Anti-PKI itu Kesadaran Publik

0
195

KONTROVERSI soal PKI belakangan ini menampilkan kenyataan: Bahwa rakyat Indonesia tetap menganggap PKI dan ideologinya sebagai ancaman. Aksioma ini kiranya tak perlu digugat dengan pertanyaan konyol: Rakyat yang mana?

Hal ini juga menyiratkan satu hal bahwa antipati terhadap PKI dan ideologi terlarangnya itu bukan semata-mata buah rekayasa sistematis Orde Baru selama tiga dasawarsa. Orde Baru, yang tampil ke pucuk kekuasaan setelah menggagalkan pemberontakan PKI, memang melakukan rekayasa indoktrinatif. Dan itu memang berpengaruh pada pembentukan sikap masyarakat.

Tetapi, kalau semata karena rekayasa, disain opini yang diciptakan pasti sudah hancur setelah dua dasawarsa Orde Baru tenggelam di balik ufuk sejarah. Jika opini itu adalah bangunan rekayasa yang diciptakan selama 30 tahun, maka masa 20 tahun sejak ditinggal sang arsitek tentu sudah lebih dari cukup untuk membuat bangunan itu keropos.

Tapi, kenyataannya toh tidak begitu. Penolakan terhadap partai yang berkali-kali memberontak itu dan ideologi yang dibawanya masih keras di masyarakat. Bahwa, di beberapa sudut bangunan ada yang berlumut, alamiah saja. Penyebabnya bisa berbagai hal. Keterbukaan informasi dan demokratisasi adalah salah satunya.

Selain itu, pemerintah sejak era reformasi ini tidak merawat ideologi negara dengan cara yang dulu dilakukan Orde Baru. Mereka tidak melakukan identifikasi yang jelas terhadap musuh ideologi. Berbeda dengan Orde Baru, identifikasi musuh ideologi itu diterjemahkan dengan personifikasi yang gamblang, yakni PKI dan ideologinya.

Kita tidak hendak menyebut pemerintah di era reformasi ini tidak telaten merawat Pancasila. Namun, mereka tak kunjung menemukan cara untuk melakukannya. Pemerintah seperti terperangkap pada asumsi salah kaprah, bahwa bicara Pancasila adalah sama dan sebangun dengan Orde Baru. Sementara reformasi dianggap in toto harus anti-Orde Baru.

Tetapi, dengan atau tanpa pemerintah, ternyata penolakan terhadap komunisme tetap hidup. Buktinya, ya, seperti terlihat pada reaksi marah publik di setiap pembicaraan mengenai PKI yang perspektifnya tidak memusuhi.

Bagi masyarakat Indonesia, tingkat militansi perlawanan terhadap komunisme itu hampir sama dengan militansi mempertahankan agama. Sebab, sejarah negeri ini mencatat, ketika PKI di atas angin mereka menyasar para ulama untuk dihabisi. Oleh sebab itu, PKI adalah antiagama.  Simplifikasi atau bukan, tak penting betul, sebab begitulah yang tertanam di kesadaran publik.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi demikian?

Pertama, jangan pernah berpikir bahwa penolakan terhadap komunisme itu adalah sesuatu yang taken for granted. Sekokoh apa pun bangunan antikomunis yang sudah berumur setengah abad lebih ini pasti akan keropos jika tak dirawat. Oleh sebab itu, keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila sudah tepat –kalau memang UKP ini menemukan cara-cara pemantapan (meminjam istilah Presiden) yang kekinian untuk generasi milenial.

Kedua, memperkuat ideologi baru satu hal. Hal lainnya adalah memerangi dan tidak memberi ruang hidup bagi komunisme. Keduanya harus berjalan simultan. Memerangi itu harus dinyatakan, baik verbal dan nonverbal yang tercermin dari tindakan maupun isyarat.

Sebab, dalam tingkat penolakan masyarakat terhadap komunisme seperti di atas, batasan emosionalnya sederhana: Siapa pun yang bersikap abstain dalam perang melawan komunisme akan dianggap komunis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here