Anies Patut Waspadai Mafia Aset di Balaikota DKI

0
115

Nusantara.news – Jakarta – Persoalan keberadaan aset Pemprov DKI Jakarta yang sudah sekian tahun berlangsung tak kunjung selesai. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI mencatat saat ini sekitar Rp10 triliun aset berupa tanah dan bangunan yang hilang. Mengapa masalah keberadaan aset begitu sulit diatasi Pemprov DKI?

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengaku heran dengan hilangnya aset DKI yang nilainya mencapai Rp10 triliun. Sebab, persoalan itu sebenarnya sudah mengemuka sejak sekitar tiga tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan Pemprov DKI untuk menelusuri keberadaan aset tersebut.

“Saya merasa aneh kalau sampai sekarang masalah yang sudah tiga tahun lalu belum ada kejelasannya. Ini aset negara kok bisa hilang?,” ujar Syarif kepada Nusantara.news, Senin (27/11/2017).

Padahal, aset yang hilang itu seharusnya bisa membantu Pemprov DKI untuk menjawab program Anies – Sandi, yakni Perumahan DP 0 persen bagi warga kurang mampu. Seandainya aset itu bisa ditemukan, maka tentu bisa membantu persoalan lahan untuk mewujudkan program tersebut.

Karena itu, pihaknya meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk lebih serius menelusuri keberadaan aset yang belum diketahui keberadaannya terswebut. Sebab, jika masalah ini berlarut dikhawatirkan aset itu benar-benar hilang dan merugikan negara.

Pernyataan Syarif itu menanggapi temuan BPK Perwakilan DKI Tahun 2017 yang mengungkap adanya aset Pemprov DKI senilai Rp10 triliun yang tidak jelas keberadaannya. “Sekitar dua atau tiga tahun lalu, dilakukan sensus aset. Seharusnya, Pemprov DKI harus menindaklanjut itu dengan menelusuri keberadaan aset sekitar Rp 10 triliun yang belum ditemukan,” tutur Kepala BPK Perwakilan DKI Syamsudin pada Kamis (26/10/2017) lalu.

Berdasarkan catatan BPK Perwakilan DKI, Pemprov DKI Jakarta memiliki nilai aset yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Total nilai aset DKI Jakarta mencapai Rp 380 triliun, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Besarnya aset itu karena jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI mencapai sekitar 720 SKPD. Dimana, anggaran satu SKPD itu sebanding dengan anggaran satu kabupaten di Pulau Kalimantan atau Sulawesi.

Sayangnya, jumlah aset besar yang seharusnya menjadi modal justru banyak yang menghilang. Hal itu selalu menjadi catatan khusus BPK karena terkait kualitas laporan keuangan, dimana soal aset termasuk di dalamnya.

Ada Mafia Aset di Pemprov DKI?

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum, Nur Fadjar menengarai ada kelompok tertentu yang memanipulasi aset DKI. Dalam menjalankan aksinya, kelompok ini melibatkan oknum PNS. Karena itu, tak heran dari 22 perkara sengketa tanah yang sudah inkracht hingga akhir tahun lalu, Pemprov DKI kalah di sepuluh kasus.

Para mafia bekerja cukup rapih, sehingga saat di persidangan Pemprov DKI tak bisa menunjukkan bukti sertifikat asli. Contohnya,  pada 2012 lalu saat Mahkamah Agung menolak gugatan peninjauan kembali yang diajukan Pemprov DKI terkait sengketa tanah seluas 7.200 meter persegi di Kramatjati, Jakarta Timur. Sebab, Pemprov DKI tidak bisa menunjukkan sertifikat asli yang dibawa anak seorang lurah.

Kasus yang menyolok adalah pembelian tanah sendiri di Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015, tanah itu sebenarnya milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI. Namun, Pemprov DKI membayar tanah itu sebesar Rp668 miliar kepada pemilik sertifikat atas nama Toeti Noezlar Soekarno, warga Bandung. Beruntung kasus sengketa lahan ini dimenangkan oleh Pemprv DKI.

Belum lagi kasus lahan di kawasan permukiman elit Permata Hijau, Jakarta Selatan. Lahan seluas 2975 meter itu dikuasai oleh seseorang berinisial MI yang diduga menyuap oknum petugas BPN Jakarta Selatan untuk membuat sertifikatnya. Kasus ini terungkap saat pengembang PT Permata Hijau menunaikan kewajiban atas fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemprov DKI sebesar 45 hektare dari 152 hektare lahan. Dari kewajiban itu seluas 2975 meter diakui oleh MI. Akibatnua, negara rugi Rp120 miliar. Kasusnya sedang ditangani pihak berwajib.

Soal buruknya pengelolaan aset itu juga diakui Ahmad Firdaus, Kepala BPAD DKI Jakarta. Akibatnya, selama 4 tahun berturut-turut BPK memberi rapor merah kepada Pemprov DKI.

Firdaus mengaku untuk melakukan penataan aset dalam bentuk sistem e-asset (aset elektronik) membutuhkan waktu minimal 3 tahun. Mengingat, masalah pengelolaan aset sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sementara, unit yang dipimpinnya hanya memiliki 300 staf yang tersebar di lima wilayah kita dan satu kabupaten.

Selain itu, BPAD baru memisahkan diri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Januari 2017.  Namun begitu, selama satu semester ini, pihaknya telah mencacah sejumlah aset di SKPD. Diantaranya, Dinas Pendidikan DKI pemilik aset terbanyak sebesar Rp24 triliun, BPAD telah menghitung sekitar Rp14 triliun meliputi ribuan sekolah SD, SMP, dan SMA berikut aset bergerak.

Adapun total aset Pemprov DKI yang sudah tercatat mencapai Rp420 triliun baik bergerak maupun tidak bergerak. Namun, ditemukan banyak lahan Pemprov DKI masih berupa girik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Persoalan aset ini hanyalah salah satu masalah rumit yang harus dituntaskan oleh Gubernur Anies Sandi  bersama Wagub Sandiaga Uno. Penanganan masalah aset tampaknya bukan hanya membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, tapi juga ketegasan untuk melawan para mafia yang bergentayangan. Apalagi, mafia berkedok PNS yang bisa jadi berada di Balaikota. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here