Antisipasi Serangan Balik Novanto

0
373
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi menunjukkan foto Setya Novanto yang sedang dirawat di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Kecelakaan yang dialami Setuya Novanto, diperpersepsikan sebagai rekayasa. Kecelakaan itu dalam keyakinan banyak orang, adalah taktik Setya Novanto. Dapat  dipahami, karena dengan kecelakaan itu Novanto memperoleh perisai untuk menghindari pemeriksaan oleh KPK. Tetapi lepas dari apakah kecelakaan itu rekayasa atau tidak, yang pasti, menghindari pemeriksaan akan menjadi senjata ampuh bagi Novanto untuk kembali memenangkan sidang praperadilan dimulai tanggal 30 Nopember 2017 mendatang.  Kini KPK sudah membantarkan Novato di RSCM, sehingga KPK bisa melakukan pemeriksaan. Apakah dengan pembantaran itu Novanto sudah tidak berkutik, alias kena batunya?

Menghindari Pemeriksaan

Menghidari pemeriksaan. Inilah yang diduga kuat menjadi kata kunci atau inti dari kecelakaan yang dialami Setya Novanto.  Kasusnya sama persis ketika dia menghadapi status tersangka yang pertama. Ketika itu, Setya Novanto juga sudah mengajukan praperadilan. Untuk menghindari pemeriksaan, Setya Novanto terlebih dahulu berusaha meminta KPK menunda pemeriksaan dengan menggunakan lembaga DPR yang dipimpinnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengirim surat kepada KPK. Surat tanpa sepengetahuan pimpinan DPR yang lain dan sempat heboh itu, tidak digubris oleh KPK. Setelah tidak digubris, muncul berita Novanto terjatuh saat main pingpong dan dirawat di rumah sakit.

Sampai sidang praperadilan dimulai, Novanto praktis tidak bisa diperiksa oleh KPK.  Novanto sembuh dua hari setelah sidang praperadilan menggugurkan statusnya sebagai tersangka.

Kecelakaan dengan menabrak tiang listrik kali ini, diduga kuat kurang lebih tujuannya sama. Awalnya Novanto menghilang. Setelah itu Novanto mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Metro TV selanjutnya ke KPK. Kecelakaan itu diduga kuat bagian dari upaya menghidari pemeriksan, sampai sidang praperadilan bergulir tanggal 30 Nopember 2017 mendatang.

Sebegitu parahkah luka yang dialami Novanto dalam kecelakaan itu? Bukankah KPK bisa memeriksa Novanto di rumah sakit? Hal ini memang menjadi pertanyaan.

Pihak Novanto tampaknya sudah mengantisipasi hal itu. Maka, mengutip keterangan dokter, pengacaranya mengatakan, Novanto tidak sadarkan diri karena ada masalah di bagian kepala.  Kondisi “tidak sadarkan diri” menjadi kata kunci karena bisa dijadikan perisai untuk mencegah KPK melakukan pemeriksaan di rumah sakit.

Mengapa begitu penting menghidari pemeriksaan? Karena menghidari pemeriksaan merupakan kekuatan atau senjata Novanto dalam memenangkan gugatan praperadilan. Pemeriksaan merupakan bagian dari alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tanpa pemeriksaan, tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1)  KUHAP,   bahwa alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa, dalam istilah Mahkamah Konstitusi adalah “calon tersangka.”

Tanpa pemeriksaan, maka tidak ada keterangan terdakwa, sehingga tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dalam sejumlah kasus dan tafsir, pemeriksaan terdakwa ini, memang memang perdebatan. Sebab dalam menentukan tersangka, penyidik cukup memiliki dua alat bukti. Dua alat bukti itu bisa keterangan saksi, dan surat, tanpa keterangan terdakwa.

Tetapi, faktanya dalam sidang praperadilan yang diajukan Novanto, hakim tunggal Cepi Iskandar menggugurkan status tersangka Novanto dengan alasan belum pernah memeriksa Novanto.

Pertimbangan Cepi dalam menggugurkan status tersangka Novanto ketika itu adalah,  pertama, penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan.

Menurut Hakim Cepi iskandar, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, hakim Cepi juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK. Hakim menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Hakim menilai, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 21/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu objek praperadilan.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka disertai minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Pemeriksaan calon tersangka itu menurut Mahkamah Konstitusi untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

Jadi jelas dalam hal ini bahwa, betapapun KPK membawa ratusan bukti keterlibatan Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, tanpa alat bukti berupa pemeriksaan terhadap calon tersangka, maka alat bukti itu masih dianggap belum cukup.

