Antara Gaya dan Akurasi Pidato Jokowi

0
185
Presiden Joko Widodo berpidato dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, Jakarta, Selasa (3/10).

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Berpidato di depan penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (3/10/2017) kemarin, Presiden mengatakan isu itu sengaja diciptakan oleh lawan-lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya dalam Pilpres 2019 mendatang.

Tentang banyaknya usaha ritel yang tutup karena sepi pembeli, Jokowi mengatakan penyebabnya adalah peralihan pembelian dari offline ke online. Hal ini terbukti dari naiknya jasa kurir sebesar 130 persen sampai akhir September ini. “Kalau ada toko tutup, ya, karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman,” kata Presiden.

Jokowi mengatakan, perdagangan naik sekitar 18,7%, industri 16,36%, pertanian tumbuh 23% dibanding tahun lalu.

Itu sebabnya Presiden berkeyakinan, isu lemahnya daya beli ini adalah isu politik yang dihembuskan lawan-lawan politiknya. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik, oh, enggak apa-apa,” ujar Presiden.

“Kalau pengusaha murni, saya ajak ngomong. Kalau orang politik, kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja,” tambah Jokowi.

Pernyataan Presiden ini tidak terlalu mirip (untuk tidak menyebut berbeda) dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu mengakui ada pelambatan konsumsi rumah tangga di kelompok menengah. Di 2017, pertumbuhan konsumsi masyarakat kelas menengah turun menjadi 6-8 persen, dari tahun lalu yang mencapai 10 persen. “Tapi daya beli tetap terjaga,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Asumsi Makro di RAPBN 2018 di DPR, Jakarta, 7 September silam.

Bandingkan pula dengan data yang dirilis BPS beberapa hari lalu. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2017 yang tercatat 5,01% itu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,18%. Konsumsi rumah tangga kuartal kedua tahun 2017 hanya 4,95%. Artinya, angka itu turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,07%.

Mana yang benar? Entahlah. Tetapi perbedaan angka itu mengisyaratkan tidak samanya data yang menjadi pegangan pemerintah. Perbedaan angka ini, kalau benar ada lawan politik Jokowi yang mempolitisasinya, bisa menimbulkan kegaduhan –satu suasana yang sangat ingin dihindari Jokowi.

Apalagi soal penurunan daya beli itu juga sudah lama disuarakan dunia usaha. “Yang butuh makan makin banyak, tapi yang punya uang untuk belanja semakin sedikit. Itu fenomena di kelas menengah bawah saat ini,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ini terjadi karena adanya tren penurunan angka serapan tenaga kerja formal. Pada 2010, rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 5.000 tenaga kerja dengan nilai investasi 1 triliun, sedangkan saat ini hanya mampu menyerap 2.200 orang. “Ini perlu diperhatikan pemerintah,” kata Haryadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengakui adanya penurunan daya beli masyarakat Indonesia, meski dikatakan hanya bersifat musiman. Penurunan daya beli ini sementara saja karena perubahan lifestyle,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di  Bogor, 14 Agustus lalu.

Persoalan kesamaan data ini bisa diatasi jika Presiden berpidato sesuai naskah yang disiapkan. Melihat susunan kalimat yang digunakan Presiden Jokowi seperti di atas, terlihat jelas bahwa itu merupakan bahasa lisan yang diucapkan di luar naskah.

Gaya pidato Jokowi memang khas. Dari hampir semua penampilannya ketika berpidato, Jokowi sering melakukan improvisasi di luar teks. Ada kesan Presiden seperti tak mau terbelenggu dengan naskah pidato. Ketika berbicara bebas, Jokowi memang mampu memainkan diksi-diksi yang menarik perhatian.

Gaya ini berbeda dengan presiden-presiden terdahulu, kecuali Abdurrahman Wahid, atau Bung Karno yang memang terkenal sebagai orator ulung.

Pak Harto adalah salah satu presiden yang sangat ketat dan setia pada naskah. Praktis tak pernah Soeharto berpidato, apalagi yang resmi, tanpa teks pidato yang disiapkan Sekretariat Negara. Penyiapan naskah pidato pun dilakukan ekstrateliti, dan ditulis oleh pakar yang menguasai bidangnya. Pakar-pakar itu antara lain Yusril Ihza Mahendra, Saafroedin Bahar dan beberapa nama lain yang dikoordinasi langsung oleh Mensesneg Moerdiono.

