Antiklimaks Vonis Meikarta

0
196

VONIS pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp100 juta terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro oleh Pengadilan Tipikor Bandung disesalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, seharusnya majelis hakim memperberat hukuman untuk Billy Sindoro dalam kasus suap proyek Meikarta itu.

Sebab ini adalah untuk kedua kalinya Billy divonis pidana penjara dalam kasus korupsi. Billy pernah dipenjara tiga tahun karena menyuap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal pada 2009 lalu.  “Kalau residivis itu semestinya dipertimbangkan untuk diperberat,” kata Agus.

Vonis Billy sebagai direktur di Lippo Group hampir sama dengan Henry Jasmen, yang hanya berstatus sebagai pegawai di perusahaan itu. Dia dijatuhi vonis tiga tahun penjara.

Padahal Jaksa KPK menuntut Billy dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dengan dugaan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Antiklimaks, mungkin bisa dikatakan begitu. Sebab, kasus Meikarta ini sedemikian menggelegar, yang dimulai dari penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Namun, berbeda dengan kasus-kasus yang pada umumnya melibatkan kepala daerah, spektrum kasus Meikarta tampaknya lebih luas. Dari segi investasi saja, ini memang proyek superraksasa. Pembangunan kota baru Meikarta ini menelan anggaran Rp 278 triliun. Untuk itu, Lippo akan melibatkan investor asing asal China, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa.

Pro-kontra proyek ini juga melibatkan banyak tokoh berpengaruh. Setelah Wakil Gubernur Jawa Barat (waktu itu) Deddy Mizwar mempersoalkan legalitas proyek Meikarta yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, sejumlah tokoh langsung menyanggah. Orang masih ingat saling sindir antara  Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Deddy Mizwar.

Menurut Tjahjo, Jika ada peraturan daerah yang dianggap masih menghambat perizinan dan peran swasta, Tjahjo meminta hal itu agar dievaluasi. Kewenangan memberikan izin kepada para pengembang berada di tangan Bupati dan Walikota. “Soal adanya peraturan Gubernur, harusnya menyesuaikan, jangan menghambat,” kata Tjahjo, 14 September 2017. Tapi Deddy Mizwar bersikeras untuk meghentikan sementara pembangunan Meikarta. “Mendagri belum tahu masalahnya, kurang mendalami,” kata Deddy, 15 September 2017.

Seperti menghentikan pro-kontra, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menghadiri acara topping off atau pemasangan atap bangunan di salah satu bangunan Meikarta, pada 29 Oktober 2017. Kehadiran pejabat negara dalam acara peresmian proyek swasta memang lumrah, tetapi biasanya pejabat yang bidang tugasnya berkaitan. Sementara kehadiran Luhut ini sempat menimbulkan tanda tanya. Sebab, bidang tugasnya sebagai Menko Kemaritiman tidak mencakup bidang usaha properti seperti ini. Bahkan dalam acara itu hadir pula Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie –entah apa pula kaitannya dengan urusan bangunan.

Belakangan nama Mendagri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam pusaran kasus suap proyek Meikarta. Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menyebutkan Tjahjo meminta dirinya untuk membantu proses pemberian IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) proyek tersebut.

Vonis Billy itu memang belum menjadi akhir dari perjalanan kasus ini. KPK masih bisa mengajukan banding, dan vonis terhadap terdakwa lain belum diputuskan.

Tetapi, kita ingin menyoroti vonis tersebut dari sisi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Seperti seringkali kita ulas di ruangan ini, dalam kasus korupsi, vonis pidana penjara acapkali alakadarnya. pengadilan tipikor rata-rata menjatuhkan hukuman selama  26 bulan penjara. Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), pengadilan tipikor rata-rata menjatuhkan hukuman selama  26 bulan penjara. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada 2016.

Ini menunjukkan bahwa hakim di pengadilan tipikor belum berada dalam perspektif urgensi dan kedaruratan melawan korupsi. Semangatnya belum setara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Brigjen TNI Teddy Hernayadi dalam kasus korupsi alutsista TNI. Padahal Oditur Militer hanya menuntut Teddy dipidana 12 tahun penjara.

Kita tidak hendak mendikte hakim tipikor. Hakim, sesuai undang-undangnya, adalah kekuasaan yang merdeka. Tetapi, perlu diingat, pembentukan pengadilan tipikor berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 itu berada dalam semangat pemberantasan korupsi. Jadi, prinsip praduga tak bersalah tidak bisa dipahami secara mentah.

Pengadilan tipikor ini kerap luput dari setiap pembahasan mengenai pemberantasan korupsi, karena seluruh mata tertuju kepada KPK. Padahal seluruh hasil kerja KPK bisa tidak ada artinya, jika hakim tipikor tidak memutus perkara dengan semangat pemberantasan korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here