Anomali Hukum Negara Hukum: Skenario Oligarki Menuju Supremasi Kekuasaan

0
526
Gedung Mahkamah Agung: Anomali hukum justru terjadi di sini.

Nusantara.news – Anomali, atau ketidaknormalan, semakin menjadi-jadi dalam dunia hukum Indonesia. Padahal Indonesia, kalau mengikuti bunyi konstitusinya, adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Lihat saja, dua anomali terakhir yang terjadi hampir bersamaan. Pertama, anomali terbaru, surat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang menyarankan Ketua PN Jakarta Utara menunda sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam suratnya Kapolda menyampaikan, “Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II”.

Seperti diketahui, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang mengadili Ahok, Dwiarso Budi Santiarto, akan melanjutkan sidang penodaan agama itu pada hari Selasa (11/4) dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Apa pun alasan di balik surat Kapolda itu jelas bentuk anomali, atau bisa juga dibaca ketidakmengertian Kapolda tentang hukum. Sebab, pertama, Ketua PN tidak berwenang menunda sidang. Penundaan sidang hanya bisa dilakukan oleh hakim, dan penundaan itu harus dibacakan di muda persidangan. Walaupun Dwiarso Budi Santiarto adalah juga Ketua PN, namun kedudukan hukumnya dalam persidangan berbeda.

Karena penundaan sidang harus dibacakan di muka persidangan, maka sidang tetap harus dilaksanakan terlebih dahulu. Hakim, apalagi Ketua PN, tidak bisa membatalkan secara sepihak tanpa membacakannya di muka sidang.

Sebab kedua, alasan “demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II” tidak termasuk kategori alasan penundaan sidang.

Menurut KUHAP, alasan hakim untuk menunda sidang hanya ada tiga perkara. Pertama, terdakwa tidak hadir padahal telah dipanggil (Pasal 154 ayat (3) KUHAP). Kedua, atas kepentingan pembelaan terdakwa (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP). Dan ketiga, hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP). Untuk salah satu dari ketiga alasan tersebut, hakim dapat menunda sidang selama tujuh hari.

Sebagai penegak hukum, polisi mestinya paham sarannya itu tidak mungkin dikabulkan hakim, apalagi Ketua PN. Jika terpaksa hakim harus mengabulkannya, sama artinya Polri mendorong hakim untuk melakukan pelanggaran hukum.

Untungnya PN Jakut menolak saran Kapolda Metro Jaya itu. Pertimbangannya, PN Jakut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang menyebutkan sidang perkara penodaan agama tidak boleh lebih dari lima bulan.

Anomali kedua adalah kisruh kepemimpinan di DPD. Saat ini ada dua kubu yang merasa sama-sama sah sebagai pimpinan DPD. Ada kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang sudah dipandu pelantikannya oleh Wakil Ketua MA, dan di seberangnya ada kubu GKR Hemas-Farouk Muhammad yang menilai terpilihnya OSO tidak sesuai tata tertib DPD yang sah.

Kekacauan ini berasal dari putusan MA nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD Nomor 1 Tahun 2017 pasal 47 ayat 2 dan pasal 323, karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tatib DPD yang dibatalkan itu mengatur tentang masa jabatan pimpinan ke 2,5 tahun, dan karena sudah dibatalkan, artinya kembali ke masa jabatan lima tahun.

Ngawurnya lagi, dalam putusan MA itu ditemukan banyak kesalahan pengetikan. Di antaranya DPD RI menjadi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Meskipun kesalahan seperti itu bisa diselesaikan dengan mekanisme renvoi, tetapi ketidakcermatan putusan dari lembaga peradilan tertinggi yang seyogianya sangat teliti itu sudah terpampang jelas di mata publik.

Lebih ruwet lagi, kendati Peraturan Tatibnya sudah dibatalkan, DPD tetap memilih pimpinan baru berdasarkan peraturan yang sudah tak sah tersebut. Di situlah OSO terpilih. Karena itulah dia dianggap ilegal sebagai Ketua DPD yang baru.

