Ketegangan AS-Korut

Apakah Diplomasi Masih Punya Tempat di Korea Utara?

0
114
Pemimpin Korut Kim Jong Un mengunjungi Pasukan Komando Strategis Tentara Rakyat Korea (KPA) di sebuah lokasi yang tidak diketahui di Korut dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Selasa (15/8). ANTARA FOTO/KCNA/via REUTERS

Nusantara.news, Washington/Pyongyang – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang masih berlangsung panas hingga hari ini membersitkan pertanyaan, apakah pintu diplomasi antara AS dan Korea Utara sudah benar-benar tertutup? Kedua pemimpin negara tersebut, Donald Trump dan Kim Jong-un, terus terlibat “perang” kata-kata yang membuat dunia khawatir bahwa perang di Semenanjung Korea tinggal sejengkal saja.

Tak kurang, dari mulai Cina, Rusia, hingga negara-negara Uni Eropa meminta kedua belah pihak menahan diri agar ketegangan tidak benar-benar memicu perang.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini, sebagaimana dilansir South China Morning Post, mengeluarkan sebuah pernyataan pada Senin (14/8) agar Korea Utara “menahan diri dari tindakan provokatif lebih lanjut.” Dia juga menyatakan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan melakukan upaya diplomatik yang menjangkau Korea Utara dan Korea Selatan, AS, Cina, Rusia dan Jepang.

Kekhawatiran tentang perang meningkat setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan memeriksa dengan serius rencana penembakan rudal ke Guam sebuah pulau yang merupakan pangkalan udara dan angkatan laut AS, menurut laporan media resmi pemerintah Korea Utara KCNA Selasa (15/8) pagi.

Dalam laporan itu digambarkan, Kim meneliti rencana penyerangan itu berjam-jam serta mendiskusikannya dengan para perwira pada Senin (14/8), ketika dia mengunjungi komando Pasukan Strategis yang bertanggung jawab atas unit rudal Korea Utara.

Kantor berita pemerintah itu juga mengatakan, Kim sebelumnya akan mengawasi tindakan AS dalam hari-hari ini sebelum akhirnya dia membuat keputusan final merudal Guam, pulau kecil yang dijadikan pangkalan AS dan berjarak sekitar 3.500 kilometer dari Korut.

“Amerika Serikat, yang merupakan yang pertama membawa banyak peralatan nuklir strategis ke dekat kita, pertama-tama harus membuat keputusan yang tepat dan menunjukkannya melalui tindakan jika mereka ingin mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan mencegah bentrokan militer yang berbahaya,” ancam Kim seperti dikutip KCNA.

Beijing telah mengingatkan Trump untuk menahan diri, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyulut “api” seperti sebelumnya. Menanggapi Kim, Trump sempat mengeluarkan pernyataan provokatif dalam beberapa pekan terakhir, misalnya dengan memperingatkan bahwa Korea Utara akan menghadapi “api dan kemarahan” jika membuat ancaman lagi ke depan. Trump juga menyatakan bahwa ancaman Korea Utara itu justru akan menyulitkan negara komunis itu sendiri.

Cina adalah pihak yang ikut ditekan AS untuk menghentikan aksi-aksi provokatif Korea Utara, dengan mendorong penjatuhan sanksi kepada negara tetangga sekaligus sekutu ekonominya itu.

Pada hari Senin (14/8), Kementerian Perdagangan dan Administrasi Pabean Cina akhirnya mengumumkan akan mulai memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara mulai hari Selasa (15/8), dengan melarang sepenuhnya impor produk akuatik, batu bara, besi, bijih besi, timbal dan bijih timbal dari Korea Utara. Produk makanan laut, termasuk ikan dan kerang-kerangan juga masuk dalam daftar larangan. Padahal Cina mengimpor cukup besar seafood dan batu bara dari Korea Utara.

Menurut data bea cukai Cina yang dikutip Reuters, negara itu mengimpor makanan laut senilai USD 91 juta dari Korea Utara pada paruh pertama tahun 2017.

Sejauh mana diplomasi berjalan?

Hingga detik ini, meski Trump dan Kim, dua pemimpin yang sama-sama unik dan sukar diprediksi itu, telah terlibat perang kata-kata, nyatanya pintu diplomasi yang didorong oleh kedua pihak masih terbuka lebar.

Dalam artikel di Wall Street Journal yang terbit Senin, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menulis, “AS bersedia untuk bernegosiasi dengan Pyongyang” dan mengatakan, denuklirisasi adalah tujuan mereka, bukan pergantian rezim. Sekaligus menegaskan, AS bukanlah ancaman bagi rezim Kim Jong-un dalam mempertahankan kekuasaannya di Korea Utara.

Kim beberapa kali mengatakan, negaranya tidak mau “di-Libyakan” atau “di-Irak-kan” oleh AS karena tunduk soal pengembangan senjata nuklir terhadap Paman Sam.

