Apa Di Balik Kemenangan Praperadilan Novanto?

0
382

Nusantara.news, Jakarta – Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto di KPK pun digugurkan. Surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dinyatakan tidak sah. “Menimbang, setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain yaitu Irman dan Sugiharto,” ucap Cepi Iskandar dalam amar putusannya di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Kekalahan ini di luar dugaan mengingat KPK mengklaim memiliki 6.000 bukti keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Oleh sebab itu, sulit menepis kecurigaan kalau dikatakan tidak sesuatu di balik kemenangan praperadilan Setya Novanto.  Pembuktiannya, akan terlihat apakah KPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menetapkan kembali Novanto jadi tersangka

Licinnya Novanto

Kemenangan Setya Novanto dalam sidang praperadilan membuktikan betapa licinnya Setya Novanto melepaskan diri dari jerat hukum. Berdasarkan pemberitaan di laman media online, sudah beberapa kali Setya Novanto lolos dari jerat hukum terkait korupsi. tahun 1999, Novanto pernah nyaris terjerat kasus pengalihan hak piutang Bank Bali senilai Rp500 miliar. Kasus ini terkait pengalihan dana dari bank bali sebesar lebih 500 miliar kepada PT. Era Giat Prima yang dimiliki Novanto, Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala. Kejaksaan akhirnya hanya mengadili Djoko Tjandra sebagai tersangka utama, sementara Novanto lolos berkat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan. Jaksa Agung saat itu dipimpin oleh MA Rachman yang dikenal dekat dengan Partai Golkar.

Novanto juga nyaris terjerat kasus penyeludupan beras impor asal Vietnam tahun 2003. Bersama Idrus Marham yang saat ini Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Setya Novanto terbelit skandal penyeludupan beras. Saat itu perusahaan miliknya, PT. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai semestinya.

Menurut laporan media, bea impor yang dibayarkan cuma untuk 900 ton beras. Setya Novanto diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 2006. Namun, kasus tersebut lalu meredup tanpa ada langkah hukum lanjutan.

Tahun 2004  Novanto juga nyaris terjerat kasus impor limbah beracun dari Singapura ke Batam. Ketika itu lebih dari 1.000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Uji laboratorium Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) mengungkap, limbah yang disamarkan sebagai pupuk organik itu mengandung tiga jenis zat radioaktif, yaitu Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228 dengan kadar 100 kali lipat di atas batas normal.

Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh Setya Novanto. Politisi Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, Setyo Novanto disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura. Kontrak yang dijalin PT APEL dengan pihak Singapura bahkan menyebut jumlah 400 ribu ton pupuk alias limbah yang akan diimpor ke Indonesia. Kasus ini hilang dengan sendirinya.

Nama Setya Nivanto juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan lapangan tembak untuk PON di Riau tahun 2012. Dalam kesaksiannya, mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak itu. Novanto yang saat itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia, disebut menggunakan pengaruhnya buat menekan Komisi Olahraga DPR agar memuluskan anggaran Pekan Olahraga Nasional dari APBN. Komisi Pemberantas Korupsi pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto pada pada 19 Maret 2013. Namun Novanto hanya diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Tahun 2015, Novanto terlibat pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport. Dalam rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, Novanto menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat diberikan jatah saham. Kasus ini terkenal dengan julukan “papa minta saham.”

Namun Novanto  kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak bisa menjadi bukti karena dianggap ilegal. Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Setnov hanya dijatuhkan sanksi pelanggaran sedang. Kasus tersebut kemudian mengendap sampai sekarang.

Ancaman KPK

Kemenangan Setya Novanto merupakan kekalahan KPK yang kedua dalam gugatan praperadilan. Kekalahan pertama adalah ketika berhadapan dengan Komjen Budi Gunawan. Pertanyaannya, apakah Setya Novanto bisa bebas dari jeratan KPK seperti Budi Gunawan yang sekarang menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)?

Kasus keduanya berbeda. Kasus Komjen Budi Gunawan terkait dugaan menerima hadiah. Dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 03/01/01/2015 per tanggal 12 Januari 2015, dinyatakan bahwa pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji. Karena itu Komjen Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Namun dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, dinyatatakan kasus yang dituduhkan terhadap Budi Gunawan tak berkaitan dengan kerugian negara

Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi, menyatakan, bahwa berdasarkan undang-undang, subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK sebagai termohon adalah orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. “Menimbang perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, maka apa yang diduga dilakukan pemohon tidak menyebabkan kerugian negara. Ternyata pemohon juga bukan subyek hukum tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, maka proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terkait pidana penetapan tersangka tidak sah dan karenanya penetapan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sejak saat itu Budi Gunawan bebas dari jerat hukum KPK dan kemudian ditunjuk memimpin BIN.

