Anies Kembali Menjadi Magnet di Bursa Cawapres (2)

0
202
Anies Baswedan. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Setelah melihat hasil Pilkada 2018 di sejumlah daerah, Anies Baswedan kembali berpeluang menjadi kandidat kuat calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti. Besarnya suara parpol berbasis Islam seperti PAN dan PKS bersama Gerindra di sejumlah daerah, khususnya pulau Jawa, bahkan di Kalimantan terpilih 5 gubernur dan wakil gubernur dari kalangan Islam, memberi peluang yang besar bagi Anies untuk maju ke bursa cawapres nanti. Sementara, saat ini terkait Pilpres 2019, yang menarik justru siapa cawapres, yang bakal menjadi penentu kemenangan sang capres yang ada.

Anies merupakan simbol kemenangan ‘pribumi dan Islam’ saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Besarnya perolehan suara PAN, Gerindra dan PKS di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya seiring melorotnya raihan suara kandidat yang diusung PDIP. Hal ini bakal meningkatkan peluang dari kalangan tokoh Islam, termasuk Anies Baswedan, tokoh muslim yang juga intelektual serta berpengalaman dalam birokrasi.

Anies mampu bersimpati bahkan berempati kepada publik ketika Ahok “terpeleset” sehingga dianggap menghujat ayat Al-Quran, surat Al-Maidah:51, Ahok pun dipidanakan sebagai penista agama dan kemudian memicu gerakan protes yang dikenal dengan Gerakan Bela Islam atau Gerakan 212 (2 Desember 2016) oleh GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama. Momentum tersebut menempatkan Anies Baswedan menjadi pilihan rakyat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, karena rata-rata masyarakat Islam Jakarta menolak dipimpin oleh Ahok yang dianggap sudah menistakan agama Islam.

Namun Anies pun menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan sekadar karena faktor keberuntungan, terhitung dalam 100 hari kepemimpinannya di Jakarta, ia telah membuat gebrakan dan mendapat kepercayaan masyarakat karena dianggap amanah. Salah satu janji kampanye Anies, yakni menutup tempat hiburan malam Alexis ia buktikan setelah menjabat sebagai gubernur. Bahkan, terkait reklamasi teluk Jakarta, dimana ia difasilitasi Prabowo Subianto (PS) sebagai parpol pengusungnya di Pilkada DKI, untuk bertemu putra Sugianto Kusuma alias Aguan (pemilik Agung Sedayu Group) bersama Tomy Winata di Sentul, Hambalang Bogor, Anies tetap tak bergeming dan kukuh mencabut Raperda Reklamasi. Tentu bukan perkara mudah bagi Anies, karena ia tengah berhadapan dengan taipan berjuluk God Father 9 Naga itu. Sikap Anies tersebut mendapat poin besar dari masyarakat Jakarta. Popularitas dan kepemimpinannya, telah membawa ia pada peluang besar di bursa cawapres pada Pilpres 2019. Nama Anies menjadi favorit karena kepemimpinan yang tegas dan berupaya memenuhi rasa keadilan masyarakat Jakarta.

Kepemimpinan yang Objektif dan Amanah

Kepemimpinan berkualitas menjadi indikator pada area-area strategis seperti: Jawa Barat (Ridwan Kamil–Uu Ruzhanul Ulum dan Sudrajat–Ahmad Syaikhu yang mendapat posisi atas), Jawa Tengah (Ganjar Pranowo–Taj Yasin) serta tingginya angka perolehan Sudirman Said–Ida Fauziah (lebih dari 40%), Sumatera Utara (Edy Rahmayadi–Musa Rajekshah), Sulawesi Selatan (Nurdin Halid–Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar), dan sebelumnya Banten (Wahidin Halim–Andika Hazrumy), Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak), dan di beberapa daerah lainnya. Anies Baswedan adalah salah satu gubernur yang kepemimpinannya tergolong berkualitas serta memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kandidat cawapres.

Kepemimpinan yang tidak diskriminatif telah membawa rasa aman masyarakat Jakarta. Isu keberadaan Ahok yang digunakan China’s Overseas untuk menjadikan Jakarta sebagai layaknya “Singapura” dengan menguasai lahan-lahan utama dan akan mengelompokkan masyarakat (cluster) secara teritori kelas sosialnya. Ancaman sosial tersebut menyinggung perasaan masyarakat Jakarta (yang tidak mampu secara ekonomi), dan menganggap bahwa Jakarta tidak “ramah” pada masyarakat bawah serta kerap diberlakukan secara tidak adil.

Isu tersebut kini menjadi sirna seiring terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan kini ia adalah kandidat wakil presiden yang paling diperhitungkan. Tercatat, aktivis ProDem yang merupakan opinion leader dalam gerakan politik telah menggadang Anies untuk menjadi cawapres dan telah mendapatkan respon baik dari masyarakat.

