Anies Baswedan Pantas Jadi Cawapres Prabowo Subianto (1)

0
142
Anies Baswedan, Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel Pulau D reklamasi dengan mengerahkan 300 Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sudah tepat karena belum ada izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Anies berucap di saat memberi pengarahan kepada Satpol PP: “wajah boleh senyum lebar, sikap boleh ramah, tapi ketegasan tidak boleh dikompromikan.”

Kepemimpinannya yang amanah dan rasional sehingga tidak takut dengan Sugianto Kusuma alias Aguan sang pemilik pulau yang juga Good Father 9 Naga. Memang cukup banyak prestasi Anies-Sandi sehingga mampu mewujudkan janji kampanyenya. Kalaupun yang perlu dikritik adalah kinerja tim Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI: Bambang Widjojanto, dkk. yang sebelumnya pernah dikritik publik karena memperoleh gaji yang tergolong besar, namun sampai saat ini belum ada gebrakan. Konon, banyak temuan saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun kita memahami jika dibongkar tentu akan melibatkan orang nomor 1 di Indonesia semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012-2014). Selain itu, konon mafia konstruksi DKI yang terkenal “berkuasa” juga “hidup” lagi dengan berbagai versi, sehingga menjadi salah satu rongrongan kepemimpinan Anies-Sandi di Pemprov DKI Jakarta.

Tidak berlebihan jika Anies Baswedan pantas menjadi kandidat cawapres dari Prabowo Subianto (PS) jika parpol pendukung tetap memaksakan kadernya (padahal tidak layak) dan akan mengurangi potensi suara PS.

Anies adalah cucu AR Baswedan (pejuang kemerdekaan) yang mendirikan Partai Arab Indonesia tahun 1934. Warga keturunan Arab dipimpin AR Baswedan yang pertama dari etnis asing yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Jika dibanding dengan etnis Cina, sangat berbeda karena mereka malah minta dwi-kewarganegaraan, dan setiap ada masalah di Indonesia selalu elitenya kabur ke luar negeri (ingat tahun 1965 dan 1998).

100 Hari Anies-Sandi

Dengan alasan penegakan hukum, setiap rumah yang menempati tanah DKI lalu digusur, terjadi penzaliman terhadap rakyat dan abai terhadap keadilan sosial. Begitulah yang terjadi di saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin DKI Jakarta. Terkesan, Jakarta begitu angkuh, terutama bagi rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil saat itu.

Pemerintah dengan kekuasaan di tangannya berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan upaya konkret (aktif), serta berkewajiban mencegah timbulnya ketidakadilan. Lepas dari masalah penegakan hukum, kita sangat kejam dan jauh dari peri keadilan mencerabut seseorang atau komunitas dari lingkungan sosialnya setelah puluhan tahun di suatu tempat. Lalu dipaksa pindah ke rumah susun, gratis tiga bulan, kemudian pada bulan keempat membayar selayaknya sebagai penyewa. Tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya, hukum bukan segala-galanya dalam kehidupan sosial.

Rakyat sudah menyerahkan hak kebebasan personalnya kepada suatu kebebasan yang berdaulat, yakni: Negara melalui kontrak sosial dengan hukum sebagai penjamin keadilan.

Persyaratan bagi hukum yang diserahkan pembentukannya kepada negara tersebut harus rasional, bisa diterima dengan akal sehat (make sense), objektif, tepat guna, dan berhasil guna, serta aspiratif dari rakyat yang diatur oleh hukum tersebut.

Penegakan hukum di negara yang berbasis Pancasila harus ada unsur kemanusiaan yang adil dan beradab untuk rakyat Indonesia dengan visi keadilan sosial.

Kesewenang-wenangan Ahok mendapat tentangan dan terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok terpaksa mengalah dengan pasangan Anies-Sandi yang dianggap antitesa dari kebijakan yang “keras”tanpa mempedulikan aspek keadilan sosial.

