Apa yang Diharapkan dari UKP PIP?

0
499

Nusantara.news, Jakarta – Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) sudah resmi dibentuk. Dasarnya adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017, dan resmi diundangkan pada tanggal 23 Mei 2017.

Disebutkan dalam Perpres itu, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat UKP-PIP adalah unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala.

“UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.

“Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari-hari kita,” ujar Presiden.

Pancasila juga harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata. “Hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam memghadapi permasalahan bangsa,” ujar Presiden.

Unit ini akan berkedudukan langsung di bawah Presiden dan mempunyai kedudukan setara Kementerian Negara. UKP PIP nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala deputi dan diisi para dewan penasihat yang terdiri atas berbagai tokoh negara, agama, ormas, hingga purnawirawan TNI-Polri.

Juga ada dewan pengarah. Menurut Yudi Latif yang ikut merancang unit kerja tersebut, dewan pengarah di UKP ini akan ditempati Megawati Soekarnoputri.  “Bu Mega bukan sebagai unsur partai, tapi dalam kapasitas dari pendiri republik, representasi perumus Pancasila. Masa seseorang yang punya kaitan dengan unsur historis tidak ada di situ, rasanya kurang elok,” kata Yudi.

Selain Megawati, ada mantan Wapres Try Sutrisno, sebagai wakil tokoh nasional. Lalu ada Ketua Umum MUI K.H. Ma’aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Ahmad Syafii Maarif dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, sebagai wakil tokoh agama.

Badan ini mengingatkan orang pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di era Presiden Soeharto. BP7 yang dibentuk pada 26 Maret 1979 melalui Keppres No. 10 Tahun 1979, merupakan lembaga non-departemen yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dibawah koordinasi Menteri/Sekretaris Negara. Tugasnya, kurang  lebih sama dengan UKP PIP ini, yakni melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden.

Tetapi, lanskap sosial politik keduanya berbeda. Menurut Azyumardi Azra, posisi Pancasila saat ini termarjinalisasi, karena gelombang demokratisasi yang  berbarengan dengan  globalisasi seakan-akan membuat ideologi semakin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas.

Azyumardi mengatakan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Pancasila semakin marjinal. Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik  mempertahankan kekuasaannya. Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang diindoktrinasikan melalui Penataran P4.

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (religious-based ideology). Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik.

Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisasipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen local-nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun by implication kian kehilangan posisi sentralnya

Kondisi demikianlah yang dihadapi UKP PIP ini. Menurut Yudi Latif, yang kabarnya akan menjadi Kepala UKP ini, ada tiga program yang akan dilakukan lembaga baru ini.

Pertama,  menyiapkan konten dan metodologi pelajaran Pancasila dan kebangsaan di dunia pendidikan.  Kedua, melakukan pengembangan jaringan dan mengarusutamakan isu-isu Pancasila ke ruang publik. Implementasi dilakukan dengan media multiplatform, pendekatan secara horizontal dan membentuk kekuatan orang agar merasa punya perhatian pada Pancasila. Dan ketiga, pengukuran dan pemantauan terhadap lembaga pemerintah. Unit kerja akan melihat kebijakan dan perilaku lembaga pemerintah apakah sudah sejalan dengan pemerintah atau tidak.

Sebagai tugas awal, target-target teknis tersebut memang sudah memadai. Tapi, jika hendak bergerak lebih jauh untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, “pekerjaan rumah” UKP ini sungguh banyak, dan berat.

Salah satunya, misalnya, mengevaluasi seluruh produk hukum yang ada, apakah sudah sesuai Pancasila atau justru sebaliknya. Sebab, dalam negara hukum, produk hukum adalah pedoman bernegara.

Evaluasi produk hukum ini tentu harus dimulai dari sumbernya, yakni UUD 1945 yang sudah berkali-kali diamandemen itu. Salah satu perubahan  akibat amandemen UUD 1945 itu,  adalah penggantian kata “setiap warga negara” dalam semua pasal-pasal yang mencantumkan kata itu menjadi kata “setiap orang”. Kata ‘setiap orang’ cenderung mendekati pemaknaan individualisme yang menjadi ciri liberalisme.

Demikian pula dengan implementasi sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Mesti pula dievaluasi, apakah sila ini sudah tercermin dalam UUD NRI 1945 dan seluruh produk perundang-undangan di bawahnya.

Satu contoh saja, dalam Pasal 18 ayat (4) hasil amandemen kedua UUD 1945, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Demokratis cenderung dipahami sebagai “one man one vote”. Sementara di UU, pemilihan secara demokratis itu diterjemahkan sebagai “dipilih secara langsung”. Perlu klarifikasi oleh UKP PIP, apakah itu adalah sama dengan permusyawaratan perwakilan yang digariskan Pancasila.

Setelah mengevaluasi roh Pancasila dalam konstitusi, langkah berikutnya adalah menilai seluruh produk hukum yang ada. UKP PIP harus terbuka mengumumkan kepada publik, hasil evaluasi itu.

Jika hasil pengkajian menemukan ada bagian dari UUD 1945 atau produk hukum di bawahnya yang tidak sejalan dengan Pancasila, maka harus ada jalan keluar, entah berupa amandemen konstitusi, atau pembatalan dan revisi UU.

Apabila UKP ini berhenti di tugas-tugas teknis seperti yang dijelaskan Yudi Latif di atas, dan tidak masuk ke wilayah yang lebih substansial, badan baru ini tak akan banyak manfaatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here