Puncak ketidaknormalan terjadi ketika Wakil Ketua MA Suwardi hadir memandu pelantikan Ketua DPD terpilih. Padahal, MA tahu bahwa ketua baru itu dipilih berdasarkan Tatib yang sudah dibatalkannya.

Satu hal yang masih gelap adalah apakah Suwardi membawa kuasa dari Ketua MA. Sebab, dalam Pasal 260 ayat 6 UU MD3, ditegaskan, pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalimatnya jelas, dan tidak ada anak kalimat “atau yang mewakili”. Artinya, jika Ketua MA mewakilkan kepada orang lain, harus dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk itu

Dua ketidaknormalan ini layak disebut sebagai anomali yang “dahsyat” (atau kata lain yang bisa menggambarkan lebih dari itu). Sebab, pelakunya adalah lembaga atau pejabat negara yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum.

Polisi adalah penegak hukum, bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) bersama kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sementara MA, siapa pun tahu, itu adalah puncak tertinggi peradilan di negara ini. Mereka bertugas menegakkan hukum dan keadilan, karena itu perintah konstitusi.

Tetapi, sikap dua lembaga hukum ini menunjukkan bahwa perspektif mereka bukan supremasi hukum, tapi supremasi kekuasaan. Padahal pasal UUD yang dikutip di atas sudah jelas memposisikan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat).

Jika mengkilas-balik ke belakang, Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI tadi adalah hasil amandemen keempat. Ini adalah penegasan yang lebih kuat tentang negara hukum. Sebab, dalam UUD 1945 yang asli, tidak ada sebutan tersebut. Istilah negara hukum hanya ditambahkan dalam Penjelasan UUD 1945, bukan di Batang Tubuh.

Walaupun secara sistematika antara Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan itu satu kesatuan, namun “kedudukan historis”-nya berbeda. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Sementara Penjelasan baru disusulkan tahun 1946. Penjelasan ini adalah hasil kerja pribadi Soepomo, dan disahkan sebagai bagian dari UUD 1945 dalam Berita Negara Repoeblik Indonesia Nomor II Tahun 1946.

Waktu penyusunan Rancangan UUD, lanskap politiknya waktu itu memang belum bernuansa rechtsstaat. Sebab, BPUPKI sendiri dibentuk penjajah Jepang yang machsstaat pada  1 Maret 1945, tepat pada perayaan ulang tahun Kaisar Hirohito. Ditambah lagi Soepomo, orang yang dari awal memang mendominasi perumusan rancangan UUD, adalah pengagum sistem pemerintahan Jepang dan Jerman di bawah Hitler. Kekagumannya kepada model negara kekuasaan itu melahirkan konsep “negara integralistik” yang ditawarkannya menjadi sistem negara Indonesia.

Konsep negara integralistik itu memberikan kekuasaan sangat besar kepada negara, khususnya kepada kepala negara, dalam kenegaraan dan pemerintahan. Soepomo juga tidak membicarakan masalah kedaulatan rakyat dalam konsep tersebut.

Ketika Jepang dan Jerman mulai terpojok di tahun 1945, Soepomo sudah melunak. Berpidato di BPUPKI pada 16 Juli 1945, Soepomo mengatakan, “Sistem negara haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.” Setelah kedua negara fasis itu benar-benar bertekuk lutut, Soepomo pun total berubah. Itulah sebabnya mengapa muncul kalimat “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)” dalam Penjelasan UUD 1945 yang disusunnya.

Gagasan negara integralistik yang menafikan kedaulatan rakyat dan executive heavy inilah yang menjadi cikal bakal otoritarianisme yang pernah terjadi di Indonesia. Marsilam Simanjuntak dalam buku Pandangan Negara Integralistik (1994), berpendapat bahwa Soepomo adalah sumber dari munculnya fasisme di Indonesia.

Nah, melihat kelakuan dua lembaga di atas, MA dan Polda Metro Jaya, yang sangat bernuansa supremasi kekuasaan, tidakkah itu langkah mundur dari perintah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum? Atau memang ini bagian dari strategi oligarki politik yang sekarang terjadi, sehingga supremasi kekuasaan bisa dijalankan dengan jubah demokrasi? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here