Segel 932 bangunan miliki Aguan

Anies Tegakkan Aturan di Pulau Reklamasi

0
392
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memimpin langsung penyegelan 932 bangunan di Pulau C dan D miliki pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI). PT KNI adalah milik PT Agung Sedayu yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menyegel seluruh bangunan di Pulau B, C dan D reklamasi di Teluk Jakarta. Penyegelan ini dilakukan untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan di pulau hasil reklamasi ini sekaligus mensterilkan lokasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dengan lebih dari 500 personel memastikan pelaksanaan penyegelan pulau milik PT Kapuk Naga Indah (KNI) milik PT Agung Sedayu Group. Chairman PT Agung Sedayu diketahui konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

“Semua adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Jakarta itu tertib dan teratur. Bagi pelanggar yang punya sosial ekonomi lemah maupun kuat, semuanya akan ditindak oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies di Balai Kota hari ini, pada saat pidato keberangkatan 500 personel Satpol PP ke pulau reklamasi.

Dalam penyegelan ini, sebanyak 500 personel Satpol PP dikerahkan. 200 personel masuk ke Pulau C dan D. Sementara 300 personel menunggu di luar pulau atau perbatasan dengan wilayah Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 500 personel Satpol PP dalam apel di Balai Kota. Anies memerintahkan agar penyegelan dilakukan sesuai prosedur yang ada. Dia meminta aparat tetap taat terhadap SOP yang ditetapkan.

“Untuk semua, tunjukan adab, tunjukan tatacara yang terhormat, ini bukan berarti kita kompromi, bukan lemah, justru tunjukkan senyum, wajah boleh ramah tapi ketegasan tidak bisa di kompromikan,” pesan Anies dalam apel.

Tabel kepemilikan 17 pulau di pulau reklamasi beserta luasan areal wilayah kepemilikan (Sumber: Pemprov DKI Jakarta).

Penyegelan bangunan di pulau reklamasi tersebut untuk memastikan bahwa Jakarta tertib dan teratur. Semua harus mengikuti aturan yang ada. Pemprov, kata dia, akan menindak semua tanpa kecuali bagi yang melanggar aturan.

“Bagi pelanggar yang punya sosial ekonomi lemah maupun kuat, semuanya akan ditindak oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah ini bagian kita memastikan tidak ada pengulangan di tempat lain,” ujar dia.

Selain menyegel Pulau C dan D, kabarnya Pulau B yang juga miliki PT KNI juga akan disegel. Sementara Anies memimpin langsung penyegelan di Pulau B dan D.

Cabut Raperda Reklamasi

Sebelum menyegel ketiga pulau, Anies telah mencabut dua raperda reklamasi, yakni Reperda terkait Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Dia ingin memastikan dengan pencabutan dua Raperda tersebut maka tidak akan ada lagi pembahasan terkait raperda maupun reklamasi di tahun 2018.

Di Pulau B dan D Anies menyaksikan spanduk dari Pemprov DKI Jakarta berupa peringatan lokasi ditutup karena melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyegelan dilakukan oleh anggota Satpol PP sebanyak 300 orang.

Kepala Satpol PP Yani Wahyu di pulau reklamasi, Kamis (7/6), mengatakan, sebanyak 500 personel Satpol PP dikerahkan. Sebanyak 200 personel masuk ke Pulau C dan D. Sementara itu, 300 personel menunggu di luar pulau atau perbatasan dengan wilayah Jakarta Utara.

Lantas, apa yang melatarbelakangi Gubernur DKI menyegel seluruh bangunan di tiga pulau tersebut?

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Benny Agus Candra mengatakan, penyegelan dilakukan karena bangunan yang sudah berdiri tetapi tidak mengantongi izin. Bangunan di pulau reklamasi telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 7 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012.

Benny belum dapat memastikan berapa jumlah bangunan di pulau B dan D yang akan disegel. Dari laporan yang didapatnya ada 900 unit bangunan.

Tegakkan aturan

Tentu saja upaya Gubernur Anies Baswedan menyegel 900-an unit bangunan di Pulau B, C dan D itu harus diapresiasi. Karena selama ini Pemerintah Pusat maupun Gubernur DKI sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ewuh pakewuh kepada para pengembang.

Rinciannya, ada 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D telah disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor (rukan) dan 313 unit rukan yang sekaligus tempat tinggal.

Saat ditanya soal nasib pengembang dan konsumen yang membeli, Anies mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta tak mengurusi jual beli bangunan tersebut. “Diselesaikan saja antara penjual dan pembeli. Lain kali kalau mau jualan (harus ada) izin. Lain kali kalau membeli pastikan ada izin membeli,” kata Anies mantap.

Boleh jadi para pengembang dimaksud adalah para sponsor saat Pilkada 2012 dan Pilpres 2014, sehingga kehilangan marwah untuk menegakkan aturan. Kini saatnya Anies yang terbebas dari ikatan pamrih dan bebas dari rasa timbal balik karena memang tak ada hubungan sama sekali, untuk menegakkan aturan.

Fenomena pulau-pulau reklamasi yang tak berizin, mirip-mirip dengan fenomena pembangunan mega proyek Meikarta di Cikarang. Bangunan yang digarap tidak memiliki landasan perizinan yang kuat, baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Pengembangnya mengandalkan kedekatan dengan penguasa di pusat dan cenderung meremehkan pemerintah daerah.

Akibatnya kelanjutan proyek reklamasi dan Meikarta pun dipertanyakan oleh para pembeli unit-unit hunian yang dijual di sana. Sekarang sudah zaman modern, malah disebut zaman milenial, sehingga sudah tidak zamannya menggunakan pendekatan kekuasaan untuk melaksanakan proyek, karena sudah dapat dipastikan akan terpental.

Apalagi penguasa di pusat dan di daerah berasal dari partai yang berseberangan, maka sudah dapat dipastikan akan digoreng dan dihentikan sebagai bentuk perlawanan politik. Dulu pengebang pulau reklamasi bisa berleha-leha sambil tersenyum menggarap pembangunan gedung di pulau reklamasi karena merasa gubernurnya adalah teman seiring sejalan.

Hari ini situasi politiknya sudah berubah, sehingga terkadang ada kebutuhan saling menegasikan. Tinggal bagaimana para konsimen bersikap bijak dalam membeli produk properti, ruko, apartemen dan sejenisnya, apakah produk itu murni produk bisnis, atau produk bisnis yang diendorse politik.

Pulau reklamai dan mega proyek Meikarta adalah contoh buruk yang tak boleh diulang dan diulang lagi. Sikap tegas Pemprov DKI Jakarta sudah tepat, ayo siapa lagi yang mau disegel…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here