Masyarakat DKI Jakarta menunggu dan menuntut janji Anies-Sandi ketika berkampanye, setelah keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, di antaranya Menarik Raperda Reklamasi. Reklamasi Teluk Jakarta adalah kebijakan pembangunan yang kontroversial telah memperlihatkan hegemoni dari pengembang karena diberi angin oleh Ahok Sang Gubernur. Terkesan pemprov DKI Jakarta pro taipan karena selain berekses pada lingkungan juga mematikan mata pencaharian nelayan sekitar pantai utara Jakarta. Reklamasi membawa “korban” dicopotnya Rizal Ramli sebagai Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia karena membekukan izin reklamasi, kemudian digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang memastikan pemerintah pusat mendukung keberlanjutan proyek tersebut. Di saat bersamaan terjadi Pilkada DKI Jakarta, dimana Anies-Sandi pasangan yang head to head dengan Ahok-Djarot setelah satu putaran. Pencabutan Raperda Reklamasi adalah salah satu janji Anies-Sandi, karena meyakini hal itu hak dan wewenang pemprov DKI Jakarta. Setelah menang, rakyat menuntut dari Anies agar dengan konsekuen menarik Reperda tersebut dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi karena lepas dari kesewenangan penguasa dan pemilik modal.

Berikutnya tentang program Rumah DP 0%, banyak pengamat mencibir bahwa program ini “gombal” dan tidak layak untuk digulirkan untuk lokasi awal di Pondok Kelapa. Faktanya, hal itu dapat diwujudkan oleh Anies untuk masyarakat DKI yang tidak mampu dan belum memiliki rumah.

Anies lalu meluncurkan program Community Action Plan (CAP) dengan penataan kampung, diwujudkan di perkampungan sekitar danau Sunter, terlihat jelas keindahan kampung tersebut setelah ditata dan diberikan solusi ekonominya.

Program sosial dan menyentuh digulirkan Anies dalam 100 hari pemerintahannya, seperti: memberi tunjangan untuk guru PAUD, TK, dan guru swasta, meluncurkan kartu pangan, dan kartu pekerja untuk buruh, kartu lansia bagi jompo agar diperhatikan adalah bentuk keramahan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi. Wujud keadilan sosial lainnya, membolehkan pemegang kartu KJP (Kartu Jakarta Pintar) masuk ke tempat wisata Ancol secara gratis agar warga tidak mampu bisa berekreasi di pantai layaknya warga Jakarta lain.

Adil, Menetapkan Hukum yang Benar

Tidak selalu penegakan hukum itu benar, karena substansi hukum harus mengakomodasi rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dibekali pasal-pasal untuk menghukum sesuai prosedural hukum, tapi hal esensial adalah keyakinan hakim berdasarkan nurani, pertimbangan rasionalitas, objektif dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat menjadi dasar mutlak dalam menetapkan suatu keputusan dalam peradilan.

Sebaliknya, hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat dalam suatu negara.

Prinsip dari Keadilan: sama berat dan tidak berat sebelah, serta tidak memihak. Berpijak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.

Kinerja Ahok yang pro taipan dan sewenang-wenang telah menimbulkan rasa ketidakadilan dari masyarakat Jakarta. Lalu Anies muncul dengan kinerja yang lebih humanis tapi tetap tegas dalam bertindak dan menegakan hukum.

Substansi dari rasa keadilan dilihat dari outcome (hasil) keputusannya, prosedurnya, dan sistem yang dianut. Pada tingkat hasil, keadilan berhubungan dengan distribusinya terhadap pertukaran (komutatif). Seringkali justru subjektivitas terjadi dalam proses ini dan berpotensi terjadinya ketidakadilan. Pemerintah justru harus bisa ada di pihak yang bijak karena keadilan itu tidak selalu harus proporsional dan matematis. Keadilan sosial menyangkut “rasa”, faktor wisdom (kebijaksanaan) berlaku jika ada rasa ketidakadilan distributif dan komutatif.

Indonesia yang berazaskan Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa sifat kodrati sebagai individu, dan mahluk sosial bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Keadilan sosial di Indonesia didasari: kita sebagai mahluk yang beradab yakni adil pada diri sendiri, adil terhadap lingkungan, dan adil kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya negara menjamin dari tiga jenis keadilan: legal (ketaatan), distributif (berbagi), dan komutatif sesama warga negara. Jika ini berjalan harmonis, artinya keadilan telah menjadi parameter dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Keadilan ekonomi di Indonesia sebagai teras dalam keadilan sosial memang dalam masalah besar. Persoalan dasarnya adalah masalah ketimpangan sosial, dimana ‘4 orang terkaya Indonesia asetnya setara dengan 100 juta orang miskin’. Orang terkaya Indonesia saat ini yakni Keluarga Grup Djarum: Michael dan Budi Hartono. Konon, kekayaannya mencapai Rp 567 triliun.