Hanya saja, keberadaan Anies sebagai cawapres tergantung capres dan parpol pendukungnya. Dari kubu Joko Widodo secara ideologis sudah tidak mungkin, potensi justru ada di kubu Prabowo Subianto. Faktor kelebihan Anies beririsan dengan PS, basis massa (Gerakan 212) yang juga notabene pendukung PS. Anies bisa memperkuat PS dari faktor logistik, kehandalan serta keberhasilan, kapasitas dan kapabilitas sebagai birokrat, dan integritasnya, serta dukungan luar negeri khususnya Amerika Serikat (AS).

Kita mengetahui bahwa PS kurang didukung AS karena kasus hak azasi manusia (HAM) dan penculikan aktivis, sementara Anies adalah produk AS, sebagai intelektual dengan gelar PhD dari Northern Illinois University dan pernah dipilih sebagai 100 anak muda berpengaruh dunia (Young Global Leaders, Februari 2009) sebelum menjadikannya sebagai Rektor Universitas Paramadina Jakarta (2007-2015). Pada Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo, Anies terpilih sebagai Menteri Pendidikan Nasional (2014) sampai periode 2016 dimana Anies di-reshuffle.

Jika Anies mampu mendapat dukungan dari AS, maka ia sangat dibutuhkan PS, selain personalisasi figur dan membantu perolehan suara dari massa Islam. Hal ini akan lebih baik jika membantu “logistik” pemenangan, karena mahalnya biaya Pilpres di Indonesia. Dengan usia masih 50 tahun pada tahun 2019, Anies adalah kader kepemimpinan nasional yang mewakili generasi masa depan, tidak muda tapi berada di usia matang.

Dari kalangan PKS, sebagai partai pendukung PS, tentu tidak akan berkeberatan menerima Anies, karena PKS mendukung ia juga pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dibanding calon yang mengemuka dari PKS seperti Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, sebagai figur Anies relatif lebih mempunyai magnitude secara elektoral.

Kepemimpinannya Cukup Berhasil

Kinerja Anies sebagai pemimpin di DKI Jakarta bersama wakilnya Sandiaga Uno cukup perform dan merefleksikan keberpihakan kepada mayoritas masyarakat Jakarta. Keadilan sosial adalah tuntutan nyata dalam kepemimpinan nasional. Indonesia perlu kepemimpinan yang berpihak pada konstitusi agar Pancasila dan UUD 1945 kembali dimanifestasi secara murni dan konsekuen, agar Indonesia tetap dapat menjaga kedaulatannya.

Memimpin DKI Jakarta sebagai etalase Indonesia, tentu masalahnya sangat kompleks. Hampir semua etnis dan warga global serta kantor perwakilan negara-negara sahabat ada di Jakarta. Jakarta sebagai muara dari beberapa sungai yang berasal dari Jawa Barat, tidak saja membawa arus tapi juga dengan berbagai masalah (sampah, banjir, dan dampak lingkungannya).

Keberhasilan Anies di Jakarta merupakan modal awal dalam memimpin Indonesia. Anies sudah pantas disejajarkan dengan calon wakil presiden yang lain seperti: Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Tuan Guru Bajang (TGB), Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Gunawan, dan beberapa nama yang keluar setiap polling dilakukan. Keinginan untuk memerintah tanpa korupsi diwujudkan dengan membentuk KPK versi DKI Jakarta, dengan merekrut tokoh-tokoh anti-korupsi yang memiliki integritas sesuai dengan tuntutan good governance.

Keberpihakan pemimpin nasional terhadap aspirasi rakyat menjadi dasar suatu kepemimpinan yang populis, memicu rasa nasionalisme yang membangun karena mampu menggerakkan masyarakat ke arah tujuan nasional. Cara berpikir yang rasional karena berbekal pendidikan yang mumpuni, kepekaan membaca kondisi objektif, dan keinginan selalu mengakomodasi aspirasi masyarakat adalah modal dasar Anies sebagai calon pemimpin skala nasional.

Jika melihat kekurangannya, sewaktu menjadi Menteri Pendidikan Nasional ia dicopot oleh Joko Widodo, konon karena isu-isu tentang korupsi. Namun bagaimana kebenarannya? Walaahu a’lam bish-shawab karena ia tidak pernah diperiksa, dan isu itu menguap begitu saja menjadi sekadar isu. Sinyalemen pasangan Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan adalah spekulasi yang muncul dari publik yang ingin pembaharuan di kepemimpinan nasional. Namun, keduanya tidak berinteraksi secara politik sehingga spekulasi tersebut hanya berhenti di polling dari lembaga “sure pay” (pelesetan dari kata survey untuk menunjuk lembaga polling “bayaran”).

Nasionalis dan Religius

Nasionalis religius yang menjadi dasar kekuatan politik di Indonesia akan cocok jika PS memilih Anies sebagai pendampingnya. Dari Pemilu 1955 (Orde Lama) hingga 1971-1999, dan orde reformasi (2004-2014) sudah enam kali Pemilu, suara dari partai yang tergolong partai tengah (nasionalis inklusif) merupakan yang terbesar, seperti Golkar, di era reformasi, ada: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang menguasai 46% suara; parpol Islam 31%; dan partai nasional eksklusif (PDIP dan kolaboratornya) hanya 23%.

