Apa Jadinya Demokrasi Tanpa Oposisi?

0
62
Jangan biarkan Jokowi sendirian

Nusantara.news, Jakarta- Kekuasaan tanpa tentangan dari lawan politik boleh jadi dambaan setiap pemimpin. Namun, dalam demokrasi, tanpa adanya oposisi, sistem pemerintahan yang ada bisa berujung pada kesewenang-wenangan. Sebab itu, tidak mungkin demokrasi berjalan tanpa oposisi.  “Democracy is not possible without the opposition,” begitu kata Presiden Bharatiya Janata Party (BJP) India, Amit Shah dalam salah satu kesempatan.

Sementara penulis dan reporter asal AS, Walter Lipmann menyebutkan bahwa dalam demokrasi, keberadaan oposisi harus dipertahankan bukan semata-mata karena alasan konstitusional, tetapi juga karena fungsinya yang mutlak diperlukan. Menurutnya, keberadaan oposisi adalah bagian dari kebebasan untuk berbicara dan berpendapat yang menjadi intisari dari demokrasi itu sendiri. Artinya, ketiadaan oposisi adalah kenihilan atau ketiadaan demokrasi.

Kini, dalam konteks Indonesia, pentingnya kehadiran oposisi dalam demokrasi tengah menjadi ancaman. Pasalnya, peluang masuknya parta-partai pendukung Prabowo Subianto-Sandaga Uno ke barisan koalisi pemerintah kian santer. Di antara lima partai pengusung Prabowo (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya), nama Demokrat dan PAN yang berpeluang berpindah ‘perahu’.

Partai Gerindra sendiri kabarnya tengah dilirik masuk ke pelukan kekuasaan dengan bungkus ‘rekonsiliasi Jokowi-Prabowo’. Sepanjang rekonsiliasi untuk menurunkan ketegangan politik dan polarisasi di akar rumput akibat persaingan di Pilpres 2019 kemarin, tentu sah-sah saja dilakukan. Rekonsiliasi yang dibangun dengan etika politik dan untuk kepentingan rakyat, patut disambut baik.

Yang jadi soal, manakala rekonsiliasi berubah menjadi ajang transaksi jabatan dan tukar-menukar kepentingan. Yang kalah kasuk-kusus mencari posisi, yang menang bernafsu menarik-narik lawan untuk berkongsi. Watak politik model ini bisa melahirkan dua tipikal: oposisi pragmatis (memilih jadi oposisi semata-mata karena tak dapat posisi), dan penguasa egois (ingin menang sendiri dan tak mau ada lawan).

Pertanyaannya, mengapa rekonsiliasi dimaknai oleh elite semata ajakan bergabung ke pemerintahan? Bukankah rekonsiliasi tidak mesti berkoalisi? Lebih-lebih jika sejak awal DNA masing-masing partai berbeda: baik ideologi ataupun platform politknya. Kecuali bagi partai yang 'tak jelas kelaminnya', tanpa idelogi, dan pragmatis: semua bisa dilakukan.

Koalisi Obesitas Vs Oposisi Kerempeng

Bergabungnya Gerindra sangat besar kemungkinan akan menyisakan PKS sendirian sebagai partai oposisi tunggal. Pasalnya PKS belum menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan, berbeda dengan Partai Demokrat dan PAN yang kemungkinan besar juga akan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi di periode kekuasaannya yang kedua ini.

Jika hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintah di DPR, maka tentu saja kekuatan penyeimbang ini akan jadi seperti macan ompong. Pasalnya, suara PKS dalam Pileg 2019 hanya mencapai 8,21 persen di tingkat nasional. Maka, kemungkinan total kursi yang dimiliki oleh partai tersebut tidak akan jauh-jauh dari persentase tersebut.

Artinya, jika ada kebijakan atau peraturan yang harus diputuskan dan pada akhirnya mengambil jalur voting di DPR, kekuatan oposisi memang tidak ada apa-apanya dibandingkan supermajority atau mayoritas super yang berisi partai-partai koalisi Jokowi, apalagi jika pada akhirnya pimpinan lembaga tersebut juga dikuasai oleh koalisi pemerintahan.

Komposisi gemuknya partai pendukung pemetintah dengadi parlemen mewlawan PKS sebagai oposisi semata wayang, serupa ‘pertarungan’ koalisi obesitas dan oposisi kerempeng. Bisa dibilang, yang satu kelebihan gizi, satu lagi kekurangan gizi. Dari segi medis, keduanya rawan penyakit.

Pun begitu, PKS melalui Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa optimis bisa menjalankan peran oposisi dengan baik. Dia menyatakan, siapapun yang membela kepentingan rakyat sekecil apapun maka menjadi besar. Sebab menurutnya oposisi yang terbaik adalah bergabung bersama rakyat.

"Ingat kisah cicak vs buaya? Mana ada cicak menang, tapi ketika cicak didukung oleh rakyat, cicaknya yang menang," kata Mardani, Senin (1/7).

Istilah 'cicak vs buaya' adalah personifikasi yang diciptakan mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji pada 2009 silam. Personifikasi itu menggambarkan pertarungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. KPK diibaratkan sebagai cicak, sementara Polri dipersonifikasi sebagai buaya kala itu.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Bubar, Siapa Jadi Oposisi?

Bagi Jokowi, mengumpulkan koalisi sebanyak-banyaknya dengan alasan stabilitas politik memang menguntungkan. Sebab, relasi dia sebagai eksekutif dengan legislatif akan harmonis. Segala kebijakan pemerintahan yang perlu persetujuan wakil rakyat akan sesegera mungkin terealisasi. Istana berhasil dia pegang, dan parlemen pun sukses digenggam. Hanya saja, dalam negara yang eksekutifnya terlampau kuat, selain tidak menyehatkan oposisi, juga berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter.

Dengan kondisi in,i muncul wacana kelahiran oposisi jalanan yang akan digerakkan oleh kelompok yang membawa isu sentimen agama di dalamnya. Oposisi Islam politik ini – jika ingin disebut demikian – akan menjadi perpanjangan tangan benturan teologis dan kultural yang terjadi dalam komunitas muslim Indonesia yang berpotensi menjadi penekan pemerintah dalam parlemen jalanan. Atau, gerakan mahasiswa barangkali juga akan bangkit kembali. Entahlah.

Tentu pertanyaannya adalah akan seperti apa kondisi politik nasional jika tidak ada oposisi pemerintahan di DPR yang bertugas melakukan check and balances terhadap kekuasan yang saat ini berkuasa? Lalu, mungkinkah demokrasi bisa berjalan tanpa oposisi? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here