Putusan MK inilah yang tampaknya menjadi pegangan Novanto. Karena itu Novanto selalu mangkir apabila dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebab, sesuai keputusan MK, sepanjang belum pernah diperiksa, maka statusnya masih sebagai calon tersangka. Oleh sebab itu, apabila KPK menetapkannya sebagai tersangka sebelum melakukan pemeriksaan, maka sidang praperadilan berpotensi menggugurkannya kembali.

Dalam perspektif itu pula, dapat dipahami mengapa Novanto bisa terjatuh saat bermain pingpong, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, dan dalam peristiwa itu, mengacu keterangan pengacaranya mengatakan Novanto tidak sadarkan diri.

Semua itu diperlukan sebagai perisai untuk menghidari pemeriksaan, karena setiap kali KPK menetapkannya sebagai tersangka, apabila tidak disertai keterangan calon tersangka, maka setiap kali pula akan digugurkan oleh sidang praperadilan.

Serangan Balik 

Kini Novanto resmi ditahan KPK dan dibantarkan di RSCM. Selama proses pembantaran dan penahanan, Novanto akan berada dalam penjagaan tim KPK dibantu aparat kepolisian.

Dalam pembataran di bawah pengawasan KPK itu, akan terkuak apakah kondisi Novanto benar seperti yang dikemukakan oleh pengacara yang mengklaim keterangan dokter, bahwa Novanto tidak sadarkan diri karena ada gangguan di bagian kepalanya. Dalam proses pembantaran itu akan terkuak tingkat keparahan yang dialami Novanto dalam kecelakaan itu. Dokter yang ditunjuk KPK akan menentukan apakah Novanto secara medis bisa menjalani pemeriksaan atau tidak.

Namun demikian, persoalannya belum tentu selesai. Sebab, sampai saat ini, pengacara dan keluarga Novanto belum menandatangani surat pembantaran, sehingga berpeluang dijadikan perkara hukum tersendiri.

Itu yang pertama. Yang kedua, terkait gugatan praperadilan yang sudah diajukan Novanto yang dimulai tanggal 30 Nopember nanti.

Seberapa besar peluang KPK memenangi gugatan praperdilan itu?

Mengacu pada sidang praperadilan yang pertama yang dimenangkan Novanto, ditambah putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan soal keterangan calon tersangka, maka KPK tampaknya akan kalah lagi.

Sebab, katakanlah dalam masa pembantaran ini, KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap Novanto dan menyertakan keterangan calon tersangka itu sebagai bukti dalam sidang praperadilan. KPK tetap berpeluang kalah, karena keterangan calon tersangka itu tentunya tidak dihitung oleh pengadilan mengingat keterangan calon tersangka itu dilakukan dalam pemeriksaan setelah penerbitan surat penetapan tersangka.

Alternatifnya adalah KPK membatalkan surat tersangka yang kedua. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap Novanto, dan setelah itu baru menerbitkan surat penetapan tersangka yang ketiga.

Tetapi alternatif ini belum tentu juga menyelesaikan masalah. Sebab, apabila surat penetapan tersangka yang kedua dicabut, maka Novanto berpeluang memperkarakan status pembantarannya. Tidak tertutup kemungkinan, hal ini akan menjadi persoalan hukum yang pelik lagi, karena Novanto tentunya akan minta dibebaskan sebelum diperiksa, dan menabrak tiang listrik lagi sesaat setelah dipanggil menjalani pemeriksaan.

Oleh sebab itu, pembataran Novanto, belum serta merta dapat ditafsirkan bahwa Novanto sudah tidak berkutik atau sudah kena batunya.

Langkah pembantaran yang dilakukan KPK memang mendapat apresiasi publik secara luas. Tetapi KPK tentunya harus bergerak di atas landasan hukum, bukan berdasarkan opini.

Publik yakin bahwa KPK sudah memiliki sejumlah pasal hukum untuk mengantisipasi aneka jurus hukum dan manuver yang akan dimainkan Novanto dan pengacaranya. Apa saja jurus dan manuver yang akan dimainkan Novanto dan pengacaranya, dan apa langkah antisipasi yang sudah dipersiapkan KPK? Masih harus ditunggu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here