Anies-Sandi Anggarkan Program Visi Misi Rp40,51 Triliun

0
99
Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno mengajukan RAPBD DKI Jakarta 2018 ke DPRD DKI Jakarta

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini, 15 November 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan pidato pertamnya pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ada beberapa surprise yang muncul ke permukaan, terutama terkait realisasi anggaran terkait visi misinya yang mencapai Rp40,51 triliun.

Mengawali pidatonya, Anies menyatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada 2018 diproyeksikan sebesar 6,12% sampai 6,52%, di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 6,03% hingga 6,43%.

Berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur dan adanya peningkatan pelayanan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam tren positif.

Selain itu, berlangsungnya Asian Games pada Tahun 2018, diperkirakan akan berkontribusi positif terhadap meningkatnya konsumsi dan ekspor, khususnya ekspor jasa.

Tumbuh 9,86%

Anies menyampaikan total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun atau tumbuh sebesar 9,86% dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp70,19 triliun.

Pendapatan daerah pada 2018, menurut Anies, direncanakan sebesar Rp66,62 triliun atau meningkat 6,66% dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp62,46 triliun. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44,56 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp21,40 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp661,65 miliar.

Sedangkan untuk rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp38,12 triliun, retribusi daerah sebesar Rp689,90 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp532,93 miliar, serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,21 triliun.

Selanjutnya, untuk dana perimbangan sebesar Rp21,40 triliun, berasal dari dana bagi hasil sebesar Rp18,26 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,13 triliun.

Adapun konstruksi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp71,16 triliun atau meningkat 11,87% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp63,61 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada Tahun Anggaran 2018, Anies mengungkapkan belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp30,65 triliun antara lain meliputi belanja pegawai sebesar Rp20,12 triliun, belanja bunga sebesar Rp50,52 miliar. Sedangkan belanja subsidi sebesar Rp4,21 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,75 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp4,07 triliun, belanja bantuan keuangan sebesar Rp271,78 miliar serta belanja tidak terduga sebesar Rp153,02 miliar.

Belanja visi misi

Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp40,51 triliun yang dialokasikan antara lain untuk belanja yang dititik beratkan pada arah pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi dan misi Gubernur–Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017–2022, dengan fokus pada delapan hal.

Pertama, membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE. Ini adalah program pengembangan ekonomi rakyat lewat peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Kedua, meningkatan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus. KJP Plus adalah perluasan dari program Kartu Jakarta Pintar yang digagas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Ketiga, meningkatan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhan universal coverage. Terutama pemenuhuan hak-hak kesehatan dasar.

Keempat, melaksanakan penataan kawasan secara terpadu.

Kelima, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 rupiah. Program ini banyak diragukan, namun konsepnya sudah mulai direalisasi pada awal 2018.

Keenam, menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP.

Ketujuh, pemuliaan perempuan dan perlindungan anak.

Kedelapan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani.

Menurut Anies, penerimaan pembiayaan pada 2018 direncanakan sebesar Rp10,48 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada 2017 yang diproyeksikan mencapai Rp6,80 triliun serta pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp3,68 triliun.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,94 triliun yang dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya proyek yang mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 serta pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo.

Dengan rampungnya RAPBD DKI Jakarta 2018, Gubernur dan Wagub Anies-Sandi tinggal menunggu satu langkah lagi, yaitu persetujuan dari DPRD. Maka per Januari 2018, program kerja Anies-Sandi benar-benar sudah dapat dijalankan.

Namun jika DPRD menolak rancangan anggaran yang diajukan Anies-Sandi, maka nyaris tidak ada masalah. Karena menurut Undang-Undang APBD, Pemprov DKI dapat menggunakan APBD 2017.

Dengan demikian, selamat bekerja Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Semoga selamat sampai tujuan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here