Apakah OTT Suap Meikarta Awal Kehancuran Grup Lippo?

1
2193
Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyuap Bupati Bekasi dan jajarannya untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Nusantara.news, Jakarta – Meikarta kembali menghiasi media massa. Kali ini Meikarta diberitakan terkait operasi tangkap tangan petinggi Grup Lippo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyuapan yang dilakukan kepada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi.

Minggu (14/10) siang merupakan hari sial bagi para staf dan petinggi Lippo Group dan sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi. Ya, sebanyak 10 orang ditangkap KPK, 9 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-9 tersangka tersebut, 4 di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro, Konsultan Grup Lippo Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Grup Lippo Henry Jasmen.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan 5 pihak penerima suap adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare. Meikarta merupakan bagian proyek dari Lippo Group.

“Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase.” Demikian

Laode mengatakan pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” papar Laode.

Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.

Bukan yang pertama

Suap yang dilakukan Grup Lippo ini bukanlah yang pertama. Billy Sindoro pernah ditangkap KPK karena menyuap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal senilai Rp500 juta pada 2008.

Dalam perkara yang membelitnya pada 2008-2009, Billy menduduki posisi Komisaris PT Lippo. Dia juga menjadi pemegang saham PT Direct Vision. Billy merupakan kakak kandung Eddy Sindoro. Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016. Eddy merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengamanan sejumlah perkara di PN Jakpus.

Sabtu, 13 Oktober 2018, sekitar pukul 12.20 waktu Singapura, Eddy dibawa ke Jakarta hendak menyerahkan diri usai buron 2 tahun.

Adapun kasus yang membelit Billy saat itu adalah terkait perkara yang sedang ditangani KPPU saat itu, yakni mengenai hak siar Liga Inggris. Jaksa penuntut umum menambahkan, secara berkala Billy menemui Muhammad Iqbal untuk meminta bocoran informasi mengenai perkembangan kasus.

Akibat monopoli ini Indovision rugi US$1 miliar. Namun, pengaduan Indovision itu tidak dilanjutkan KPPU yang saat itu diketuai Muhammad Iqbal dengan alasan Direct Vision tidak melakukan monopoli.

Adapun Billy Sindoro ditangkap bersama Muhammad Iqbal di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sesaat setelah menyerahkan uang Rp500 juta kepada Muhammad Iqbal.

Penjara tidak membuat Billy jera. Praktik korupsi dia lakukan lagi. Kali ini terkait dengan izin proyek Meikarta. Karena itu Billy bisa dijerat perkara suap yang berulang-ulang dengan ancaman hukuman yang lebih berat, mengingat proses hukum pada 2008 tidak membuatnya jera.

Bahkan Grup Lippo, sebagai induk perusahaan dari Meikarta, juga bisa didera dengan pidana korporasi. Karena Lippo diduga melakukan kejahatan tanggung jawab pidana korporasi (TJPK), dimana setiap orang itu dalam hukum pidana adalah orang perorangan dan atau korporasi.

Terkait dengan kejahatan TJPK, sudah ada preseden dimana korporasi seperti

PT Duta Graha Indah diduga menjadi korporasi pertama yang menjadi tersangka korupsi.

“Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kita sudah mulai menetapkan korporasi sebagai tersangka kalau dulu belum pernah terjadi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi,” menurut Laode.

Laode mengungkapkan langkah KPK ini sebagai babak baru. Meski sebenarnya bukan barang baru pasalnya kejaksaan pernah menetapkan dua perusahaan terjerat dalam kasus pidana korupsi.

“Ini sekaligus tindak lanjut dari koordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi,” paparnya.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dua kali melakukan suap, Grup Lippo bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK. Dimana untuk mensukseskan target bisnisnya Grup Lippo kerap melakukan suap, padahal perizinan belum sepenuhnya lengkap.

Bahkan Partai Golkar juga dalam proses hukum yang berpotensi melanggar pasal kejahatan TJPK terkait kasus PLTU Riau-1. Eni Maulani Saragih, sebagai fungsionaris Golkar dalam beberapa kali keterangannya di pengadilan, dana hasil suap PLTU Riau-1 digunakan untuk Munaslub Partai Golkar.

Itu sebabnya Grup Lippo bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK dengan sebab perbuatan suap Billy Sindoro dkk kepada Bupati Bekasi dan jajarannya.

