Penahanan Karen Agustiawan (1)

Antara Aksi Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi

0
127
Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi investasi di Blok Blasker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

Nusantara.news, Jakarta – Penahanan mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karena Galeila Agustiawan terkait tuduhan merugikan perseroan dalam kasus akuisisi Blok BMG Australia penuh spekulasi. Karena dimata perseroan itu adalah aksi korporasi, tapi dimata Kejaksaan Agung dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Manakah yang lebih kuat, alibi aksi korporasi atau tudingan tindak pidana korupsi? Inilah fakta-fakta yang bisa menjelaskan menurut Aussie Gautama, mantan staf ahli Dirut Pertamina pada masa Dwi Soetjipto, pengganti Karen Agustiawan.

Kronologi mengapa Pertamina akhirnya menggarap Blok Basker, Manta & Gummy (BMG) bermula pada saat Kementerian BUMN selaku pemegang saham Pertamina menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina tahun 2009. Salah satu, kegiatan dan anggaran yang disetujui dalam RKAP 2009 adalah investasi blok migas.

Pada bulan Februari 2009, Pertamina menerima penawaran dari Citi Invesment Bank (seller advisor ROC, Ltd–perusahaan migas Australia) untuk mengikuti proses bidding (penawaran) akuisisi hak kelola (participating interest–PI) blok migas BMG di Australia milik ROC, Ltd.

Melihat tawaran akusisi ini sejalan dengan RKAP Pertamina dan RJPP Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional, Pertamina menindaklanjuti tawaran tersebut dengan membentuk tim due dilligence (uji tuntas). Untuk memperkuat tim due diligence dan sekaligus menambah kehati-hatian dalam proses evaluasi, Pertamina juga menunjuk konsultan keuangan dan komersial dan legal bertaraf internasional (Deloitte & Baker Mckenzie).

Setelah menyelesaikan proses kajian teknis (geologi, geofisika, reservoir, drilling, surface facilities dan sub surface), kajian komersial dan kajian legal dan menyimpulkan blok BMG layak diakuisisi, tim due diligence mengusulkan tawaran akusisi diproses untuk mendapat persetujuan dari Direktorat teknis, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina.

Persetujuan berjenjang dari Direktorat teknis, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina diperoleh. Selanjutnya, Pertamina menyampaikan penawaran kepada pihak Seller. Setelah dilakukan negosiasi tertulis, Seller menyetujui penawaran Pertamina.

Setelah melaporkan hasil negosiasi kepada Dewan Komisaris pada tanggal 18 Mei 2009,  Pertamina melakukan penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA) akuisisi 10% PI BMG senilai US$30M pada tanggal 27 Mei 2009. Setelah SPA ditandatangani, susunan kepemilikan PI Blok BMG menjadi ROC Oil Company Ltd (Operator) 30%, Cieco Energy (Itochu) 20%, Beach Petroleum 30%, Sojitz 10%, dan Pertamina Hulu Energi (anak perusahaan Pertamina) 10%.

Beberapa permasalahan diantaranya terkait fasilitas produksi dan cuaca menyebabkan terjadinya penurunan produksi migas di blok BMG. Selain itu, setelah dilakukan pengeboran workover sumur eksisiting dan sumur produksi baru, diketahui adanya perubahan model subsurface dinamis yang mengakibatkan penurunan angka cadangan tersertifikasi.

Di dalam industri hulu migas, penurunan angka cadangan merupakan hal yang lazim dialami perusahaan migas. Perusahaan migas taraf dunia juga mengalami dan menghadapi risiko yang sama dengan Pertamina pada saat melakukan operasi kegiatan hulu migas. Dengan demikian, segala resiko yang dialami Pertamina di blok BMG merupakan resiko bisnis hulu migas. Para pemegang PI lainya di blok BMG juga mengalami resiko bisnis hulu migas yang sama dengan Pertamina.

Sebagai pemilik PI minoritas, Pertamina tidak mempunyai hak suara yang cukup untuk menentukan kelangsungan blok BMG. Oleh karena itu, meskipun Pertamina tetap ingin mengoperasikan BMG untuk menguji cadangan di lokasi lain namun karena tidak didukung oleh pemilik PI lainnya, blok BMG dinyatakan berhenti beroperasi oleh Operator pada tanggal 20 Agustus 2010.

Seluruh biaya akuisisi dan operasi blok BMG telah dilaporkan dan dimasukan ke dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2009 dan 2010. Pemegang saham Pertamina juga telah memberikan pengesahan laporan keuangan Pertamina tahun 2009 dan 2010 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina.

Pada tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan Investasi Hulu Pertamina. Di dalam pemeriksaaan tersebut, akuisisi blok BMG merupakan salah satu kegiatan yang diperiksa dan BPK tidak menemukan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi PI blok BMG.

Pada akhir tahun 2016, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan akusisi PI blok BMG. Selanjutnya, pada awal Januari 2018, Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan ketua tim due diligence sebagai tersangka. Humas Kejagung menjelaskan proses akuisisi blok BMG dianggap jaksa penyidik tidak hati-hati serta tidak mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.[bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here