Ketimpangan ini akan lebih parah jika dihitung dari pendapatan, karena Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menghitung Indeks Gini Ratio dari aspek pengeluaran saja. Credit Suisse yang datanya digunakan Bank Dunia juga mencatat bahwa 1% orang terkaya menguasai aset 45,5% nasional dan 10% orang terkaya menguasai 75% aset nasional.

Ketimpangan ini memperlihatkan tidak adanya keadilan distributif di Indonesia. Penumpukan aset pada satu etnis (Cina) membuat terjadinya kecemburuan sosial dan rentan terhadap isu SARA jika terjadi gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Eksesnya, isu toleransi dan intoleransi menjadi pro dan kontra di masyarakat.

Anies Warga Keturunan Tapi Berbeda

Memang dalam sejarahnya WNI keturunan Arab lebih cepat membaur dibanding etnis Cina. Pertama, karena mereka beragama Islam; kedua, warga keturunan Arab sigap memberi dukungan ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebulatan tekad warga keturunan Arab yang dipimpin (kebetulan) oleh kakek dari Anies, yakni AR. Baswedan merupakan pejuang kemerdekaan RI. Berbeda dengan etnis Cina yang sangat oportunistik, ketika era penjajahan Belanda mereka menjadi warga kelas dua dan warga pribumi kelas tiga atau Inlander. Bahkan mereka sempat membangun pasukan mendukung Belanda (Poh An Tui) untuk menumpas pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah merdeka pun tidak ada secara komunitas yang mendukung keberadaan kemerdekaan RI, bahkan sebagian besar meminta dwi-kewarganegaraan sesuai tuntutan negara leluhurnya kepada Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri RRC Chou En-Lai.

Sebetulnya pada masa Orde Baru, lahirnya konglomerasi Cina diharapkan Soeharto bisa seperti Chaebol (konglomerat di Korea Selatan). Faktanya, ketika krisis moneter terjadi tahun 1998, Chaebol di Korea Selatan bersatu menyelamatkan negaranya, sedangkan di Indonesia konglomerat Cina justru mengemplang fasilitas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk bank-banknya, setelah itu kabur ke luar negeri.

BCA sebagai penerima BLBI terbesar (Rp 40 triliun) justru dijual, kemudian dibeli oleh Grup Djarum. Dalam 5 tahun BEP (break even point/impas) karena utang BLBI ditanggung negara dan saat ini Keluarga Djarum menjadi orang terkaya di Indonesia.

Kondisi ketidakadilan ekonomi tidak sesuai dengan nafas UUD 1945, khususnya Pasal 33, tidak ada keadilan distributif dalam pemilikan aset. Dalam konteks DKI, Ahok nyata-nyata mendukung taipan reklamasi yang kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Kezaliman Ahok terhadap rakyat Jakarta yang identik dengan masyarakat Islam justru menjadi malah bumerang bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, Anies hadir sebagai antitesa Ahok, dan orang lupa bahwa Anies juga sebetulnya warga keturunan seperti halnya Ahok dan kebetulan keturunan Arab dan Islam.

Sesuai dengan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, Anies berhak dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

Secara kualitas dan dukungan umat Islam, kapasitas dan kapabilitas  serta popularitasnya mumpuni. Bahkan secara elektoral dia cukup favorit sebagai cawapres.

Keberpihakannya terhadap pribumi dan Islam menjadi modal dasar pencitraan dirinya. Hanya saja, berhasil tidaknya tentu parpol pengusung juga yang menentukan, karena Anies tidak mempunyai parpol. Kedekatannya dengan Gerakan 212 dan di-SP3nya HRS, tentu bisa menjadi momentum bagi Anies untuk cipta kondisi.

Namun apakah Anies berminat, dan adakah parpol di era transaksional ini yang akan mendukungnya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here