Apabila Boediono Tersangka

1
345
Hakim PN Jaksel memerintahkan KPK segera menetapkan mantan Wapres Boediono dkk sebagai tersangka baru dalam kasus bailout Bank Century.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak Budi Mulya divonis 15 tahun oleh hakim Mahkamah Agung (MA) dua tahun lalu dalam kasus Bank Century, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka baru.

Ada yang tidak beres dengan proses penanganan perkara korupsi Bank Century. KPK menggantungnya terlalu lama. KPK dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah. KPK berdalih selama ini masih mendalami dan menganalisis kasus Century dan tidak mau disebut telah menghentikan penyidikan.

Karena itu LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan melawan KPK terkait kasus Bank Century hingga tiga kali. Isi gugatannya mendorong KPK segera menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Bank Century. Pasalnya, mereka yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya layak menjadi tersangka baru.

Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)  mengabulkan permohonan praperadilan MAKI. Hakim PN Jaksel memerintahkan KPK segera menetapkan tersangka baru dalam kasus bailout Bank Century.

Melalui amar putusan nomor 24 pid.pra 2018, KPK diperintahkan PN Jaksel melakukan penyidikan lanjutan dan menetapkan tersangka baru yang nama-namanya disebut terlibat dalam surat dakwaan eks Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” demikian hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat humas PN Jaksel, Achmad Guntur, di kantornya, Selasa (10/4/2018).

Menanggapi putusan praperadilan PN Jaksel, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. Pihaknya mengatakan akan mempelajari putusan tersebut sebelum menindaklanjutinya.

“KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada,” jelasnya, Selasa (10/4/2018).

Pada dasarnya KPK memang berkomitmen membongkar dan menyeret semua pihak yang diduga melakukan korupsi, jika telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Namun sebelum melakukan hal itu, KPK akan melakukan proses verifikasi disertai bukti-bukti yang kuat, agar hasil penyidikan tidak kandas di pengadilan. “Pada prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” tegas Febri.

Siapa Kawan-kawan Boediono?

Adanya perintah penetapan tersangka terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono dan kawan-kawan dalam kasus korupsi Bank Century, memang bukan hal mengejutkan. Akan tetap ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia di mana mantan wakil presiden (Wapres) ditetapkan sebagai tersangka, tentunya apabila KPK sebagai lembaga independen mau melaksanakan perintah tersebut.

Sebaliknya, apabila KPK tidak ‘becus’ menjalankan perintah hakim, maka kasus itu tersebut dapat ditangani oleh penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan. Namun sebelum itu, putusan tersebut dikembalikan lebih dulu kepada KPK selaku termohon dalam praperadilan.

Apakah nanti KPK sanggup melaksanakan putusan tersebut atau tidak. Tentu KPK sudah memiliki ukuran bukti-bukti setelah pelaksanaan kerjanya diuji dalam melimpahkan perkara tersebut.

Berdasarkan surat dakwaan No Dak-07/24/02/2014 atas nama terdakwa Budi Mulya tertanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni KMS A Roni, Pulung Rinandoro, Titik Utami, Rusdi Amin, Antonius Budi Satria, Ahmad Burhanudin, dan Guntur Ferry Fahtar, sudah jelas terlihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam skandal bailout tersebut. Selain Boediono, ada banyak nama yang terlibat. Rata-rata mereka adalah penjabat BI.

Sesuai dakwaan primer, disebutkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century Tbk dan proses penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagak berdampak sistemik,

Budi Mulya juga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi a. memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar, b. memperkaya pemegang saham PT Bank Century Tbk yaitu: Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp 3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp 2,753 triliun, c. memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 triliun.

Disebutkan pula terdakwa telah merugikan perekonomian negara sebesar Rp 689 miliar dalam pemberian FPJP dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam pemberian FPJP ke Bank Century, sesuai dakwaan Budi Mulya telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum itu bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S Budi Rochadi (sudah meninggal dunia) selaku Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan, Hermanus Hasan Muslim, dan Robert Tantular.

Sedangkan dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya melakukannya bersama-sama Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus selaku anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Moneter, Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang Logistik, Keuangan Penyelesaian Aset, Sekretariat, dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Itulah ‘kawan-kawan’ Boediono yang dimaksud hakim PN Jaksel Effendi Mukhtar agar KPK menetapkan semuanya menjadi tersangka.

Boediono sendiri pernah diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI. Saat itu Boediono ditanya penyidik KPK seputar krisis untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat adanya krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik.

Dikatakan Boediono dalam kesaksiannya, Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

Langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century, dinilai Boediono merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Terungkapnya skandal bailout Bank Century ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Bank Indonesia. BPK dalam kesimpulannya akhir November 2009 menyebut ada sembilan kejanggalan dalam penyelamatan Bank Century, termasuk bagaimana terbentuknya Bank Century lewat merger hingga pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

Bank sentral, menurut BPK, dianggap tidak memberikan informasi yang akurat mengenai status keuangan Bank Century di hari-hari genting bulan November tahun 2008 ketika keputusan penyelamatan diambil. Bank Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Boediono juga dituduh oleh BPK gagal mengawasi Bank Century dengan baik sejak awal terbentuknya tahun 2004.

