Antisipasi Krisis, OJK Rampungkan Regulasi Konglomerasi Keuangan

0
182
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, ditemani Anggota Dewan Koisioner lainnya, Kusumaningtuti, Rahmat Waluyanto, Nurhaida, dan Nelson Tampubolon, telah mewarisi regulasi soal Konglomerasi Keuangan kepada Dewan Komisioner OJK yang baru di bawah pimpinan Wimboh Santoso

Nusantara.news, Jakarta – Sejarah adalah guru yang paling  berharga. Sejarah sudah mengajarkan bagaimana Indonesia pernah terjerumus dalam krisis keuangan 1998. Berangkat dari sejarah 1998 itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyiapkan regulasi khusus konglomerasi keuangan, sebagai antisipasi gangguan sistem keuangan akibat fenomena konglomerasi keuangan di Indonesia.

OJK diketahui telah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban modal minimum terintegrasi bagi perusahan yang tergabung dalam induk konglomerasi keuangan. Regulasi ini merupakan warisan berharga yang ditinggalkan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada penggantinya Wimboh Santoso.

Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan berbentuk bank, perusahaan asuransi, reasuransi, perusahaan efek, atau perusahaan pembiayaan yang berada dalam satu grup karena keterkaitan kepemilikan atau pengendalian.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2015, yang mensyaratkan rasio modal minimum paling rendah 100 persen dari total modal minimum. Menurut rencana, aturan teknis mengenai konglomerasi keuangan akan diterbitkan pada Juli 2017.

Dalam beleid tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad  menjelaskan untuk menghitung rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, entitas induk harus menghitung Total Modal Aktual (TMA) dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal aktual masing-masing lembaga jasa keuangan secara individu atau konsolidasi dengan perusahaan anak sesuai aturan masing-masing sektor keuangan.

Tak hanya itu, OJK juga mengatur penerapan manajemen permodalan yang terintegrasi.

“Para entitas induk suatu konglomerat keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan, melakukan penilaian kecukupan modal, memantau dan menyampaikan laporan modal, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan melakukan pengkajian penerapan manajemen permodalan terintergrasi secara berkala,” ujar Muliaman.

Kebijakan ini dipercaya OJK mampu mengatasi dampak risiko signifikan jika dalam suatu konglomerasi keuangan ada entitas yang memiliki masalah dalam likuiditasnya.

OJK sendiri saat ini tengah mengawasi 50 perusahaan konglomerasi keuangan yang telah melaporkan struktur dan anggota anak usaha dari perusahaannya kepada OJK.

Dari 50 konglomerasi keuangan tersebut tercatat total aset yang dikelola mencapai Rp5.142 triliun atau 70,5% dari total aset industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, yakni Rp7.298 triliun.

Dampak positif

Konglomerasi sektor keuangan ini tidak selalu membawa dampak negatif.

Kepala Departemen Pengembangan, Pengawasan, dan Manajemen Krisis OJK Boedi Armanto menerangkan bahwa konglomerasi keuangan tetap memiliki sisi positif asal dikelola dan diawasi dengan tepat.

“Dampak positif konglomerasi keuangan adalah adanya keterkaitan antar sub sektor yang mampu meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan nasional,” tuturnya di Gedung OJK, beberapa waktu lalu.

Boedi merinci, ada sederet keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya konglomerasi keuangan.

Pertama, adalah peningkatan skala ekonomi dan efisiensi.

Kegiatan usaha industri jasa keuangan bisa lebih efisien dengan pembangunan infrastruktur bersama. Ini bisa menghemat pengeluaran masing-masing unit usaha anggota konglomerasi yang sama.

Kedua, penguatan distribusi, promosi, dan branding. Pada akhirnya akan memperkokoh fondasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

Risiko konglomerasi

Namun demikian tetap butuh pengawasan yang mumpuni agar tidak terjadi krisis akibat masalah di konglomerasi keuangan.

Sebab perkembangan konglomerasi keuangan adakalanya menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait dan ujungnya tak terkendali. Karena itu perlu diawasi dan dikelola dengan baik agar risiko timbulnya masalah dapat dihindari.

Dalam perspektif ini OJK menilai pentingnya konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang terintegrasi sesuai dengan peraturan OJK. Dengan mematuhi peraturan dari badan otoritas pemerintah, pihak konglomerasi keuangan bisa memetakan dengan baik risiko-risiko yang bisa saja terjadi, secara kelompok besar (group wide) tidak lagi perbagian (individual).

Jadi, pihak konglomerat keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dalam satu pengelolaan keuangan, termasuk pengaturan pemodalan.

