Anies-Sandi Tetap Akan Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

0
257

Nusantara.news, [Lokasi] – Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masih tetap bersikukuh untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebagai persiapan pelaksanaan hal tersebut, Anies-sandi telah membentuk Tim Sinkronisasi yang diketuai oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Tim inilah yang tengah mengkaji pelbagai cara untuk mewujudkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta terpilih.

Menurut,  anggota Tim Sinkronisasi Marco Kusumawijaya, salah satu opsi penghentian reklamasi adalah dengan cara tidak menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi bagi pengembang. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan ketika kelak Anies-Sandi mulai menduduki kursi mandatnya.

Sedangkan opsi lainnya, kata Marco, Tim Sinkronsisasi akan membatalkan pengajuan banding ke pengadilan atas sengketa izin pelaksanaan reklamasi. Sebelumnya, PTUN Jakarta memang pernah membatalkan izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau buatan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI (kini nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama. Dengan pembatalan pengajuan banding maka putusan sengketa izin reklamasi Pulau F,I, dan K akan kembali ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Marco, Keputusan Presiden (Keppres) No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta perlu direvisi. Karena, Keppres yang dulu dibuat sebelum ada banyak aturan baru.

“Jadi, kebijakan Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut bukanlah sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat,” ujar Marco. Dia menjelaskan, untuk Pulau C,D, dan G yang sudah terlanjur direklamasi oleh PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudera akan diubah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, misalkan dijadikan hutan kota, pemukiman nelayan atau pantai terbuka.

Bagaimana jika pengembang reklamasi meminta ganti rugi kepada Pemrov DKI Jakarta?  karena PTUN telah membatalkan izin pelaksanaan reklamasi tersebut?

Marco malah menyatakan tidak perlu khawatir.  “Karena, PTUN Jakarta sudah membatalkan izin pelaksanaan reklamasi tersebut. Apalagi, bangunan-bangunan di Pulau C dan D telah disegel karena belum memiliki iMB,” ujarnya.

Rencana penghentian reklamasi itu membuat para  pengembang seperti PT Agung Podomoro Land Tbk, dan PT Muara Wisesa Samudera  yang terlibat di dalam pembangunan reklamasi merasa keberatan karena mereka telah banyak mengeluarkan banyak uang terutama untuk reklamasi Pulau G.

“Sejauh ini, Muara Wisesa Samudera selalu berupaya melaksanakan aturan pemerintah. Dan saat ini,  kami sedang menyusun permohonan izin lingkungan baru sesuai dengan perintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Asistent Vice President Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk, Alvin Andronicus.

Dalam kaitan ini, pihak BPKM pun menilai, Gubernur Jakarta terpilih Anies-Sandi tidak bisa begitu saja membatalkan izin reklamasi Teluk Jakarta secara sepihak.  Menurut Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Ashar Lubis menyatakan bahwa proses pembatalan reklamasi harus melewati proses pembuktian, misalnya dari segi lingkungan. Walau demikian, kata Azhar, tetap ada kemungkinan proyek reklamasi yang tengah berjalan itu bisa dihentikan asal ada alasan yang jelas.

Menurut Azhar, penghentian izin itu bukanlah yang baru. “Jika pengembang atau investor melanggar ketentuan maka kita kasih peringatan. Dia harus segera memperbaikinya. Jadi, nggak ujug-ujug dianggap melanggar langsung izinnya dicabut. Nggak bisa begitu, harus ada unsur pembinaan,” katanya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, kemarin.

Anies-Sandi, kata Azhar,  harus melewati serangkaian prosedur untuk membatalkan izin proyek reklamasi Teluk Jakarta. Walau izin reklamasi dibatalkan,  pengembang atau investornya pun tetap memiliki kesempatan menggugat pembatalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki landasan kuat saat memutuskan pembatalan sebuah izin reklamasi.

Benar apa yang dikatakan Azhar bahwa pemerintah daerah harus memiliki alasan yang kuat. Dan, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi memang memiliki alasan yang kuat, seperti masalah analisis mengenai dampak lingkungan yang belum beres, dan juga lebih masalah lebih mengutamakan kepentingan publik seperti pemukiman masyarakat nelayan, hutan kota dan ruang publik seperti pantai terbuka.

Bahkan, dalam soal data mengenai dampak lingkungan yang dipegang Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan pun belum terlihat. Ironisnya, Luhut malah menantang adu data mengenai amdal kepada pihak-pihak yang berupaya menghalangi pembangunan reklamasi tersebut.

Tantangan Luhut rupanya bak gayung bersambut. Mantan Ketua MPR Amien Rais beserta timnya seperti Marwan Batubara malah siap mengadu data dengan Luhut secara kesatria. Amien memberi waktu 2 minggu kepada Luhut, jika dia tidak memaparkan data yang dianggapnya akurat selama ini, maka politisi senior PAN itu akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here