Dalam hasil auditnya, BPK menambahkan dana sebesar US$ 18 juta, yang berasal dari talangan pemerintah itu, ditransfer ke beberapa rekening nasabah Bank Century berinisial “BS” yang belakangan diyakini sebagai Boedi Sampoerna, anggota keluarga konglomerat terkenal di Indonesia. Boedi Sampoerna yang disebut-sebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, diketahui memang merupakan salah satu dari tiga nasabah terbesar Bank Century.

Peran Sri Mulyani dan SBY

Banyak pihak berharap penetapan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka, dapat mengungkap keterlibatan orang-orang di luar surat dakwaan Budi Mulya, seperti SBY dan Sri Mulyani. Maklum, kasus bailout Bank Century tidak bisa dilepaskan dari kedua sosok ini.

Pada 27 Agustus 2009, Komisi XI DPR memanggil Menteri Keuangan, BI dan LPS untuk dimintai keterangan terkait lonjakan suntikan modal yang diberikan LPS kepada Bank Century. Soal itu, Sri Mulyani tidak membantah. Bahkan dia mengaku mendapat tekanan dari sejumlah elite dan kelompok di Indonesia terkait upaya menegakkan transparansi keuangan. Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), wajar saja Sri Mulyani kecewa. Sebab di situ ada proses politik yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang menjadikannya “kambing hitam” dari kasus Bank Century.

Bahkan sejumlah inisiator Pansus Hak Angket Century menyebutkan nama-nama yang mempunyai peran dalam penyelamatan bank yang kini bernama Bank Mutiara. Misalnya, Miranda Gultom, Raden Pardede, Sri Mulyani dan Boediono. Selain itu, kasus Bank Century juga tidak bisa dilepaskan terlepas dari ambisi SBY yang juga pembina Partai Demokrat (PD) untuk memenangi pemilu legislatif 2009. Ada yang menyebut aliran uang dari Century mengalir ke PD.

Memang sangat mustahil bila presiden dan wakil presiden tidak mengetahui perkara bailout Bank Century, walau Jusuf Kalla beberapa kali mengatakan dia hanya mendapat pemberitahuan namun tidak diajak berkonsultasi. Terlebih, Sri Mulyani telah mengklaim secara intensif selalu melaporkan perkembangan Bank Century.

Setidaknya ada tiga dokumen surat Sri Mulyani kepada SBY sebagai presiden saat proses bailout Bank Century terjadi. Dokumen ini menjadi fakta atas bantahan SBY selama ini yang mengaku tidak mengetahui proses bailout. Ini mengindikasikan kalau SBY sudah berbohong.

Surat pertama, surat tanggal 25 November 2008 nomor S-01/KSSK.01/2008, perihal: Penyampaian Laporan Pencegahan Krisis. Dalam surat yang tertulis sifatnya Sangat Rahasia/Segera itu, Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua KSSK melaporkan empat poin. Sri Mulyani juga melampirkan notulen rapat KSSK tanggal 21 November 2008.

Surat pertama ini sangat terperinci menjelaskan pokok-pokok persoalan terkait penyelamatan Bank Century. Ditambah lagi dengan lampiran notulen rapat KSSK tanggal 21 November 2008. Jelas semua peta persoalan dan langkah yang diambil KSSK disampaikan dengan detil kepada SBY sebagai presiden ketika itu.

Surat kedua, Surat Menkeu/Ketua KSSK Sri Mulyani kepada Presiden SBY tertanggal 4 Februari 2009 dengan nomor surat SR-02/KSSK.01/II/2009. Surat bersifat sangat rahasia ini perihal Laporan Perkembangan Penanganan PT Bank Century Tbk. Terdapat 15 poin dalam surat ini. Pada poin pertama, Sri Mulyani mengawali dengan tulisan ‘Sebagaimana Bapak Presiden Maklum’.

Dan surat ketiga, Menkeu Sri Mulyani kepada Presiden SBY tertanggal 29 Agustus 2009 dengan nomor surat SR-37/MK.01/2009. Surat ini sama dengan dua surat sebelumnya bersifat sangat rahasia/sangat segera, perihal Penanganan PT Bank Century. Sama dengan surat kedua, Sri Mulyani mengawali suratnya dengan kata ‘Sebagaimana Bapak Presiden Maklum’.

Berkaitan dengan putusan hakim PN Jaksel agar menetapkan Boediono dan kawan-kawan menjadi tersangka, KPK sebagai state auxiliary organ, wajib menjalankan perintah pengadilan. Terlebih semua fakta kasus Bank Century sudah dibeber di persidangan. Kalau berpihak pada asa hukum equality before the law, siapa saja bisa diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka tidak terkecuali mantan Wapres, mantan Menkeu, atau mantan Presiden. Sebaliknya apabila KPK tidak melaksanakan perintah yang dibacakan dalam putusan pengadilan, maka sama saja KPK telah membangkang terhadap hukum.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here