Sedikitnya ada 10 risiko konglomerasi keuangan yang telah diidentifkasi pada tahap awal, meliputi delapan risiko perbankan, satu asuransi dan satu risiko transaksi dalam grup, memiliki dampak yang sama besar.

Risiko tersebut bisa diantisipasi jika para pengusaha mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan.

OJK berwenang melakukan pengawasan dan mengatur konglomerasi keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK sendiri telah mengeluarkan tiga peraturan OJK (POJK) terkait dengan konglomerasi keuangan, yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tetang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

OJK sendiri secara resmi sudah mencatat ada 50 konglomerasi keuangan dan masuk dalam pengawasan, terdiri atas 229 lembaga jasa keuangan (LJK) dengan perincian 35 entitas utama dari sektor perbankan, 1 entitas utama dari sektor pasar modal, 13 entitas utama dari sektor industri keuangan nonbank (IKNB), dan 1 LJK khusus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 konglomerasi keuangan yang bersifat vertikal (ada hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK, 28 bersifat horizontal (tidak memiliki hubungan langsung antara LJK, tetapi dalam pemegang saham), dan delapan Konglomerasi Keuangan yang bersifat campuran (mixed).

Berdasarkan laman resmi OJK, konglomerasi keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dan meliputi jenis LJK, yaitu bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan.

LJK tersebut dibagi menjadi LJK yang menjadi entitas utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan.

Dalam pengawasan terintegrasi 50 grup konglomerasi keuangan yang dilaporkan industri, OJK mengkategorikan dalam tiga jenis. Pertama, 14 grup konglomerasi keuangan yang bersifat vertikal atau kelompok konglomerasi keuangan dengan hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak yang secara jelas keduanya merupakan LJK.

Kedua, 28 grup konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal atau kelompok konglomerasi keuangan yang tidak memiliki hubungan langsung antara LJK yang berada dalam kelompok tersebut, tetapi dimiliki atau dikendalikan pihak pemegang saham pengendali yang sama.

Ketiga, delapan grup konglomerasi keuangan yang bersifat mixed, yakni kelompok konglomerasi yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal dan horizontal.

Deputi Komisioner Pengawas Bank II OJK, Boedi Armanto mengatakan, dengan pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan seluruh konglomerasi keuangan dapat bersinergi, tumbuh dan berkembang dengan tetap mempertahankan asas-asas prudential. Sehingga, dapat mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan nasional secara khusus dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara umum.

Dari 50 grup konglomerasi, terdapat 33 konglomerasi keuangan yang memiliki 2 hingga 3 perusahaan. Sementara 12 konglomerasi memiliki 4 hingga 8 perusahaan dan 5 konglomerasi terdiri dari 4 hingga 8 perusahaan.

Dia mengungkapkan, pengembangan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko.

Pertanyaannya, apakah dengan telah terbitnya regulasi seputar konglomerasi keuangan dengan otomatis dapat mencegah krisis keuangan di kemudian hari? Semua akan sangat tergantung pada niat baik dari para konglomerat yang mengendalikan bisnis keuangan tersebut.

Berikut adalah 50 entitas keuangan dalam pengawasan terintegrasi OJK :
1.  Grup Mandiri
2.  Grup BRI
3.  Grup BCA
4.  Grup BNI
5.  Grup Astra Permata
6.  Grup CIMB Niaga
7.  Grup Danamon
8.  Grup Panin
9.  Grup BII
10. Grup BTMU
11. Grup Sumitomo
12. Grup HSBC
13. Grup OCBC
14. Grup UOB
15. Grup Bukopin
16. Grup Mega
17. Grup BJB
18. Grup DBS
19. Grup Citibank
20. Grup Standard Chartered
21. Grup Muamalat
22. Grup Sinar Mas
23. Grup Mizuho
24. Grup JP Morgan
25. Grup Oto Multiartha
26. Grup Deutsche Bank
27. Grup Commonwealth
28. Grup Artha Graha
29. Grup Victoria
30. Grup AJB (Asuransi Jiwa Bumiputera)
31. Grup Resona
32. Grup MNC
33. Grup Askrindo
34. Grup Recapital
35. Grup BNP Paribas
36. Grup Indomobil Finance Indonesia
37. Grup Mitsubishi UFJ Lease & Finance
38. Grup Index
39. Grup Chandra Sakti Utama Leasing
40. Grup AXA Financial
41. Grup Danareksa
42. Grup BOA
43. Grup Agris
44. Grup Equity Life
45. Grup Sun Life
46. Grup Pro Car International Finance
47. Grup Mitraniaga
48. Grup Batavia Prosperindo
49. Grup Artos
50. Grup Mitra Dana Putra Utama

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here