Tawaran diplomasi Mattis dan Tillerson itu tampaknya bakal menemui secercah peluang. Pada Selasa pagi, media pemerintah Korea Utara KCNA, secara khusus melunakkan retorika resminya dalam sebuah langkah yang oleh beberapa orang dianggap sebagai seruan untuk berdialog.

Trump sendiri, sejak kampanye Pilpres AS telah mengemukakan gagasan untuk bersedia bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Kemudian sejak menjabat, Trump juga telah menawarkan lebih banyak petunjuk bahwa dia akan berbicara dengan Kim.

Bahkan di tengah ancaman Korea Utara baru-baru ini, Trump masih mengatakan bahwa “tidak ada yang menyukai solusi damai lebih dari Presiden Trump.”

Di balik layar, diplomasi tetap berjalan

Meski tidak secara formal, diplomasi antara AS dan Korea Utara tetap berjalan. Mereka menyebutnya diplomasi di balik layar. Ada sejumlah langkah yang sudah dan tengah dilakukan, salah satunya. Diskusi “Track II” antara orang-orang (pribadi), biasanya matan pejabat AS dan orang-orang dari pihak Korea Utara.

Meski bukan perundingan formal antar kedua negara, tapi diskusi mereka berguna untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam perundingan kedua negara yang lebih formal.

Salah satu hasil nyata dari Diskusi “Track II”, misalnya Joseph Yun, utusan AS untuk kebijakan Korea Utara dapat menghubungi pejabat Korea Utara mengenai nasib beberapa warga AS yang ditahan pihak Pyongyang, yang akhirnya menyebabkan pembebasan mahasiswa AS Otto Warmbier, meskipun kemudian meninggal di AS.

Selain “Track II” pada akhir pekan ini, Associated Press melaporkan adanya pembicaraan lebih lanjut antar utusan informal kedua negara melalui apa yang dikenal sebagai saluran “New York,” pintu  belakang yang sebetulnya telah berjalan lama, yang cenderung menggunakan jalur PBB.

Namun sayangnya, menurut laporan tersebut pembicaraan melalui jalur ini menunjukkan kemajuan yang terbatas pada hubungan kedua belah pihak, AS dan Korea Utara.

Dari diskusi “Track II” diketahui bahwa Korea Utara menolak prasyarat Washington untuk perundingan resmi, termasuk mengenai pelepasan lebih banyak lagi warga negara AS yang saat ini ditahan di negara tersebut.

Korea Utara juga mengajukan prasyarat agar AS membatalkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, hal yang sudah lama diminta, sebagai pintu masuk melakukan perundingan formal.

Josh Rogin dari Washington Post melaporkan, sebuah pertemuan tingkat tinggi antara pejabat AS dan Korea Utara di New York pada bulan Juli lalu dibatalkan karena kedua belah pihak tidak dapat menyetujui persyaratan itu.

Menghentikan program senjata nuklir adalah isu utama AS terhadap Korea Utara, lebih-lebih pada saat negara itu mengklaim telah melakukan lompatan besar terkait pengembangan senjata nuklirnya, meski sulit untuk dikonfirmasi.

Dalam diskusi  Track II, pejabat Korea Utara mengatakan bahwa mereka membutuhkan senjata tersebut sebagai pertahanan, dan mereka tidak setuju untuk membahas denuklirisasi, hal yang dituntut oleh AS selama bertahun-tahun, bahkan sejak era sebelum Obama.

Jika demikian, pertanyaan besarnya masih adakah celah diplomasi yang terbuka antara kedua negara?

Sejumlah pakar meyakini, celah itu masih ada. Joel Wit, mantan juru runding pemerintah AS yang sekarang mendirikan Institut AS-Korea mengatakan, sebuah pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho tentang senjata nuklir dalam Forum Regional ASEAN baru-baru ini, sesungguhnya lebih lunak ketimbang yang dilaporkan secara luas oleh media.

Oleh karena itu, sebagian pakar menyarankan agar dalam perundingan tersebut kedua belah pihak bisa menyisihkan isu senjata nuklir terlebih dulu agar dialog bisa dimulai.

“Memang ada perdebatan keras tentang apakah Korut akan melepaskan senjata nuklir mereka,” kata Robert Gallucci, yang juga mantan negosiator dari AS. “Yah, kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak melakukan negosiasi.”

AS memang punya pengalaman buruk dalam negosiasi dengan Korea Utara, seperti kesepakatan nuklir tahun 1994, dimana Pyongyang pada akhirnya mencurangi perjanjian tersebut. Bahkan, di era Obama menganggap pembicaraan dengan Korea Utara hanya menguntungkan negara komunis itu saja untuk mendapat sejumlah konsesi, tapi mereka sesungguhnya tidak melepaskan apa-apa termasuk senjata nuklir.

Tapi apa pun, sebagian besar orang tidak akan setuju jika perang Semenanjung Korea terulang kembali, dan diplomasi tetap merupakan jalan terbaik satu-satunya. Meski pada akhirnya semua keputusan kunci berada di pundak masing-masing pemimpin dua negara, yang secara kebetulan, memiliki “kegilaan” yang sama. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here