Apa Itu Ultra Petita dalam Vonis Ahok?

0
463
Basuki Tjahaja Purnama seusai sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Utara, 9 Mei lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap terpidana perkara penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, memancing reaksi pro dan kontra, sepanjang pekan lalu.

Pihak yang kontra, menilai Majelis Hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto, menjatuhkan vonis yang berlebihan, karena tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

JPU yang dipimpin Ali Mukartono menuntut Ahok pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, karena meyakini Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP.

Semula JPU mendakwa Ahok melanggar salah satu dari kedua pasal tersebut. Dalam model dakwaan alternatif itu, Jaksa pada saat menuntut memang boleh memilih salah satu dari kedua dakwaan itu yang dianggapnya terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Pasal 156 mengatur tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan Pasal 156 huruf (a) mengatur penodaan agama yang dianut di Indonesia. Ancamannya pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Jadi, Jaksa tidak menilai Ahok terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 156-a KUHP yang mengatur tentang penodaan agama yang dianut di Indonesia. “Mengingat pasal kesengajaan dalam pasal 156-a adalah memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian terhadap pasal 156-a tak dapat/tepat diterapkan dalam kasus,” ujar salah satu JPU.

Tapi, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU, dan memvonis Ahok berdasarkan Pasal 156-a KUHP.

Putusan yang melebihi tuntutan JPU itu, oleh pihak yang menentang, dianggap keliru. Pengacara Todung Mulya Lubis dalam cuitannya, menyebut putusan hakim tersebut ‘an over kill’. “Saya katakan overkill krn sesungguhnya jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim yg menyeret Ahok menjadi penista agama.”

“Normalnya majelis Hakim mendasarkan vonnisnya pada requisitor jaksa. Adalah sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri,” cuit akun @TodungLubis.

Namun, menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan yang melebihi tuntutan itu soal biasa. “Itu namanya ultra petitum,” kata Guru Besar FH-UI ini. Ultra petitum, atau ultra petita, adalah penjatuhan putusan yang melebihi dari pada yang dituntut.

“Tidak ada masalah dengan ultra petita dalam putusan pidana. Ultra petita yang dilarang hanya dalam putusan perkara perdata,” ujar Nugra Panindito, praktisi hukum di Jakarta.

Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, lanjut Nugra, hakim mendasarkan pada Surat Dakwaan dari JPU. Dakwaan JPU terhadap Ahok adalah model dakwaan alternatif, yakni melanggar salah satu dari dua pasal yang didakwakan, Pasal 156 dan Pasal 156-a KUHP. Jika setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim meyakini bahwa salah satu dari pelanggaran pasal yang didakwakan terbukti, maka hakim boleh menjatuhkan vonis.

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP disebutkan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. “Jadi, kata kuncinya adalah yang tindak pidana didakwakan dalam Surat Dakwaan, bukan pada tindak pidana yang dituntut dalam Surat Tuntutan,” ujarnya.

Dikatakannya, yang dilarang adalah hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan. “Misalnya, Ahok didakwa secara alternatif melanggar pasal 156 dan/atau 156-a KUHP, tapi hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal yang berbeda,” katanya.

Hakim juga tidak boleh memvonis pidana penjara melebihi batas maksimal pidana penjara yang diatur dalam pasal yang dianggap terbukti. “Pelanggaran Pasal 156-a KUHP diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Ada limitasinya, sehingga hakim tidak boleh memvonis lebih dari itu. Tapi kalau di bawahnya boleh. Divonis penjara satu hari pun sah. Sebab hukum pidana kita tidak mengenal hukuman minimal, kecuali dalam tindak pidana korupsi yang merupakan lex specialis,” katanya.

“Jika hakim meyakini Ahok melanggar pasal 156-a KUHP, ya itulah keyakinan hakim. Secara juridis, putusan tersebut sah. Hakim dijamin kemerdekaannya memutuskan seperti itu. Apakah putusan tersebut salah, biarlah diuji di pengadilan tinggi. Pak Basuki kan sudah menyatakan banding. Jika majelis hakim tinggi menilai putusan tersebut salah, dia berhak membatalkan. Demikian seterusnya, jika nanti sampai kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung,” jelasnya.

Ditambahkan Nugra, majelis hakim dalam perkara pidana bertugas mencari kebenaran materiil, bukan saja kebenaran formil. Berbeda dengan perkara perdata, di mana hakim mencari kebenaran formil berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara (judex nonultra petita atau noncognoscitur). Jika hakim perdata meyakini sudah mendapatkan kebenaran formil, dia dapat menjatuhkan putusan, baik menolak atau menerima gugatan. “Jika hakim mengabulkan gugatan, putusan tidak boleh melebihi apa yang digugat,” tambahnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here