Artinya, ideologi nasionalisme yang dipadu dengan Islam adalah magnitude (ukuran) dalam politik elektoral di Indonesia. Keinginan Joko Widodo adalah “masuk akal” untuk merekrut cawapres dari kalangan Islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU) seperti Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), Romahurmuziy (PPP) dan Prof. Mahfud MD. Namun hal itu justru akan menjadi bumerang, jika pada saatnya nanti Jokowi hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu), ia memilih salah satunya, atau justru dari kalangan lain.

Figur PS dari TNI mewakili nasionalis dan Anies mewakili Islam sangat tepat sebagai penantang Joko Widodo di Pilpres 2019.

Joko Widodo cenderung trauma dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena kekalahan Ahok yang berhadapan dengan massa Gerakan 212 (Islam). Sehingga setelah itu, ia mengarah pada islamofobia, yang hanya berdasarkan hasrat ingin menang di Pilpres 2019. islamofobia Jokowi sama sekali tidak ada hubungannya ideologis.

Jadi, PS bersama Anies ideal dalam skema ‘Nasionalis-Religius’ karena mewakili dua kelompok besar.

Keberpihakan Anies terhadap kaum pribumi jelas, dan kepeduliannya terhadap ketimpangan sosial juga ia tunjukkan. Pidatonya pada saat pelantikan, menjelaskan itu semua, walaupun sempat mendapat kritikan keras dari Ahokers dan “cebongers” (istilah netizen untuk pendukung fanatik Ahok dan Jokowi) yang belum bisa “move-on” sepenuhnya. Cercaan sebagai sektarian politik dan pemimpin yang tidak toleran, bergema menghujatnya di media sosial saat itu.

WS Rendra (sebagai Penyair besar Indonesia) pernah berkata bahwa, “Langit di luar langit di badan”. Itu sangat tepat menggambarkan nasionalis dan Islam dalam konteks politik elektoral di Indonesia.

Sunan Kalijaga sudah menggambarkan politik Mataram (Jawa), bahwa pantai utara (dominan Islam), pantai selatan nasionalisme budaya (Kapitayan), dan bagian tengah adalah golongan priyayi. Di saat Orde Baru (Orba), wilayah selatan dikuasai Partai Nasional Indonesia (PNI), utara (Nahdlatul Ulama – Masyumi), dan tengah parpol di luar kelompok tersebut yang ideologinya nasionalis-inklusif, seperti Golkar (Orde Baru).

Hal ini pulalah yang menjadikan Golkar tidak mau menyebut dirinya sebagai partai politik (parpol) karena pertentangan antara Nasionalisme-Eksklusif (PKI-PNI) dengan parpol Islam di era Orde Lama. Ternyata, skema Nasionalis-Islam (religius) adalah ideologi politik Indonesia sepanjang Republik Indonesia berdiri, dan Soeharto menguasai hal tersebut untuk pengendalian politik kekuasaannya selama 32 tahun.

Pengendalian politik Indonesia adalah pengendalian politik Islam yang terimbas opini publik dunia, bahwa Islam adalah agama radikal dan sarang teroris, sehingga kebijakan Negara di era Orde Baru cenderung islamofobia.

Kini Presiden Joko Widodo juga dianggap mengalami islamofobia, namun dengan versi yang lain dari Orba, bukan ideologi penyebabnya, tapi lebih karena ia “takut” dan panik tidak terpilih lagi di Pilpres 2019. Seperti halnya Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini cenderung menjadi blunder bagi elektabilitas Jokowi.

Anies Baswedan sebagai orang no.1 di DKI Jakarta adalah figur yang dipilih oleh Gerakan 212 sehingga inline dengan Islam dan pribumi. Secara ideologi, ia dekat dengan PS yang juga nasionalis dan dekat juga dengan Gerakan 212 (Islam). Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017, pengusung utamanya adalah Partai Gerindra.

Namun politik itu bukan berada pada tataran ideal, karena parpol belum tentu aspiratif terhadap kemauan publik, khususnya sikap parpol di Indonesia.

Apapun, segala kemungkinan masih bisa terjadi, apakah berkurangnya parpol pengusung Joko Widodo karena di-PHP mengenai cawapres? Atau hidupnya ‘Poros Ketiga’ karena “muntahan” parpol pengusung Jokowi yang dikecewakan. Atau membesarnya skema Poros Umat (Gerindra, PKS, PAN, dan PBB) dengan bergabungnya PKB atau PPP.

Politik adalah seni tentang segala kemungkinan dan sangat oportunistik apalagi di Indonesia, dengan budaya politik transaksional yang sangat tidak mendidik tapi sudah menjadi realita politik yang harus kita terima.

Keberadaan Anies sebagai figur kepemimpinan nasional adalah realita politik yang mungkin terjadi, karena pada akhir Juli 2018 Prabowo Subianto harus memilih siapa wakilnya pada Pilpres 2019. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here