. Ketika rakyat menjatuhkan pilihan kepada calon gubernur, bupati atau presiden, tentu terkandung harapan agar calon yang dipilihnya bisa memimpin dengan baik. Rakyat pasti tidak akan memilih calon tersebut, jika mereka tahu bahwa setelah terpilih sang pemimpin akan pamit di tengah jalan untuk mengejar jabatan lebih tinggi.

Tapi, dimensi etis dan godaan kekuasaan memang berada di ruang terpisah. Dan Anies tengah berada di simpang jalan untuk memilih ruang yang hendak dijejakinya.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here