Bagaimana dengan Setya Novanto? Hakim Cepi Iskandar hanya memenuhi permohonan Novanto untuk sebagian. Hakim mengatakan penetapan tersangka harus dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.  Cepi juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah, karena setelah diperiksa bukti-bukti yang diajukan KPK merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain yaitu Irman dan Sugiharto.

Oleh sebab itu, kemenangan Novanto dalam gugatan praperadilan, tidak lantas membuat Novanto sudah bebas dari kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK memliki sejumlah pintu masuk untuk menjerat kembali Novanto.

Selain itu, pengertian gugatan dikabulkan untuk sebagian adalah bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sehingga hanya sebagian dari gugatan penggugat saja yang dikabulkan, maka para pihak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung kebenaran dari dalil-dalil yang mereka kemukakan di dalam persidangan

Sehari sebelum putusan praperadilan, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi sudah menyatakan, pihaknya sudah memiliki langkah antisipasi jika gugatan Novanto dikabulkan. Setiadi mengatakan, KPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk memeriksa kembali Setya Novanto. “Ini sudah diatur dalam amar Mahkamah Konstitusi, tapi kami tidak berharap akan hal itu,” ucap Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2017.

Jumat 29 September 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan untuk sebagian gugatan Setya Novanto.

Tinggalkan Golkar

Jalannya sidang gugatan praperadilan menurut  Indonesia Corruption Watch (ICW) janggal. ICW setidaknya mencatat enam kejanggalan. Pertama, hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setya Novanto  dalam kasus korupsi e-KTP. Kedua, hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK. Ketiga, hakim menolak eksepsi KPK. Keempat, hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Kelima, hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc (sementara) lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Keenam, laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus Angket KPK dijadikan bukti praperadilan.

Selain itu, dalam menetapkan seseorang jadi tersangka, KPK cukup memiliki dua bukti. Namun dalam kasus Setya Novanto,  KPK menyatakan memiliki ribuan bukti keterlibatan Novanto. “Kalau dicermati fakta persidangan yang muncul kami sudah sampaikan lebih dari 6000 barang bukti, lebih dari 1000 saksi dan lima orang saksi ahli. Semua syarat penetapan tersangka sesuai KUHP sudah kami penuhi,” kata Juri Bicara KPK, Febri Diansyah, Juli 2017.

Oleh sebab itu, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka Novanto, KPK masih memiliki ribuan amunisi untuk menerbitkan kembali surat perintah penyidikan untuk selanjutnya menetapkan lagi Novanto jadi tersangka dalam kasus yang sama.

Pertanyaannya, apakah KPK akan melalukan itu? Pertanyaan ini harus dikemukakan karena sebelum Novanto mengajukan gugatan praperadilan, KPK seperti bertele-tele menangani berkas Novanto.

Betapa tidak, kasus ini sudah terendus sejak tahun 2012 ini. Sementara Novanto baru dicekal 10 April 2017. Novanto ditetapkan sebagai tersangka sekitar tiga bulan setelah dicekal, yakni tanggal 17 Juli 2017.

Selain itu, Novanto mengajukan gugatan praperadilan pada Senin 4 September 2017. Ini berarti ada selang waktu sekitar 50 hari setelah ditetapkan jadi tersangka.

Ini agak di luar kebiasaan, karena biasanya gugatan praperadilan dilakukan tidak lama setelah ditetapkan jadi tersangka seperti dilakukan Budi Gunawan. Sebab hak tersangka mengajukan gugatan praperadilan gugur apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Menjadi pertanyaan, mengapa Novanto begitu lama (50 hari) baru mengajukan gugatan praperadilan? Terhadap KPK muncul pertanyaan, mengapa dalam 50 hari itu KPK tidak buru-buru melimpahkan berkas Novanto ke pengadilan tipikor?

Tenggat waktu yang cukup lama ini seperti sudah diatur. Oleh sebab itu sulit untuk menepis kecurigaan tidak ada sesuatu di balik kemenangan Novanto dalam sidang praperadilan.

Di sisi lain, terjadi gejolak di tubuh Partai Golkar. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, kalau pun memenangi praperadilan, Setya Novanto akan dievaluasi.

Sementara Yoris mengemukakan, kalaupun Novanto menang praperadilan, diminta mengurus kesehatan saja.  Sementara Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dikhabarkan sudah mengantarkan surat yang meminta Setya Novanto mundur dari posisi Ketua umum Partai Golkar.

Singkatnya, ada dorongan agar Setya Novanto meninggalkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Apakah ini yang menjadi “imbalan” dari kemenangan praperadilan Setya Novanto?

Pertanyaan ini akan terjawab dari apakah KPK akan menerbitkan sprindik baru atau tidak, terhadap Novanto seperti yang dikemukakan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here