Soeharto berbicara tanpa teks hanya ketika pertemuan santai dalam acara Kelompencapir-nya Harmoko, di depan petani, atau ketika menerima tamu di peternakan pribadinya di Tapos, Bogor. Itu pun, karena pengalaman panjangnya menjadi presiden, Pak Harto mampu berbicara soal teknis secara sangat rinci.

Susilo Bambang Yudhoyono juga disiplin dengan teks pidato. Hanya saja, karena perkembangan teknologi, belakangan dia tidak lagi membacakan hard-copy, melainkan menggunakan teleprompter yang ditempatkan sekitar satu meter di depannya. Dengan demikian, SBY bisa beraksi dengan berbagai ekspresi seolah-olah tanpa teks.

Saking setianya pada teks,  SBY pernah menghentikan pidatonya gara-gara teleprompter-nya mati. Itu terjadi ketika SBY menyampaikan pidato kenegaraan di depan paripurna khusus DPD, 19 Agustus 2009. Meski alat itu ngadat beberapa detik, SBY tak melakukan improvisasi untuk memecah keheningan.

Bahkan untuk sekadar jumpa pers pun, SBY selalu menggunakan teleprompter  agar tak salah berkata-kata. Konsistensi membaca pidato sesuai teks membuat para presiden itu nyaris tak pernah salah ucap.

Sebaliknya, Jokowi karena gemar berpidato tanpa teks, beberapa kali keliru kata. Ketika membuka Pekan Olahraga Santri dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) VII Tahun 2016 yang digelar di Stadion Maulana Yusuf, Serang, 22 Oktober tahun lalu, Jokowi keliru menyebut jalan tol Serang-Panimbang menjadi Serang-Patimbang.

Mendengar kesalahan itu, hadirin bergemuruh. “Ya udah, pokoknya itulah. Emang presiden nggak boleh salah,” kilah Jokowi, tertawa. Dia justru menambahkan, “Waktu kemarin di Yahukimo juga saya salah nyebut. Saya bilang Yakuhimo. Langsung pada teriak, he he he.”

Pesona “egaliter”-nya memang membuat orang maklum pada kekeliruan kecil itu. Tetapi, jabatan presiden adalah posisi di mana orang tak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun. Penampilan presiden di depan publik harus tanpa cela, apalagi jika menyangkut pidato resmi.

Jadi, untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil, Presiden Joko Widodo mungkin harus lebih setia kepada naskah pidato. Improvisasi –yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus daya pikatnya—mesti dilakukan secara sangat selektif.

Sebab, pidato presiden bukan sekadar orasi seremonial, tetapi lebih dari itu. Pidato presiden, baik yang resmi maupun tidak, adalah catatan kebijakan negara yang mesti terdokumentasi dengan baik. Sebab, itu adalah bagian produk sejarah politik suatu pemerintahan. Untuk mempelajari lansekap dan latar belakang kebijakan Orde Baru misalnya, terdapat referesni lebih dari 4.200 naskah pidato yang disampaikan Presiden Soeharto dalam berbagai acara kenegaraan.  Semua naskah itu terawat dengan baik dan diawetnya dalam bentuk microfilm.

Soal akurasi juga perlu mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Sebab, teks Jokowi pernah salah. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2015 di Blitar, Joko Widodo membacakan teks pidato yang menyebut kota kelahiran Bung Karno adalah Blitar. Padahal, yang benar adalah Surabaya.

Penulis pidato Presiden Jokowi, Sukardi Rinakit, mengaku bersalah atas kekeliruan itu. “Presiden waktu itu meminta saya untuk memeriksa kembali, karena seingat beliau, Bung Karno lahir di Surabaya. Tanpa memeriksa lebih dalam, saya menginformasikan kepada Presiden bahwa Bung Karno lahir di Blitar,” ucap Sukardi. Suatu kekeliruan fatal yang tak boleh terjadi di level setinggi Istana.

Kekeliruan seperti ini bisa menjatuhkan kredibilitas presiden. Sebab kredibilitas itu antara lain diukur dari akurasi. Sebagai representasi negara, presiden dalam semua hal harus akurat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here