Saham Lippo Group berjatuhan

Dampak OTT Meikarta tersebut ternyata langsung direspon pasar. Pasar merespon negatif atas isu OTT, perizinan yang belum tuntas, serta perilaku suap itupun direspon dengan melepas saham-saham Grup Lippo.

Berdasarkan data perdagangan BEI, Senin (15/10), hingga pukul 15.16 waktu JATS, saham pengembang kota wisata Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terjun bebas. Saham LPCK terperosok 155 poin (9,54%) ke level Rp1.470. Saham LPCK dibuka di Rp1.625, menyentuh level tertingginya di Rp .665 dan terendahnya di Rp1.465

Saham LPCK ditransaksikan sebanyak 739 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 20.160 saham senilai Rp3,06 miliar.

Sementara saham LPKR (PT Lippo Karawaci Tbk) juga anjlok 14 poin (4,70%) ke Rp 284. Saham LPKR dibuka di Rp296, menyentuh level tertingginya di Rp300 dan terendahnya di Rp276. Saham LPKR ditransaksikan sebanyak 1.111 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 158.990 saham senilai Rp4,55 miliar.

Sementara pada Selasa (16/10) hingga pukul 12.00 WIB, saham LPKR masih turun 6,21% ke level Rp272 per lembar saham. Sedangkan, saham LPCK turun 10,47% ke level Rp1.240.

Sementara saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) masih bertahan di level Rp2.520 Berdasarkan data yang diambil dari Bloomberg, nilai kapitalisasi pasar LPKR mencapai Rp 6,234 triliun.

Proyek Meikarta sendiri merupakan milik PT Mahkota Sentosa Utama. Perusahaan itu merupakan anak usaha dari LPCK. Sedangkan LPKR menguasai saham LPCK melalui PT Kemuning Satiatama sebesar 42,2% dan PT Metropolis Propertindo Utama sebesar 11,68%.

Pertanyaannya, apakah OTT suap Meikarta ini dapat dikatakan sebagai awal kehancuran Grup Lippo? Mengingat konglomerat ini sudah berulang kali terlibat praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga pasar sering menghukum saham-saham Grup Lippo di lantai bursa.

Mungkin saja owner dan direksi Grup Lippo tak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan Grup Lippo dari kejatuhannya. Yang terpenting bagaimana tenaga kerja yang ditampung di Grup Lippo bisa terus bekerja, sementara Grup Lippo juga terus memperbaiki perilaku bisnisnya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance—GCG).[]

