Anies Hentikan Reklamasi, Apindo Minta Pusat Ambil Alih

0
207
Anies-Sandi dan Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah gencarnya upaya Gubernur Jakarta Terpilih Anies Baswedan ingin menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) justru minta agar pemerintah pusat mengambil alih keberlangsungan proyek reklamasi tersebut dengan alasan supaya ada kepastian usaha.

Seperti diketahui, Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wagub DKI terpilih yang diketuai Sudirman Said telah mengatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak akan dilanjutkan dan memastikan pulau reklamasi yang terlanjur existing akan dijadikan ruang bagi masyarakat dan tidak merusak ekosistem utara Jakarta.

Dalam kaitan ini, Sudirman mengatakan, nantinya pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Anies-Sandi akan tetap mencoba berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya koordinasi terkait perbedaan mengenai keputusan soal reklamasi.

Adapun tugas dari Tim Sinkronisasi adalah mengkaji apa-apa yang sudah terjadi di lapangan agar bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan hidup.

Namun, bagi sekelompok pengusaha yang sudah terlanjur menanamkan modalnya di proyek tersebut merasakan bahwa penghentian reklamasi teluk Jakarta merupakan ancaman. Pasalnya, segala daya, dana dan upaya yang telah mereka lakukan beberapa tahun terakhir ini bakal sia-sia.

Oleh karena itu, Apindo berharap agar wewenang proyek reklamasi teluk Jakarta bisa diambil alih oleh pemerintah pusat.

Menurut Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindewardana, hal itu sangat penting agar investor yang sudah terlanjur terlibat membenamkan dananya dalam proyek tersebut bisa mendapatkan kepastian usaha. “Soalnya, dalam masalah ini, yang menjadi korban akibat dari perselisihan tersebut adalah kalangan investor,” ujarnya.

Danang mengatakan, persoalan ini menjadi tidak adanya kepastian bagi dunia investasi yang pada waktu itu 5-10 tahun lalu sudah menerima Keppresnya. Menurutnya, jika kewenangannya diambil pemerintah pusat konsep pengelolaannya bisa meniru konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang di dalamnya swasta sudah diberi kepastian oleh pemerintah pusat untuk ikut terlibat dalam pengembangan dan pengelolaannya.

“Kami akan mendukung sekali jika diambil alih pemerintah pusat. Apalagi sudah banyak contohnya seperti KEK untuk membangun daerah supaya menjadi magnet ekonomi baru. Mulai dari penyediaan lahan dan lain sebagainya. Ini adalah konteks yang bagus. Tidak ada masalah,” ujar Danang.

Akan tetapi, atas usulan Apindo itu, pengamat tata kota, Nirwono Yoga, berpendapat lain. Dia malah sebaliknya mengatakan, jika itu terjadi maka citra pemerintah pusat akan buruk di mata publik.

“Jika terjadi ambil alih wewenang tersebut, maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah pusat bakal dianggap mengabaikan suara nelayan seta warga pantai utara Jakarta Utara dan memperlihatkan keberpihakannya kepada pengembang besar,” kata Yoga.

Selain itu, lanjut Yoga, pengambilalihan wewenang bakal menjadi contoh buruk kepada masyarakat dan daerah lain yang tengah melakukan reklamasi juga karena dinilai telah terjadi perseteruan terbuka antara pusat dan daerah.

Jadi, menurut Nirwono Yoga, pengambilalihan paksa wewenang pada proyek reklamasi itu tidak terlalu penting. Intinya, akan terjadi jegal-menjegal karena proses-proses perizinan seperti IMB dan sertifkat lahan justru Pemerintah DKI Jakarta yang berwenang menerbitkannya.

Sebaiknya, kata Yoga, masalah proyek reklamasi teluk Jakarta dijadikan pembelajaran bagi semua pihak mengenai pentingnya mengikut aturan dan menyesuaikan diri dengan aturan hukum yang baru.

“Dan yang paling penting itu adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab, kasus ini juga merupakan pembelajaran pahit bagi pengembang yang membangun tanpa disertai Amdal dan KLHS, serta menabrak banyak aturan,” tandas Yoga.

Menyikapi rencana Tim Sinkronisasi, Gubernur (Plt) DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, semua perubahan terkait reklamasi di masa mendatang akan diserahkan sepenuhnya kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru pasca menjabat resmi. “Asalkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” kata Djarot.

“Kalau ada peraturannya ya silakan saja. Itu kan nanti zamannya Pak Anies-Sandi. Kalau baik, kita support saja,” ujar Djarot.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here