Apa Makna Temuan Permasalahan APBN Senilai Rp27,37 Triliun?

0
167
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I 2017 menemukan permasalahan keuangan sebesar Rp27,37 triliun

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa hari lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan adanya temuan 14.997 permasalahan keuangan senilai Rp27,39 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I 2017. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan LHP semester II 2016 senilai Rp19,48 triliun.

Apakah ini pertanda permasalahan governance belum kunjung membaik? Apakah ke depan akan semakin baik, atau justru semakin buruk? Apakah ini pertanda reformasi keuangan negara telah gagal?

Permasalahan keuangan yang diungkap Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, dan ketidakefisien senilai Rp2,25 triliun.

Dia menjelaskan permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp1,81 triliun, dengan potensi kerugian senilai Rp4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp18,44 triliun. Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah Rp509,61 miliar.

Moermahadi menyatakan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu. Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menambahkan, sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP sebanyak 84%, capaian ini mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95%. 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 9%, dan 6 LKKL memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 7%.

“Indeks opini atas capaian tingkat perolehan opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 adalah 3,70. Ini masih di bawah target bidang reformasi keuangan negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88,” kata Moermahadi di Gedung DPR RI, Selasa (3/10).

Berbeda halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dia mengatakan capaian opini pada LKPD telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Pemerintah provinsi dengan opini WTP sejumlah 91% dari target 85%, pemerintah kabupaten sejumlah 66% dari target 60%, dan pemerintah kota sejumlah 77% dari target 65%.

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan niaga dan transportasi gas, pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat, dan pengelolaan KPR Sejahtera dan subsidi selisih angsuran atau subsidi selisih bunga.

Sedangkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang perlu diperhatikan adalah perhitungan bagi hasil migas. Dia menyatakan BPK masih menemukan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk bagi hasil migas tahun 2015 sebesar US$ 956,04 juta atau senilai Rp12,73 triliun.

Moermahadi mengatakan BPK telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 285,23 triliun. Dari jumlah itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi adalah 320.136 rekomendasi sebanyak 69,0% atau senilai Rp132,16 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester 1 Tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, dan Arsip Nasional telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan status telah sesuai dengan rekomendasi pada periode yang sama.

“Efektivitas hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. BPK berharap lHPS I Tahun 2017 dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya,” pungkas dia.

Temuan Freeport dan DKI

Selain itu BPK juga mengumumkan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017. Salah satu yang menjadi tujuan pemeriksaan DTT mengenai kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 2013-2015.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemerintah melalui PP Nomor 45/2003 yang telah diubah dalam PP Nomor 9/2012 telah menetapkan besaran tarif iuran tetap dan royalti tambahan. Akan tetapi BPK menemukan PTFI masih menggunakan tarif yang tercantum dalam KK yang lebih rendah dan tidak disesuaikan dengan tarif baru tersebut.

Atas temuan tersebut ditemukan hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode 2009-2015 sebesar US$445,96 juta atau setara Rp5,97 triliun (kurs Rp 13.400).

Lalu BPK juga menemukan bahwa dasar penghitungan pencairan jaminan reklamasi yang dilakukan Kementerian ESDM tidak akurat. Sehingga terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi yang seharusnya masih ditempatkan pemerintah Indonesia sebesar US$1,43 juta atau setara Rp19,16 miliar.

BPK juga menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam KK PTFI meliputi penerimaan selain denda keterlambatan yang belum dipungut. Biaya concentrate handling yang dikeluarkan PTFI akan mengurangi royalti yang dibayarkan kepada pemerintah.

Pada 2013-2015 terdapat komponen yang tidak tepat dibebankan sebagai biaya concentrate handling sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan royalti oleh pemerintah sebesar US$181,45 ribu atau setara Rp2,43 miliar. Jika ditotal kerugian negara mencapai Rp5,99 triliun.

Dalam LHP Semester I 2017, BPK juga menyampaikan adanya temuan dugaan korupsi atas 18 Puskesmas di DKI Jakarta. Temuan ini tentu saja di-follow up oleh Bareskrim Mabes Pori.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempersilakan aparat hukum menjalankan tugasnya, tetapi proyek yang sudah selesai dipastikan tetap diresmikan dan difungsikan.

“Ya nggak apa-apa (diselidiki), bagus. Jadi disidik aja, selidiki aja, ada unsur korupsi apa enggak. Tapi proyek yang sudah selesai tidak boleh terbengkalai, harus diresmikan dan difungsikan,” ujar Djarot, Jumat (6/10).

Saat ini Bareskrim Polri masih berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menindak lanjuti kasus itu. Djarot pun meminta kepolisian untuk menindak dan memproses oknum pejabat yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Tapi lucunya Djarot bersikeras tetap akan meresmikan 18 Puskesmas yang terindikasi korupsi tersebut.

“Kalau ada oknum yang masih bermain-main dan betul-betul terbukti (korupsi), silakan diproses. Tetapi gedung yang sudah selesai tetap kami manfaatkan,” tandasnya.

Makna temuan BPK

Jika melihat temuan BPK di level pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, hingga ke BUMN dan korporasi dunia, paling tidak ada tiga hal yang perlu dipahami.

Pertama, bahwa reformasi keuangan negara belum sepenuhnya berhasil mengingat substansi temuan setiap semester nyaris sama. Hanya besaran temuan dan nilai potensi kerugian negara yang naik turun.

Kedua, di antara temuan penyimpangan keuangan negara tersebut ada yang sudah jelas-jelas menjadi kerugian negara sebesar Rp1,81 triliun dan potensi kerugian negara Rp4,89 triliun.

Ketiga, sebagian dari temuan tersebut yang sudah jelas-jelas ada unsur korupsi mestinya ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian untuk mencokok oknum-oknum yang bermain dengan anggaran tersebut.

Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras dengan governance yang lebih baik, jujur dan transparan. Sehingga ada perbaikan yang signifikan, kalau malah semakin buruk, maka reformasi keuangan negara hanya sebatas lift service saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here