1 KOMENTAR

  1. […] Minggu (14/10) siang merupakan hari sial bagi para staf dan petinggi Lippo Group dan sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi. Ya, sebanyak 10 orang ditangkap KPK, 9 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.   Ke-9 tersangka tersebut, 4 di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro, Konsultan Grup Lippo Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Grup Lippo Henry Jasmen.   Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.   Sedangkan 5 pihak penerima suap adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).   Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.   Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare. Meikarta merupakan bagian proyek dari Lippo Group.   “Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase.” Demikian   Laode mengatakan pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.   “Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” papar Laode.   Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.   Bukan yang pertama   Suap yang dilakukan Grup Lippo ini bukanlah yang pertama. Billy Sindoro pernah ditangkap KPK karena menyuap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal senilai Rp500 juta pada 2008.   Dalam perkara yang membelitnya pada 2008-2009, Billy menduduki posisi Komisaris PT Lippo. Dia juga menjadi pemegang saham PT Direct Vision. Billy merupakan kakak kandung Eddy Sindoro. Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016. Eddy merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengamanan sejumlah perkara di PN Jakpus.   Sabtu, 13 Oktober 2018, sekitar pukul 12.20 waktu Singapura, Eddy dibawa ke Jakarta hendak menyerahkan diri usai buron 2 tahun.   Adapun kasus yang membelit Billy saat itu adalah terkait perkara yang sedang ditangani KPPU saat itu, yakni mengenai hak siar Liga Inggris. Jaksa penuntut umum menambahkan, secara berkala Billy menemui Muhammad Iqbal untuk meminta bocoran informasi mengenai perkembangan kasus.   Akibat monopoli ini Indovision rugi US$1 miliar. Namun, pengaduan Indovision itu tidak dilanjutkan KPPU yang saat itu diketuai Muhammad Iqbal dengan alasan Direct Vision tidak melakukan monopoli.   Adapun Billy Sindoro ditangkap bersama Muhammad Iqbal di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sesaat setelah menyerahkan uang Rp500 juta kepada Muhammad Iqbal.   Penjara tidak membuat Billy jera. Praktik korupsi dia lakukan lagi. Kali ini terkait dengan izin proyek Meikarta. Karena itu Billy bisa dijerat perkara suap yang berulang-ulang dengan ancaman hukuman yang lebih berat, mengingat proses hukum pada 2008 tidak membuatnya jera.   Bahkan Grup Lippo, sebagai induk perusahaan dari Meikarta, juga bisa didera dengan pidana korporasi. Karena Lippo diduga melakukan kejahatan tanggung jawab pidana korporasi (TJPK), dimana setiap orang itu dalam hukum pidana adalah orang perorangan dan atau korporasi.   Terkait dengan kejahatan TJPK, sudah ada preseden dimana korporasi seperti   PT Duta Graha Indah diduga menjadi korporasi pertama yang menjadi tersangka korupsi.   “Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kita sudah mulai menetapkan korporasi sebagai tersangka kalau dulu belum pernah terjadi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi,” menurut Laode.   Laode mengungkapkan langkah KPK ini sebagai babak baru. Meski sebenarnya bukan barang baru pasalnya kejaksaan pernah menetapkan dua perusahaan terjerat dalam kasus pidana korupsi.   “Ini sekaligus tindak lanjut dari koordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi,” paparnya.   Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dua kali melakukan suap, Grup Lippo bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK. Dimana untuk mensukseskan target bisnisnya Grup Lippo kerap melakukan suap, padahal perizinan belum sepenuhnya lengkap.   Bahkan Partai Golkar juga dalam proses hukum yang berpotensi melanggar pasal kejahatan TJPK terkait kasus PLTU Riau-1. Eni Maulani Saragih, sebagai fungsionaris Golkar dalam beberapa kali keterangannya di pengadilan, dana hasil suap PLTU Riau-1 digunakan untuk Munaslub Partai Golkar.   Itu sebabnya Grup Lippo bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK dengan sebab perbuatan suap Billy Sindoro dkk kepada Bupati Bekasi dan jajarannya.   Saham Lippo Group berjatuhan   Dampak OTT Meikarta tersebut ternyata langsung direspon pasar. Pasar merespon negatif atas isu OTT, perizinan yang belum tuntas, serta perilaku suap itupun direspon dengan melepas saham-saham Grup Lippo.   Berdasarkan data perdagangan BEI, Senin (15/10), hingga pukul 15.16 waktu JATS, saham pengembang kota wisata Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terjun bebas. Saham LPCK terperosok 155 poin (9,54%) ke level Rp1.470. Saham LPCK dibuka di Rp1.625, menyentuh level tertingginya di Rp .665 dan terendahnya di Rp1.465   Saham LPCK ditransaksikan sebanyak 739 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 20.160 saham senilai Rp3,06 miliar.   Sementara saham LPKR (PT Lippo Karawaci Tbk) juga anjlok 14 poin (4,70%) ke Rp 284. Saham LPKR dibuka di Rp296, menyentuh level tertingginya di Rp300 dan terendahnya di Rp276. Saham LPKR ditransaksikan sebanyak 1.111 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 158.990 saham senilai Rp4,55 miliar.   Sementara pada Selasa (16/10) hingga pukul 12.00 WIB, saham LPKR masih turun 6,21% ke level Rp272 per lembar saham. Sedangkan, saham LPCK turun 10,47% ke level Rp1.240.   Sementara saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) masih bertahan di level Rp2.520 Berdasarkan data yang diambil dari Bloomberg, nilai kapitalisasi pasar LPKR mencapai Rp 6,234 triliun.   Proyek Meikarta sendiri merupakan milik PT Mahkota Sentosa Utama. Perusahaan itu merupakan anak usaha dari LPCK. Sedangkan LPKR menguasai saham LPCK melalui PT Kemuning Satiatama sebesar 42,2% dan PT Metropolis Propertindo Utama sebesar 11,68%.   Pertanyaannya, apakah OTT suap Meikarta ini dapat dikatakan sebagai awal kehancuran Grup Lippo? Mengingat konglomerat ini sudah berulang kali terlibat praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga pasar sering menghukum saham-saham Grup Lippo di lantai bursa.   Mungkin saja owner dan direksi Grup Lippo tak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan Grup Lippo dari kejatuhannya. Yang terpenting bagaimana tenaga kerja yang ditampung di Grup Lippo bisa terus bekerja, sementara Grup Lippo juga terus memperbaiki perilaku bisnisnya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance—GCG).[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here